Ganti Ganjil Genap ke ERP, BPTJ: Kita Sudah Naik Kelas

“ERP itu adalah kebijakan yang lebih advance dari ganjil genap. Jadi kebijakan advance itu tidak bisa, kok tidak ganjil genap kok tidak ERP . Bukan itu ceritanya, jadi kita udah naik kelas nih dari gage (ganjil genap) ke ERP masa tidak naik kelas,” ucap Bambang di Kantor BPTJ, MT Haryono, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019).

Bambang menilai, kebijakan ganjil-genap hanya bisa diterapkan efektif setahun.

Apalagi saat ini ganjil-genap sudah mulai kelihatan kelemahannya. Sehingga memang sudah waktunya untuk berganti dari ganjil genap ke ERP.

“Misalnya setelah tanggal 31 ketemu tanggal 1. Ada dua hari yang genap tidak jalan," kata Bambang.

Menurut dia, kebijakan ERP itu nantinya tidak akan diterapkan dalam jangka waktu lama.

Sebab, kebijakan ERP itu bisa sewaktu-waktu berubah menjadi kebijakan yang lebih meningkat dari ERP.

Namun, ia tak menjelaskan sampai kapan jangka wakunya ERP itu nanti diterapkan di Jakarta dan kawasan perbatasan Jakarta.

“Setelah ERP misalnya advancenya kaya Singapura membatasi kendaraan . Terus misalnya lalu tidak boleh punya mobil lebih dari dua bahkan bisa aja nanti di Singapura ada STNK siang dan malam. Jadi kebijakan advance jadi tidak bisa kenapa kok diganti dari ganjil genap ke ERP,” ucap Bambang.

Adapun Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ mengatakan sistem jalan berbayar atau ERP (Electronic Road Pricing) akan diberlakukan di daerah perbatasan ibu kota Jakarta pada 2020.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, ERP akan diterapkan di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

“BPTJ bertanggungjawab di ruas jalan nasional, sedangkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di jalan daerah masing- masing. Jalannya untuk yang nasional adalah Margonda, Depok dan Tangerang," kata Bambang.