CEK FAKTA: Siapa yang Punya Andil Mewujudkan MRT Jakarta?

Sejak beberapa hari lalu hingga saat ini, warga DKI Jakarta sudah banyak yang merasakan MRT melalui uji coba gratis dari Stasiun Bundaran HI hingga Stasiun Lebak Bulus.

Uji coba juga sempat dilakukan Presiden Joko Widodo kemarin, Kamis (21/3/2019).

Tidak hanya itu, Jokowi bahkan menyatakan bahwa MRT merupakan putusan politiknya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, saat duet bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Itu pun putusan politiknya. Kami putuskan saat saya jadi gubernur saat itu dengan Pak Ahok," kata Jokowi saat menghadiri deklarasi dukungan 10.000 pengusaha untuk Jokowi-Ma'ruf di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Benarkah pernyataan Jokowi tersebut?

MRT memang dapat dikatakan sebagai salah satu solusi untuk kota besar. Hasil studi Consolidated Network Plan (CNP) pada tahun 1993 juga menyampaikan bahwa MRT menjadi pilihan paling layak untuk Jakarta.

Namun, ide MRT ini sebenarnya telah muncul sejak periode 1980-an, yang dicetuskan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie saat menjabat Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT.

Saat menjabat Menteri Riset dan Teknologi, BJ Habibie tetap membawa idenya itu untuk diaplikasikan. Dilansir dari dokumentasi Harian Kompas yang terbit 23 Februari 1996, Habibie pun sudah menyiapkan usulan pembangunan dari kawasan Blok M ke Kota sepanjang 14 kilometer.

Sistem ini akan dibangun di bawah tanah, tepatnya di bawah jalur jalan-jalan protokol yang sekarang ini ada, termasuk di bawah jalan Sudirman/Thamrin, terus ke jalan Medan Merdeka Timur dan jalan Gajah Mada/Hayam Wuruk.

Krisis ekonomi yang diikuti krisis kepemimpinan pada 1998 membuat ide pembangunan MRT itu tertunda, namun tak terhenti.

Era Sutiyoso hingga Foke

Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 Sutiyoso juga pernah menyinggung untuk menggarap proyek ini. Sutiyoso kala itu punya konsep pembangunan MRT dilakukan dengan jalur bawah tanah, dan proyek ini disebut subway.

Dilansir dari Harian Kompas edisi 15 November 2000, pada 2001 pembangunan subway akan dimulai dari Jalan Fatmawati hingga Jakarta Kota dengan biaya yang dibutuhkan sebanyak 1,75 milyar dollar AS dan mempekerjakan 60.000 tenaga kerja.

Akan tetapi, ide itu belum juga terlaksana. Salah satu kendalanya adalah pendanaan.

BJ Habibie kemudian sempat bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, Fauzi Bowo untuk membahas moda transportasi dengan nilai proyek yang tak kecil ini.

Pada 23 September 2010, Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo datang ke kediaman BJ Habibie, kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan.

Pertemuan yang berlangsung kurang lebih tiga jam ini menghasilkan beberapa masukan dari BJ Habibie mengenai pengadaan MRT yang pernah dikajinya.

Baca: Prihatin dengan Jakarta, Habibie Undang Foke

Salah satu kendala yang mendapatkan jawaban adalah pendanaan. Dikabarkan, pengerjaan MRT Tahap I tersebut membutuhkan dana sekitar Rp 17 triliun.

Total biaya ini ditanggung pemerintah melalui pinjaman luar negeri Jepang, Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan melakukan kerja sama goverment to goverment berbentuk Special Term for Economic Partnership (STEP loan) berbunga rendah di bawah 1 persen.

Pada 26 April 2012, Foke meresmikan pencanangan persiapan pembangunan MRT Tahap I koridor Selatan-Utara sepanjang 15,7 kilometer dari Lebak Bulus-Bundaran HI.

Pekerjaan dimulai seperti melakukan pemindahan Terminal Angkutan Umum Lebak Bulus, pemindahan Stadion Olahraga Lebak Bulus, pelebaran Jalan Fatmawati, dan pembangunan kantor proyek.

Menurut Foke, kapasitas daya angkut MRT ini dapat mengangkut kurang lebih 420.000 penumpang tiap harinya.

Baca selengkapnya: Foke Resmikan Pencanangan Persiapan Pembangunan MRT

Proyek MRT terus berjalan dengan rute sama, seperti yang telah dicetuskan Foke, yaitu Lebak Bulus-Bundaran HI.

Di era Jokowi-Ahok, proyek ini secara resmi berlanjut pada 10 Oktober 2013 dengan groundbreaking atau peletakan batu pertama di lokasi yang sekarang menjadi Stasiun (MRT) Dukuh Atas.

Jokowi menunjukkan komitmen dan tanggung jawab agar proyek itu tetap berjalan. Salah satunya, Jokowi siap menandatangani surat tanggung jawab mutlak yang dikeluarkan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait megaproyek MRT. Dia menandatanganinya saat dana pinjaman dicairkan.

Apalagi, kemacetan Jakarta menjadi masalah yang harus segera ditangani. Menurut perhitungan Bappenas, kata Jokowi, kerugian akibat macet di Jakarta mencapai Rp 65 triliun per tahun.

Saat bertemu 10.000 pengusaha pada Kamis (21/3/2019), Jokowi mengatakan bahwa pembangunan MRT berjalan lambat karena pemerintah sebelumnya selalu menolak dengan alasan tak membawa keuntungan. Padahal, dalam membangun transportasi publik yang perlu dinilai adalah manfaat atau benefit-nya bagi masyarakat.

Setelah Jokowi tak lagi menjabat gubernur, Ahok tetap melanjutkan proyek ini sebagai prioritas.

Setelah mengalami proses panjang, MRT akan resmi beroperasi di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Adapun tugas berat yang ditanggung Anies adalah mengintegrasikan MRT dengan moda transportasi lain yang sudah dan akan berjalan, yaitu kereta rangkaian listrik, MRT, light rail transit, serta bus transjakarta.