Ada Wacana ERP untuk Roda Dua, Apa Kata Warga?

Seorang pengemudi ojek online, Fikri, menilai bahwa penerapan kebijakan ERP bisa mengurangi kemacetan di ruas jalan protokol di DKI Jakarta.

Menurut dia, para pengguna kendaraan pribadi akan beralih menggunakan transportasi umum atau ojek online. Kondisi itu diharapkan bisa meningkatkan jumlah pendapatannya.

"Saya setuju banget. Pertama, jalanan bakal sepi, setidaknya enggak macetlah karena semua orang pasti keberatan buat bayar. Kedua, mereka tuh yang biasanya naik motor pribadi, mereka bakal naik (transportasi) umum atau malah (ojek) online dong," kata Fikri kepada Kompas.com, Kamis (22/11/2018).

Kendati demikian, ia meminta Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta mempertimbangkan tarif untuk kendaraan roda dua. Ia meminta tarif untuk mobil dan motor dibedakan.

"Kalau bisa harganya beda dong antara mobil sama motor. Kan ukurannya saja beda. Kalau harganya sama saja, ntar saya malah enggak dapat untung gara-gara buat bayar (tarif ERP)," kata Fikri.

"Oh iya sebelum diterapkan, uji coba dulu ya. Biar kita juga tau tarif segitu pas enggak sih buat warga yang punya kendaraan roda dua tapi penghasilannya pas-pasan," kata dia lagi. 

Pendapat yang sama diungkapkan pengendara roda dua bernama Regi.

Menurut dia, penerapan kebijakan ERP untuk kendaraan roda dua bisa mendorong pengendara di jalan protokol semakin tertib.

"Sebagai pengguna (kendaraan) roda dua, saya tuh sadar yang bikin semrawut di jalanan tuh ya kita. Saya lihatnya sih kalau ini diberlakukan, minimal pengendara yang bandel tuh enggak berani melintas karena takut bayar. Semoga saja yang melintas yang tertib lalu lintas saja," kata Regi.

Ia pun memilih membayar tarif ERP dibandingkan harus mencari jalur alternatif karena kondisi itu dapat menambah waktu tempuh.

"Daripada saya harus muter cari jalan lain, mending saya bayar saja. Kalau cari jalan lain tuh pasti jalannya makin jauh dan lebih lama," ujar dia.

Pendapat berbeda disampakan Riezky. Ia menolak rencana ERP untuk roda dua karena menurut dia kebijakan itu harus melalui perencanaan yang matang.

Pemprov DKI, kata dia, seharusnya mengevaluasi kebijakan terdahulu sebelum menerapkannya.

"Lebih baik evaluasi dulu kebijakan yang dulu misalnya ganjil-genap. Itu sudah sesuai belum atau malah perlu direvisi. Jangan semua harus diterapkan tetapi enggak melihat hasil evaluasinya," kata Riezky.

Ia pun menilai, sebelum diterapkan ERP, sedianya ada perbaikan layanan transportasi umum.

"Penerapan ERP ini kan juga berbayar. Memang semua mampu bayar segitu? Kalau pun kita harus beralih pakai transportasi umum, dilihat juga transportasinya sudah layak belum. Evaluasi dulu yang lain-lain. Semoga bisa dipertimbangkan lagi lah," kata Riezky.

Seperti diketahui, Kebijakan ERP rencananya juga akan dikenakan kepada kendaraan roda dua atau sepeda motor.

Rencana ini disiapkan tiga perusahaan yang mengikuti lelang dan lolos tahap pre-qualification.

"Dalam dokumen ini (penawaran) masih dinyatakan ya. Disyaratkan jadi bagian yang dievaluasi untuk roda dua," kata Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).