Polemik Seputar Rekomendasi KASN, dari Masalah "Press Release" sampai Dituduh Politis

DPRD DKI Jakarta juga ikut memberikan komentar. Ada yang mengkritik rekomendasi KASN dan ada juga yang meminta Pemprov DKI tunduk pada rekomendasi itu.

Adapun, KASN sebelumnya mengeluarkan hasil penyelidikan terhadap perombakan pejabat yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Hasilnya, Pemprov DKI Jakarta dinilai melanggar prosedur atas pemberhentian dan pemindahan pejabat.

"Hasil analisis dari permasalahan tersebut, KASN menyatakan telah terjadi pelanggaran atas prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku dalam pemberhentian dan pemindahan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Ketua KASN Sofian Effendi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/7/2018).

Ada empat rekomendasi yang dikeluarkan KASN terkait pelanggaran ini. Namun, rekomendasi paling pokok adalah meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengembalikan jabatan para pejabat yang dicopot.

Kemudian jika ada bukti yang memperkuat pelanggaran para pejabat yang diberhentikan, Anies diminta menyerahkannya dalam waktu 30 hari.

Persoalkan press release

Informasi mengenai rekomendasi KASN beredar di kalangan wartawan lewat sebuah keterangan pers. Hal ini ternyata menjadi pernyataan bagi Anies.

Anies mengatakan KASN sudah mengirimkan surat resmi kepada Pemprov DKI terkait rekomendasi itu. Namun dia heran kenapa isi suratnya ikut disiarkan dalam press release.

"Surat resmi sudah diterima. Yang saya heran bukan surat resminya, yang saya heran kok ada press release," ujar Anies, kemarin.

Padahal, menurut dia berkirim surat antar instansi pemerintahan adalah hal biasa. Press release mengenai isi surat itu dinilai tidak diperlukan.

Sebab ini adalah proses administrasi biasa.

Dinilai politis

Akibat press release itu juga, Anies menilai KASN telah bersikap politis. Menurut Anies, KASN bukan ormas atau partai politik yang harus menyiarkan hasil penyelidikan secara khusus untuk DKI Jakarta lewat keterangan pers.

"Ketika ada press release dari KASN, saya berpikir kok jadi seperti kegiatan politik ya. Karena justru pertanyaan saya itu, kok jadi Ketua KASN berpolitik? Ini kan membentuk opini, itu kan sebuah proses politik," kata dia.

Terkait ini, Anies mengaku tidak mau ikut-ikut berpolitik. Dia tidak akan menyiarkan keterangan pers terkait jawaban atas rekomendasi KASN.

"Kami tidak akan bikin press release, kami tidak akan berpolitik dalam urusan ini," kata Anies.

Sementara itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Syarif juga menilai isi dari rekomendasi KASN juga bernuansa politik.

Dia tidak menyimpulkannya dari cara KASN mengeluarkan press release saja. Melainkan lewat tata bahasa yang dikeluarkan dalam press release itu.

KASN dia nilai politia karena telah membawa-bawa keterangan sanksi dari Presiden jika Anies tidak menindaklanjuti ini.

"Pada bagian terakhirnya sangar politis dengan memulai frasa perlu diketahui bla bla bla. Maka tidak heran opini yang berkembang jadi tidak sehat yaitu Gubernur teracam sanksi. Sesederhana begitukah masalahnya?" ujar Syarif.

Merasa sesuai prosedur

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno malah mengaku belum mendapatkan suratnya. Namun dia menilai, perombakan pejabat yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sudah sesuai prosedur.

"Menurut kami sudah sesuai dengan ketentuan, tapi kan kita terima masukan lain. Kita cari satu titik temu dan mudah-mudahan ini jadi suatu pembelajaran buat kita semua," ujar Sandiaga.

Dia menilai hasil penyelidikan KASN sebagai masukan bagi Pemprov DKI Jakarta. Dia juga tidak mau berkomentar banyak tentang isi rekomendasi KASN. Termasuk mengenai pengembalian jabatan untuk pejabat yang dicopot.

"Saya enggak mau berspekulasi dulu, saya lihat suratnya seperti apa. Kita diskusikan secara internal dan kita jangan dulu berspekulasi," ujar Sandiaga.