Kemacetan di Tanjung Priok dan Solusi yang Sedang Disiapkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, boleh dibilang menjadi tempat yang paling dihindari untuk berkendara.

Seolah tak mengenal waktu, kemacetan di kawasan yang dekat dengan pelabuhan tersebut dapat terjadi kapan pun, entah itu pagi, siang, atau malam.

Kemacetan di kawasan Tanjung Priok umumnya disebabkan oleh antrean truk-truk kontainer yang hendak memasuki kawasan pelabuhan.

Truck Manager PT Dunia Express Transindo Tonny Wijaya mengatakan, waktu tempuh menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Priok dapat mencapai sembilan jam.

"Aktual yang pernah saya jalani, supir kami itu jalan dari Sunter menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok itu baru tiba di sana pernah 9 jam. Tetapi, rata-rata 3-6 jam perjalanan," kata Tonny, Rabu (11/7/2018).

Padahal, jarak tempat parkir truk milik perusahaannya ke Pelabuhan Tanjung Priok hanya sejauh tujuh kilometer.

Senada dengan Tonny, Wakil Ketua V DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Jimmy Ruslim menyebut, kemacetan parah selalu terjadi hampir setiap hari. Bahkan, ia mengatakan kemacetan masih berlangsung hingga dalam kawasan pelabuhan.

"Sempat kita ngalamin sampai malam-malam itu delapan jam, ada yang dari jam 11 sampai sana jam 10 malam. Dari keluar Kodim sudah macet, sampai sana lebih parah lagi. Delapan jam macetnya saja," kata dia.

Tonny dan Jimmy menuturkan, kemacetan itu merugikan perusahaannya karena mobilitasnya yang semakin terbatas.

Psikologis para sopir truk pun disebut terpengaruh kemacetan yang 'menggila' itu. Jimmy bercerita, seorang sopirnya pernah menangis karena tak kuat menghadapi kemacetan.

"Kita masih ramai orderan, saya tambahin orderan lagi, nangis dia. Tambahin duit juga nangis, stres dia. Enggak mau dia pergi lagi, minta ampun," kata Jimmy.

Tarif tol dan lambatnya proses masuk pelabuhan

Lambatnya proses masuk menuju pelabuhan ditengarai menjadi penyebab utama kemacetan. Tonny mengatakan, waktu yang dihabiskan untuk melewati gerbang masuk pelabuhan dapat mencapai tiga menit.

Hal itu tentu menyebabkan penumpukan antrean truk.

"Pelabuhan ini akses gate in-nya bisa tiga menit, waktu tunggunya berarti kemungkinan terjadi penumpukan 200 mobil di belakangnya yang nunggu. Kalau itu setiap menit mobil datang, bayangin bisa ribuan," kata Tonny.

Mahalnya tarif tol juga disebut menyebabkan kemacetan. Sebab, banyak sopir truk yang enggan melewati jalan tol demi menghemat ongkos.

Bila melewati tol, mereka mesti bayar Rp 45.000 untuk jarak tiga kilometer. "Dulu waktu pembangunan tol itu memang parah, setelah tol jadi sebelum ditetapkan (tarifnya) Rp 45.000 itu enak tuh. Terus ditetapkan Rp 45.000, supir-supir sudah enggak mau lagi pakai tol," kata Jimmy.

Jimmy menambahkan, ketiadaan depo yang bisa beroperasi 24 jam di sekitar kawasan pelabuhan, membuat truk-truk terpaksa parkir di pinggir jalan dan menyebabkan kemacetan.

Deputy GM Commercial Indonesia Port Corporation Budi Waluyo menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk dijadikan solusi atas kepadatan di wilayah pelabuhan.

Solusi pertama adalah menyiapkan mesin gate-in yang dapat menerima seluruh uang elektronik. Budi menyebut, saat ini mesin yang ada baru menerima uang elektronik dari sebuah bank.

Akibatnya, masih banyak sopir truk yang mesti melakukan transaksi menggunakan uang tunai dan menyebabkan lamanya antrean.

Budi menargetkan, seluruh uang elektronik dapat difungsikan dalam waktu dua minggu ke depan, sehingga proses gate-in dapat selesai dalam hitungan detik.

"Everything-nya ya, mulai dari sistem sampai integrasi datanya sudah. Lagi-lagi terkait kesisteman ternyata butuh more effort lah ya, untuk synchronize yang tadinya manual, sekarang otomatis," kata dia.

Budi menambahkan, pihaknya juga sudah memyiaplan lahan seluas dua hektar untuk dijadikan area menunggu jadwal ekspor impor, sehingga truk-truk tidak lagi menunggu di pinggir jalan dan menyebabkan kemacetan.

"Lahan itu akan jadi semacam kantong parkir sementara. Kita kasih waktu maksimal dua jam lah di situ untuk memastikan jam pelayanannya sudah ada," kata Budi.

Sementara itu, Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Utara Benhard Hutajulu mengaku tak bisa melakukan rekayasa lalu lintas secara besar-besaran guna mengentaskan kemacetan.

"Enggak bisa kita melarang karena itu levelnya sudah nasional. Kalau driver kita terkendala, wah, kredibilitas negara yang dipertaruhkan," kata dia.

Ia menilai, kemacetan di Tanjung Priok merupakan masalah tingkat nasional, sehingga instansi pemerintah pusat juga harus ikut turun tangan.