Salin Artikel

Komisi E DPRD Desak Pemprov DKI Tarik Commitment Fee Formula E 31 Juta Poundsterling

Hal ini diungkapkan para anggota Dewan saat rapat bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara Formula E di Jakarta.

"Kita kemarin rapat meminta agar kalau bisa dana yang sudah dibayarkan ditarik dulu karena kita lagi butuh dana. Tidak mungkin Formula E-nya bisa dilaksanakan. Tapi kan memang prosesnya tidak segampang kita minta uang ke orangtua kita langsung dikasih," ucap Iman saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/6/2020).

Komisi E menyarankan agar Jakpro memastikan apakah Formula E masih bisa diselenggarakan walaupun pandemi Covid-19 sudah berakhir.

Dispora dan Jakpro mengaku akan mengkaji dan mempelajari usulan dari Komisi E tersebut.

"Pelajari dulu MoUnya, terus denda atau apa. Dia akan mencoba iya kan, tapi kita minta mereka pelajari dulu ini masih possible enggak untuk dilanjutkan," kata dia.

Bila commitment fee ingin ditarik, maka harus dengan persetujuan atau atas izin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Tentunya dengan seizin gubernur kalau kita kan melihatnya dari sisi ekonomi dan bisnis kayaknya ekonominya impossible lah dalam kondisi kayak begini. Lagi mempelajari diskusi lagi dengan pak gubenur. Karena keputusannya itu kan di pak gub bukan jakpro," tuturnya.

Pemprov DKI sudah membayar commitment fee mencapai 31 juta poundsterling.

Rinciannya adalah 20 juta poundsterling untuk penyelenggaraan Formula E 2020 dan 11 juta poundsterling (pembayaran termin pertama) untuk penyelenggaraan 2021.

Sejumlah anggota Dewan dari berbagai fraksi di Komisi E DPRD DKI Jakarta sebelumnya kompak meminta panjar sebagai bentuk komitmen menjadi tuan rumah Formula E untuk ditarik hingga 100 persen.

Penyelenggaraan balapan mobil listrik itu juga diminta ditunda untuk 2021.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai, balapan mobil listrik tersebut sebaiknya dihentikan dahulu.

Jakarta Propertindo dan Pemprov DKI Jakarta diminta tidak usah memikirkan penyelenggaraan pada tahun 2021.

"Sekarang pikirkan uang puluhan juta poundsterling bagaimana bisa ditarik. Uang saat ini dibutuhkan untuk sembako masyarakat di tengah paparan Covid-19. Sensitivitas kita dibutuhkan saat masa pandemi saat ini," kata Jhonny saat rapat.

Anggota Komisi E lainnya, Merry Hotma, juga menilai lebih baik Formula E dibatalkan dengan pertimbangan kondisi perekonomian global masih belum stabil akibat pandemi Covid-19.

Dengan pertimbangan tersebut, legislator dari PDI Perjuangan itu meragukan turis-turis asing dapat datang ke Indonesia pada tahun 2021, meski wabah misalnya akan berakhir pada tahun 2020.

Padahal, tujuan penyelenggaraan balap ini untuk menarik minat wisatawan datang ke Jakarta.

"Apakah mungkin ada orang asing yang akan datang ke Indonesia untuk menonton Formula E dalam kondisi begitu? Mungkin sampai 2023 ekonomi dunia akan merangkak, saya pikir enggak mungkin datang menonton. Makannya, kami minta ini dibatalkan karena enggak akan tercapai (tujuannya menarik wisatawan)," kata Merry.

Dalam kesempatan ini, Merry juga meminta kepada DKI untuk menarik uang panjar atau commitment fee yang sudah diserahkan kepada FEO sebesar 31 juta poundsterling.

Menurut dia, lebih baik anggaran tersebut untuk perbaikan ekonomi warga Jakarta akibat dampak Covid-19.

"Sebaiknya acara dibatalkan dan uang dikembalikan untuk kepentingan rakyat," tutur Merry.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Idris Ahmad mengatakan, sepengetahuannya di berbagai negara yang mengadakan ajang balap Formula, mereka tidak memakai anggaran negara atau daerah sendiri.

Dana yang dipakai dari sponsor yang ada di negara tersebut tanpa mengorbankan uang rakyat melalui APBD.

"Bagaimana tanggung jawab kita pada rakyat terhadap dana ini? Kami minta dana dikembalikan dan dialihkan untuk kegiatan yang bersentuhan dengan rakyat,” kata Idris.

Di lain pihak, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Zainal yang mewakili Asisten Kesejahteraan Rakyat Catur Laswanto mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan Formula E pada 2020 ini.

"Kami akan melakukan kajian-kajian dan masukan dari Dewan untuk dievaluasi," ucap Zainal.

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/18/09351721/komisi-e-dprd-desak-pemprov-dki-tarik-commitment-fee-formula-e-31-juta

Terkini Lainnya

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Megapolitan
Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Megapolitan
Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Megapolitan
Polres Bogor Buat Aplikasi 'SKCK Goes To School' untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Polres Bogor Buat Aplikasi "SKCK Goes To School" untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Megapolitan
Depresi, Epy Kusnandar Tak Dihadirkan dalam Konferensi Pers Kasus Narkobanya

Depresi, Epy Kusnandar Tak Dihadirkan dalam Konferensi Pers Kasus Narkobanya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke