Tidak Jadi lewat Jalur Independen, Ahok Ringankan Kerja KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan tidak akan menyerahkan data KTP untuk maju Pilkada lewat jalur independen ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Ahok (sapaan Basuki) menilai keputusannya ini sekaligus meringankan kerja KPU.

"Ya meringankan kerja KPU-lah, kalau enggak mesti ketemu 1 juta orang repot juga," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (3/8/2016).

Jika Ahok maju lewat jalur independen, KPU memang harus melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi satu per satu warga yang menyerahkan KTP.

Ahok dan "Teman Ahok" menyiapkan 1 juta data KTP jika maju lewat jalur perseorangan. Namun, 1 juta data KTP itu kini tidak perlu lagi diserahkan ke KPU DKI. Sebab, Ahok sudah memilih untuk maju lewat jalur partai politik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta membuka kesempatan bagi calon independen (perseorangan) yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 untuk menyerahkan data KTP dukungan mulai Rabu (3/7/2016) ini. Kesempatan akan diberikan selama empat hari, atau hingga 7 Agustus 2016.

Penyerahan data KTP dukungan calon independen menjadi proses pembuka dalam rangkaian persiapan menuju pelaksanaan Pilkada DKI 2017 yang dijadwalkan akan digelar pada Februari 2017.

Syarat minimal jumlah data KTP dukungan yang harus dipenuhi calon independen yang ingin mendaftar ke KPU adalah 532.213 data KTP. Setelah proses penyerahan berkas, data KTP yang diserahkan nantinya akan diverifikasi mulai 21 Agustus hingga 3 September 2016.