Alumni ITB Berupaya Berikan Kajian Menyeluruh soal Reklamasi Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik tentang reklamasi di Teluk Jakarta terus berlanjut. Hal ini, menurut anggota-anggota Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB),  telah membuat Presiden Joko Widodo meminta para alumni ITB untuk memberi pencerahan terkait reklamasi   itu.

Selama tiga bulan ke depan, Tim Panel Ahli yang terdiri dari tujuh anggota dari berbagai bidang, akan meneliti Teluk Jakarta secara komprehensif. Hasilnya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan.

Ketujuh orang itu adalah Bernardus Djonoputro yang berlatar belakang tata ruang, Ivonne Milichristi Radjawane dengan keahlian oseanografi, Agustan yang ahli di bidang pengindraan jauh, Hendricus Andy Simarmata dengan latar belakang lingkungan, Febriano Hadisetiawan dengan keahlian maritim, Imam Ahmad Sadisun yang ahli di bidang geologi, dan Sari Wahjuni yang merupakan ahli bidang hukum.

Serba ilmiah

Ketua Tim Panel Ahli, Bernardus Djonoputro, mengatakan, kajian itu sangat dapat diandalkan sebagai dasar kebijakan karena memiliki basis ilmiah yang kuat. Pendekatannya teknokratis, artinya pengelolaan yang berkelanjutan, aman, resilience, produktif, dan berkeadilan bagi semua pemangku kepentingan.

Selama ini, kata Bernardus, belum ada kajian ilmiah soal Teluk Jakarta yang komprehensif dan menyeluruh. Kajian parsial selama ini belum menyertakan aspek urban seperti kesejahteraan, perilaku masyarakat, dan sebagainya. Apalagi perang opini yang terbentuk jarang berlandaskan kajian ilmiah.

"Pendekatan komprehensif kami lihat belum secara full dilakukan pemerintah karena Kementerian Kelautan dan Perikanan kerja sendiri, Menko Kemaritiman kerja sendiri, Pemprov DKI kerja sendiri, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup kerja sendiri. Satu kementerian yang tidak bekerja, malahan paling penting itu kementerian Agraria dan Tata Ruang," ujarnya.

Apa saja yang akan dilakukan selama tiga bulan ke depan?

Bernardus menjelaskan, mereka akan melakukan survei instansional ke Badan Informasi Geospasial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, BMKG, hingga Bappenas.

Sejumlah studi literatur juga akan didalami dari Jakarta Emergency Dredging Initiative, Jakarta Coastal Defence Strategy, National Capital Integrated Coastal Development, Rencana Tata Ruang dan Wilayah, serta beberapa kajian lainnya.

Para peneliti itu juga secara langsung akan mengunjungi daerah yang bersinggungan dengan Teluk Jakarta seperti Kamal Muara, Muara Baru, dan Tanjung Priok.

Focus Group Discussion tematik juga akan digelar untuk mendengar paparan dari Pemprov DKI Jakarta. Output-nya, akan direncanakan dalam studio, lalu panel diskusi akan digelar untuk menyepakati mana yang disetujui dan mana yang tidak.

Serangkaian kajian kompleks itu nantinya akan disederhanakan dalam policy brief untuk dapat menjadi rekomendasi bagi penentu kebijakan.

Kajian itu akan menjawab sejumlah pertanyaan seperti bagaimana pengaruh reklamasi terhadap ekologi, bagaimana masa depan Teluk Jakarta hingga beberapa dekade ke depan, bagaimana prospek ekonomi Jakarta, apa saja ancaman iklim dan lingkungan yang menanti Jakarta, bagaimana mengatasi masalah kemiskinan bagi yang berdampak, jika reklamasi diteruskan apa yang harus diperbaiki, dan jika dihentikan apa alternatif dengan nilai ekonomis yang sepadan dengan reklamasi Teluk Jakarta.

Independen