Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru Tak Tahu Praktik Sewa-Menyewa Lahan oleh Anggotanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Paguyuban Perikanan Muara Baru, Tacmid Widiasto mengatakan, dirinya tidak mengetahui adanya pelaku usaha di Muara Baru yang melakukan kegiatan sewa-menyewa lahan di Pelabuhan Muara Baru. Tacmid menyampaikan hal itu Rabu (12/10/2016).

Perum Perikanan Indonesia (Perindo) sebelumnya menyampaikan, ada sejumlah pelaku usaha yang menyewa banyak lahan di Pelabuhan Muara Baru dan menyewakannya kembali ke pelaku usaha lain dengan harga sewa yang lebih mahal.

"Masa saya bisa tahu sih itu tanahnya siapa, kenapa ini nggak dibangun, mana saya tahu. Logikanya gitu, jangan nanti dibilang saya tidak tahu, memang benar saya tidak tahu. Itu bukan tupoksi saya," kata Tacmid saat dihubungi Kompas.com.

Tacmid meminta agar Perum Perindo membuka kepada publik nama perusahaan yang menyewakan lahan seperti yang disebut Perum Perindo itu.

Terkait aksi mogok kerja yang dilakukan para pelaku usaha, Tacmid menilai hal itu merupakan bentuk solidaritas sekaligus aksi protes terhadap Perum Perindo yang enggan melakukan musyawarah dengan para pelaku usaha.

Aksi itu juga untuk menarik perhatian pemerintah pusat terhadap kejadian yang terjadi di Muara Baru. Menurut Tacmid, kebijakan menaikkan sewa lahan bukanlah sesuatu yang bijaksana apalagi tanpa mempertimbangkan pendapat pelaku usaha di kawasan itu.

Tacmid berharap agar pemerintah pusat segera melakukan dialog dengan pelaku usaha di Muara Baru agar konflik tersebut mereda.

Terhentinya kegiatan operasional pabrik dan kapal nelayan di Pelabuhan Muara Baru, berdampak pada stok ikan di Muara Baru yang semakin menurun.

"Pasti (berpengaruh), karena Pelabuhan Muara Baru kan salah satu pusat perikanan. Kalau misalnya cold storage tutup, pabriknya tutup, nggak ada bongkar muat ikan. Dampaknya jelas besar," kata Tacmid.

Sejumlah pelaku usaha di Pelabuhan Muara Baru mogok kerja sejak Senin lalu. Mereka protes terhadap kebijakan Perum Perindo yang menaikkan biaya sewa lahan di Muara Baru. Rencananya, mogok kerja akan dilakukan selama satu pekan hingga satu bulan.