Badan Usaha di DKI yang Daftarkan Pekerjanya di BPJS Kesehatan Masih Sedikit

Dari jumlah badan usaha tersebut, baru sekitar 24.000 badan usaha yang mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

"Yang mendaftar itu baru 24.000 (badan usaha), karena diasumsikan bahwa perusahaan yang ada di DKI Jakarta, baik itu skala mikro, kecil, sedang, menengah, dan besar itu berkisar sampai 1 juta," ujar Andri di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (21/12/2018).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini mewajibkan seluruh badan usaha di Jakarta untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja akan menyisir badan usaha yang belum mendaftarkan para pekerjanya dalam program jaminan kesehatan nasional tersebut.

"Kami nanti pengawasan bekerja sama melibatkan kepolisian untuk memaksa perusahaan tersebut agar dia menuntaskan atau menunaikan kewajibannya," kata Andri.

Menurut Andri, Dinas Tenaga Kerja selama ini banyak menerima aduan dari para pekerja soal pelanggaran badan usaha yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Salah satu contohnya yakni ada badan usaha yang hanya membayar iuran BPJS Kesehatan separuhnya.

Ada pula badan usaha yang memotong gaji pekerja, namun tidak membayarkan iuran dari potongan tersebut ke BPJS Kesehatan.

"Kami akan lakukan pemeriksaan. Setelah itu, kami anjurkan agar hasil pemeriksaan itu segera dibayarkan," ucapnya.