APBD Perubahan DKI Jakarta 2016 Turun Rp 4,25 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan pidato mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI Jakarta 2016 dalam sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (4/10/2016).

Untuk tahun ini, APBD Perubahan DKI 2016 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 62,91 triliun.

(Baca juga: Ahok Bilang Pengesahan APBD DKI 2017 Lebih Penting dari Cuti Kampanye 4 Bulan)

Basuki mengatakan, anggaran ini turun Rp 4,25 triliun dari APBD DKI 2016 yang besarnya Rp 67,16 triliun.

"Secara ringkas angka-angka perubahan APBD tersebut dapat saya sampaikan bahwa secara total APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 turun sebesar Rp 4,25 triliun atau 6,34 persen dari Rp 67,16 triliun menjadi Rp 62,91 triliun," ujar Basuki.

Pria yang dikenal dengan nama Ahok itu mengatakan, turunnya anggaran yang diajukan dalam APBD Perubahan DKI 2016 ini karena ada penurunan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).

Pada APBD DKI 2016, penerimaan pembiayaan dialokasikan sebesar Rp 8,16 triliun dari silpa APBD DKI 2015.

Namun, berdasarkan audit BPK, silpa APBD DKI 2015 sebesar Rp 4,93 triliun. Dengan adanya penurunan silpa, maka turun juga nilai APBD-P DKI 2016 yang diajukan.

Usai paripurna, Ahok mengatakan bahwa turunnya APBD-P DKI 2016 ini menandakan bahwa silpa APBD DKI 2015 tidak besar seperti yang sebelumnya diperkirakan.

"Makanya ini juga membuktikan bahwa silpa tahun 2015 yang digembar-gemborkan orang itu besar, itu salah," ujar Ahok.

Selain itu, penurunan nilai APBD-P DKI 2016 disebutnya sebagai hasil penyesuaian dari penerimaan yang bersumber dari pajak reklame.

Pemprov DKI telah mencabut banyak reklame di Jakarta.

"Kita lebih baik enggak terima uang dari reklame dari pada nanti Jakarta jadi enggak bagus," ujar Ahok.

(Baca juga: Ahok Yakin APBD 2017 Selesai Sebelum Januari jika Ia Tak Cuti Kampanye)

Sebelum disahkan, DPRD DKI akan menggelar sidang paripurna dengan agenda mendengar pandangan fraksi-fraksi.

Selanjutnya akan digelar sidang paripurna jawaban gubernur atas pandangan fraksi-fraksi. Setelah itu, barulah APBD-P DKI 2016 disahkan.