Salin Artikel

DPRD Depok Minta Sistem Satu Arah Tak Dilanjutkan

Dewan menilai SSA yang kini diuji coba telah menimbulkan masalah baru, yakni meruginya para pelaku usaha yang berjualan di lokasi penerpan SSA.

Selain merugikan pedagang, DPRD juga menganggap penerapan SSA belum menunjukan hasil positif dalam upaya mengurangi kemacetan. Hal yang dicontohkan adalah kemacetan yang masih terjadi pada akhir pekan.

"Kalau memang hasil dari SSA tidak maksimal dan tetap macet ya sudah dikembalikan ke awal. Biar ekonomi masyarakat sekitar tidak terganggu," kata Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo kepada Kompas.com, Selasa (12/9/2017).

Menurut Hendrix, Pemerintah Kota Depok tidak boleh hanya mendengarkan masukan dari warga yang tidak bermukim di lokasi penerapan SSA.

Sebab, mereka dinilai bukan pihak yang terkena dampak dari penerapan SSA. Harusnya, kata Hendrix, Pemkot mendengar keluhan dari warga yang bermukim di lokasi penerapan SSA.

Baca: Simalakama Sistem Satu Arah di Depok

Hendrix mencontohkan warga yang bermukim di kawasan Kampung Lio, Kampung Sawah, Perumnas Depok 1 dan Depok Jaya.

"Jalan-jalan alternatif seperti di Lio dan Perumnas Depok 1 sekarang jadi macet. Belum lagi di lokasi jalan yang jadi SSA jadi rawan kecelakaan. Ini kan masalah baru yang tidak boleh diabaikan," ujar Hendrik.

Penerapan SSA di kedua jalan ini kemudian dilanjutkan dengan penerapan sistem yang sama di Jalan Arif Rahman Hakim pada pertengahan Agustus. Setelah sekitar sebulan berjalan, uji coba penerapan SSA di tiga ruas jalan ibarat buah simalakama.

Di satu sisi sistem ini dinilai berhasil menekan tingkat kemacetan di Depok. Namun, di sisi lain, penerapannya telah menyebabkan penurunan omzet para pedagang yang berjualan di Jalan Dewi Sartika.

Baca: Kenapa Pedagang Menganggap Sistem Satu Arah di Depok Merugikan?

Kondisi inilah yang membuat para pedagang berunjuk rasa di depan Balai Kota Depok pada Kamis (7/9/2017).

Dalam aksinya, massa meminta Wali Kota Depok Idris Abdul Somad agar menghentikan penerapan SSA di Jalan Dewi Sartika. Sebab, massa beralasan sejak mulai diuji coba sejak akhir Juli 2017, omzet pendapaatan usaha mereka menurun.

Namun, dari kajian Dinas Perhubungan, SSA telah mengurangi tingkat kemacetan. Ada tiga paramater yang digunakan dalam evaluasi terhadap penerapan SSA di Depok, yakni kecepatan kendaraan, waktu tempuh dan panjang antrean.

Dari tiga paramater tersebut, Dishub Depok menyatakan seluruhnya menunjukan adanya peningkatan terhadap kinerja jaringan jalan di Depok.

Baca: Kadishub Depok: Masyarat Akan Terbiasa dengan Sistem Satu Arah

 

https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/12/11453661/dprd-depok-minta-sistem-satu-arah-tak-dilanjutkan

Terkini Lainnya

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Megapolitan
Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke