Kadisdik: Kami Tak Menolak, Silakan Siswa DKI Pilih KJP atau KIP

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto membantah pihaknya telah menolak merealisasikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Ibu Kota. Peserta didik di Jakarta diberi pilihan, apakah mau menggunakan jaminan pendidikan melalui KIP atau Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Kami tidak menolak (KIP), yang pasti, sesuai dengan peraturan gubernur, siswa tidak boleh dapat ganda. Kalau siswa mau KJP ya KJP, KIP ya KIP, silahkan pilih," kata Sopan, kepada wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Dalam hal ini, dia sekaligus membantah pernyataan calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies sebelumnya menyebut tak dapat mengalokasikan KIP di Jakarta.

Menanggapi hal itu, Sopan menjelaskan, KJP merupakan program jaminan pendidikan bagi peserta didik.

Syaratnya adalah memiliki NIK DKI Jakarta dan menetap di Jakarta. Sementara peserta didik non Jakarta yang bersekolah di Jakarta mendapatkan KIP.

"Siswa di Jakarta ada yang ngambil KIP, itu kami beri kesempatan. Jadi keliru yang dibilang kami menolak KIP, itu salah besar. Penilaiannya ada di masyarakat dan itu tertuang di peraturan gubernur," kata Sopan.

Sebelumnya, Anies merasa heran dengan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menolak program KIP untuk direalisasikan ke Jakarta. Padahal, KIP menurut Anies, merupakan program Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Anies saat mengunjungi warga Jalan Penganten Ali, RT 11 RW 06, Ciracas, Jakarta Timur. Penolakan ini berlangsung saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Saat masih menjabat menteri tersebut, Anies yang mengirim surat permohonan agar KIP bisa dipakai di Jakarta.

"Waktu saya masih jadi Menteri, saya pernah mengirim surat. Dan waktu itu langsung dijawab Pak Gubernur, tidak diizinkan," ujar Anies, Sabtu (29/10/2016) malam.

Anies berjanji akan mengizinkan siswa mendapat KIP dan KJP jika menjadi Gubernur DKI Jakarta mendatang.