Minta Bertemu Wali Kota Bekasi, Pengelola Sekolah Swasta Ancam Ajak Guru dan Murid Demo

BEKASI, KOMPAS.com - Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi Ayung Sardi Dauly mengklaim pihaknya kemungkinan menggelar aksi unjuk rasa dengan skala yang lebih besar pada pekan depan.

Unjuk rasa tersebut masih terkait tuntutan BMPS kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk tidak menganaktirikan sekolah-sekolah swasta.

Ayung menyebut, langkah itu akan dilakukan bila Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi tak kunjung menemui BMPS dalam waktu sepekan sejak aksi unjuk rasa perdana yang digelar hari ini, Selasa (16/7/2019) di depan kantornya.

Pada aksi unjuk rasa kali ini, pertemuan BMPS dengan pria yang akrab dipanggil Pepen itu tidak terjadi karena Pepen tidak berada di kantornya.

"Tujuan utama adalah ketemu Wali Kota, Kepala Dinas dan staf ahli tidak bisa beri jawaban. Beliau (Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah) berusaha kontak Wali Kota untuk minta pertemuan ulang. Kalau seminggu tidak ada komunikasi, tidak ada titik terang, mungkin kami turun lebih banyak lagi," jelas Ayung.

Ia bahkan berencana menggaet guru-guru sekolah swasta di seluruh wilayah Kota Bekasi untuk ikut turun ke jalan.

Tak berhenti sampai di sana, ia juga melontarkan rencana mengajak siswa-siswi ikut menyambangi Kantor Wali Kota Bekasi pada aksi unjuk rasa selanjutnya.

"Terus terang kita kecewa. Bapak dan Ibu, perjuangan kita tidak sampai di sini. Mungkin berikutnya kita turunkan guru-guru juga. Sekarang kan hanya kepala sekolah," kata Ayung berapi-api saat berorasi di depan massa BMPS. Beberapa pengunjuk rasa BMPS yang ditemui Kompas.com saat aksi hari ini mengaku berstatus guru.

"Nanti, SMP swasta yang tak memenuhi kuota siswa saat input dapodik (data pokok pendidikan), siswanya kita angkut, kita serahkan ke Wali Kota," ujar Ayung, masih berapi-api.

Jika masih gagal, Ayung mengklaim pihaknya bakal melayangkan somasi ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy.

Ditemui terpisah, Kepala Disdik Kota Bekasi Inayatullah menyebut pihaknya akan berkomunikasi dengan Rahmat Effendi selaku pembuat kebijakan.

Ia mengklaim, jajarannya terbuka bagi evaluasi PPDB 2019 yang diprotes oleh BMPS.

"Ya dia (BMPS) menginginkan bertemu dengan Pak Wali Kota, nanti coba kita komunikasi," kata Inayatullah.

"Evaluasi ke depan yang penting, apakah itu kesalahan manajemen atau tidak. Kalau masyarakat percaya, Insya Allah sekolah swasta akan lebih baik ke depannya. Bila perlu ada focus group discussion itu," kata dia.

Ada lima butir tuntutan yang hendak disampaikan para pengunjuk rasa melalui aksinya siang ini.

Pertama, menolak pendirian unit sekolah baru di Bekasi yang tanpa melalui kajian dan persiapan sarana dan prasarana yang memadai.

Kedua, menolak intervensi Wali Kota Bekasi terkait kebijakan terhadap SMA dan SMK negeri yang sudah dialih ke Provinsi Jawa Barat.

Ketiga, menuntut Wali Kota Bekasi agar bertindak adil dalam melindungi hak sekolah swasta dalam PPDB.

Keempat, menolak dikotomi sekolah negeri dan swasta di Bekasi.

Terakhir, menuntut paradigma baru dengan pendidikan yang sama baik negeri maupun swasta.