Drama Perpecahan Koalisi Kekeluargaan...

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan nama Mardani Ali Sera sebagai cawagub Sandiaga Uno, Koalisi Kekeluargaan terlihat pecah. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengancam mencabut dukungan terhadap Sandiaga jika Mardani betul-betul dipilih.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan, bukan perpecahan besar yang sedang terjadi di internal Koalisi Kekeluargaan. Sebab, sejak awal koalisi ini memang bukan koalisi yang kuat.

"Koalisi Kekeluargaan ini kan koalisi yang tiba-tiba ada, bukan koalisi tingkat DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Bisa jadi keputusan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) itu beda dengan DPP," ujar Hendri kepada Kompas.com, Rabu (14/9/2016).

Dalam masalah perpecahan ini, PKB ingin membuat poros baru yang terdiri dari Partai Demokrat, PPP, dan PKB. Ketiga partai tersebut disebut-sebut akan mengusung Yusril Ihza Mahendra.

Kemarin, Partai Amanat Nasional (PAN) sudah sepakat untuk mendukung Rizal Ramli sebagai cagub. Meskipun demikian, jumlah kursi mereka di DPRD DKI hanya dua kursi.

Menurut Hendri, manuver-manuver itu bukan bentuk perpecahan dalam Koalisi Kekeluargaan, melainkan hanya dinamika untuk memuaskan dahaga pendukung masing-masing parpol.

Poros baru dibentuk dan berbagai macam nama tokoh politik disebut untuk diusung. Itu semua agar masyarakat menolehkan wajah kepada aksi yang sedang dilakukan partai politik.

"Pendukung parpol kan pasti menunggu kira-kira siapa yang diusung. Kalau sampai parpol ini tidak mengusung, maka jelek nama baik parpol di mata konstituen. Karena dinilai sebagai parpol yang kalah sebelum bertanding," ujar Hendri.

Perpecahan itu sendiri dinilai wajar karena sejak awal koalisi ini hanya koalisi bentukan DPD. Sejak awal sudah terlihat, keputusan DPP bisa berbeda dengan DPD sehingga akan memengaruhi Koalisi Kekeluargaan sendiri.

Oleh karena itu, Hendri mengatakan, perpecahan atau perbedaan pendapat dalam Koalisi Kekeluargaan bukan semata-mata karena kemunculan Mardani, melainkan karena drama-drama politik yang sedang dimainkan partai untuk menarik perhatian konstituen.

"Jadi saya melihat (perpecahan) ini sebagai drama saja pada tujuh hari sebelum pendaftaran," ujar Hendri.