Djarot Tolak Permintaan Ketua RT agar SPJ Dana Operasional Dihapus

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua RT 06 Kelurahan Makassar, Jakarta Timur, Supradi, mengeluarkan unek-uneknya sebagai ketua RT kepada calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. Dia mengeluh soal kewajiban membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas dana operasional yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI.

"Mohon dihapus untuk pembuatan SPJ-nya, Pak," kata Supradi, Kamis (8/12/2016).

Supradi membandingkan pekerjaan ketua RT sebelum masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama. Dia mengatakan dulu ketua RT tidak wajib membuat SPJ. Dia juga membandingkan pekerjaan ketua RT dengan pengurus jumantik.

Supradi mengatakan, dana operasional pengurus jumantik lebih besar tetapi tidak perlu membuat SPJ padahal kerja ketua RT berlangsung 24 jam.

"Orang ribut yang dipanggil Pak RT. Pukul 04.00 WIB digedor pintunya karena urusan rumah tangga ya Pak RT lagi yang dipanggil," kata Supradi.

Djarot mengakui bahwa ketua RT dan RW merupakan yang paling dekat dengan masyarakat. Dia mengingatkan, dana operasional RT dan RW berasal dari APBD DKI.

"Oleh karena itu Pak RT, dana itu kan dari APBD kan, maka tetap harus ada SPJ. Supaya kalau diaudit BPK, bisa dipertanggungjawabkan," kata Djarot.

"Bisa diterima enggak Pak RT?" tanya Djarot.

Supradi pun mengangguk-angguk. Warga lain juga bertepuk tangan mendengar penjelasan Djarot. Djarot kembali menjelaskan bahwa ada sekitar 26.000 RT dan 2.750 RW di Jakarta.

Dana operasional untuk seluruh perangkat RT dan RW begitu besar.

"Karena banyak begini maka dana operasional harus dipertanggungjawabkan," kata Djarot.