Salin Artikel

Selisih hingga 659, Data Kasus Aktif Covid-19 Pemkot Bekasi Tak Sinkron dengan Pemprov Jabar

Bahkan, perbedaan data kasus aktif Covid-19 di Bekasi dengan Jabar selisihnya mencapai 659 kasus.

Adapun, kasus aktif adalah pasien positif Covid-19 yang belum sembuh.

Data dari situs website Pemprov Jabar pikobar.jabarprov.go.id, jumlah kasus aktif Covid-19 mencapai 680 per 10 Agustus 2020.

Sementara, jumlah kumulatif terkonfirmasi Covid-19 di Kota Bekasi menurut Pemprov ada 982 kasus. Sedangkan pasien sembuh ada sebanyak 270 dan angka kematian Covid-19 sebanyak 32.

Sedangkan data dari situs website Pemkot Bekasi corona.bekasikota.go.id, jumlah kasus aktif yang masih dirawat hanya ada 21 kasus, bukan 680 seperti versi Pemprov Jabar.

Lalu, jumlah kumulatif kasus Covid-19 menurut Pemkot Bekasi ada sebanyak 614 kasus. Dari jumlah tersebut, ada 554 pasien sembuh dan 39 pasien Covid yang meninggal dunia.

Dari kedua data tersebut, kasus aktif antara Pemkot dan Pemprov selisih hingga 659 kasus.

Data Pemprov jauh lebih banyak kasus aktif yaitu sebanyak 680 kasus dibanding data Pemkot yaitu 21 kasus aktif.

Perbedaan juga terlihat dari data jumlah kumulatif Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi yang selisih 368 kasus.

Data kumulatif pasien terkonfirmasi Covid-19 yang disajikan Pemprov jauh lebih banyak dibanding jumlah pasien terkonfirmasi Covid-19 secara kumulatif yang disajikan Pemkot Bekasi.

Penjelasan Pemkot Bekasi dan Pemprov Jabar

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi malah mempertanyakan data yang disajikan oleh Pemprov Jabar.

Sebab menurut dia, dari awal Maret data kasus Covid-19 di Kota Bekasi yang disajikan Pemprov Jawa Barat jumlahnya memang tinggi.

"Ya ini datanya darimana? Dari awal emang kita dibuat tertinggi," ujar Rahmat.

Apabila benar jumlah kasus aktif Covid-19 di Kota Bekasi yang disajikan Pemprov ada 680, Rahmat mempertanyakan di mana para pasien itu dirawat.

Pasalnya kapasitas pasien di rumah sakit rujukan di Kota Bekasi hanya bisa menampung 117 orang.

“Kalau itu sehari 680, rumah sakit kita penuh. Rumah sakit swasta juga penuh. Orang rumah sakit kita cuma 117 orang. Dari awal juga kita selalu dibuat merah (zonanya),” tambah Rahmat.

Sementara, Juru Bicara Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jabar Berli Hamdani Gelung Sakti mengakui memang ada yang belum sinkron antara data dari Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi.

Hal itu terjadi karena data yang digunakan antara Pemprov dengan Pemkot berbeda.

Berli mengatakan, data Covid-19 yang digunakan adalah hasil penghitungan akhir rekapan data yang telah terverifikasi dari jumlah kasus yang dilaporkan Pemerintah Pusat dan Pemkot.

“Kalau Provinsi merekap dari Kota terus ke Pusat, di Pusat selesai diverifikasi dan dipublished. Pemprov ambil data yang dipublikasi pusat. Jadi jedanya bisa beberapa hari antara Pemprov Jabar dengan Bekasi,” ujar dia.

Sementara, data yang disajikan oleh Pemkot Bekasi dinamis sesuai yang dilaporkan dari Labkesda Kota Bekasi.

“Kalau Kota memang data sewaktu, jadi pergerakannya sangat dinamis,” ucap Berli.

Berli mengatakan, perbandingan data yang jauh berbeda itu akan terus disinkronkan sehingga data yang disajikan antara Pemkot dan Pemprov Jabar tidak berbeda jauh.

“Ini sudah berulang diklarifikasi oleh Jabar maupun Bekasi. Masalah teknologi informasi data ini memang masih terus kita perbaiki. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, masalah ini bisa ada solusi bersama,” kata dia.

“Tetapi intinya kami semua tetap menjaga kekompakan dalam menghadapi Covid-19 ini. Mengoordinasikan dan menyinergikan upaya yang dilakukan dengan optimalisasi semua sumber daya yang ada,” tambah dia.

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/08/11/17523681/selisih-hingga-659-data-kasus-aktif-covid-19-pemkot-bekasi-tak-sinkron

Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke