JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mewanti-wanti Bamus Betawi agar tidak menggunakan dana hibah untuk mendukung pasangan calon gubernur-wakil gubernur tertentu pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Anggaran hibah sudah dicairkan, tolong serius. Jangan gunakan anggaran ini untuk kepentingan Pilkada DKI, no way! Tolong dijaga, saya sudah komitmen," kata Sumarsono, saat membuka Rapat Kerja III Bamus Betawi, di Hotel Prioritas, Cisarua, Bogor, Sabtu (3/12/2016).
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Badan Kesatuan, Bangsa, dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta Ratiyono. Bamus Betawi, kata dia, harus menggunakan dana hibah untuk kegiatan-kegiatan yang disampaikan pada proposal pengajuan hibah.
Hanya saja, Ratiyono tidak menjelaskan detail program-program apa saja yang akan dilaksanakan oleh Bamus Betawi.
"Tentunya dengan catatan, (hibah) memang tidak boleh digunakan untuk pemenangan paslon manapun dalam pilgub ini," kata Ratiyono.
Adapun dana hibah untuk Bamus Betawi sudah dianggarkan pada APBD DKI 2016. Hanya saja, Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendisposisi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk tidak mencairkan dana hibah tersebut.
Sebab, di dalam Lebaran Betawi yang diselenggarakan Bamus Betawi sempat disampaikan ceramah bernuansa politis. (Baca: Pujian dan Sorak-sorai untuk Plt Gubernur DKI di Acara Bamus Betawi)
Berganti kepemimpinan, Sumarsono memutuskan untuk mencairkan hibah Bamus Betawi pada APBD Perubahan 2016 sebesar Rp 2,5 miliar dari total Rp 5 miliar. Pemprov DKI Jakarta hanya memberi hibah Rp 2,5 miliar karena waktu pencairan pada akhir tahun dan untuk kepentingan serapan anggaran.
Kemudian Pemprov DKI Jakarta juga menganggarkan hibah sebesar Rp 5 miliar untuk Bamus Betawi pada RAPBD 2017.
"Kalau yang (hibah Bamus Betawi pada APBD) 2016 kemarin tadinya mau difokuskan untuk UPT yang ada di Setu Babakan. Kemudian Pak PLT Gubernur memandang bahwa kearifan lokal tentang budaya Betawi memang sangat diperlukan untuk mempererat perekat kehidupan di DKI Jakarta," kata Ratiyono.