Menanti Penertiban Bukit Duri di Tengah Gugatan Warga

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Senin (19/8/2016) siang, mengadakan rapat teknis pelaksanaan penertiban Bukit Duri.

Penertiban yang seharusnya dilakukan pekan lalu tertunda sebab warga yang menolak relokasi dan mengajukan class action, juga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan Ujang Hermawan dianggap tidak memiliki kewenangan untuk menertibkan surat peringatan pertama (SP-1) sebab gugatan mereka masih berjalan di pengadilan.

Di tengah tarik ulur jadwal penertiban, 60 KK dari RW 10 dan RW 12 tak ambil pusing soal kapan rumah mereka akan digusur. Mereka adalah warga yang menerima relokasi dan sudah mengambil kunci unit Rusun Rawabebek.

Kemarin, Minggu (18/9/2016), 22 truk milik pemerintah membantu kepindahan mereka ke rusun. Lurah Bukit Duri Mardi Youce mengatakan, jumlah warga yang mendaftar untuk dipindah ke rusun semakin banyak.

"Kami bantu mengangkut 10 KK yang belum pindah, ditambah 48 KK yang baru ambil kunci Kamis kemarin, sama 2 KK yang sudah memindahkan barangnya sebagian," ujar Mardi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/9/2016).

Sebanyak 363 bidang di Bukit Duri kini dikebut relokasi dan penertibannya meski tengah digugat.

Menghadapi musim penghujan, Sungai Ciliwung yang membentang sepanjang 1,9 kilometer di Bukit Duri akan dilebarkan hingga 50 meter dan diturap ulang. (Baca: Penertiban Bukit Duri Tertunda karena Gugatan Warga)

Jalan inspeksi juga akan dibangun untuk membatasi permukiman warga dengan pinggir kali. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meyakini normalisasi Kali Ciliwung akan berdampak baik pada orang asli Bukit Duri dan Kampung Pulo. Dampak tersebut salah satunya pada harga tanah.

"Kalau buat orang asli Bukit Duri dan Kampung Pulo, pasti senang begitu normalisasi, (pinggiran sungai) ditutup. Harga tanahnya naik karena enggak banjir," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (14/9/2016).