Pemkot Depok Akan Buat Klaster Penduduk untuk Diberi Vaksin Covid-19

Hal tersebut disampaikan oleh Pejabat Sementara (PJs) Wali Kota Depok, Dedi Supandi.

“Nanti kita akan lakukan klaster-klaster oleh Kepala Dinas Kesehatan dari klaster itu mana kategori yang didahulukan untuk konsumsi vaksin itu,” sebut Dedi kepada wartawan, Rabu (14/10/2020).

“Sekitar di bulan November akan turun vaksin hasil (koordinasi) dengan Kemenko Maritim kemarin, dan yang akan didahulukan untuk di Jawa Barat adalah Kota Depok,” kata dia.

Dedi mengakui, ia belum tahu secara pasti jumlah vaksin yang akan didistribusikan.

Ia mengklaim telah mengusulkan lebih dari 1.000 vaksin, merujuk pada jumlah pasien Covid-19 di Depok saat ini (kasus aktif) yang telah berminggu-minggu di atas 1.000 orang.

Kota Depok akan jadi salah satu wilayah yang jadi prioritas vaksinasi Covid-19.

Sebagai informasi, vaksinasi ini menuai kritik keras dari kalangan kesehatan karena belum ada bukti bahwa vaksin tersebut aman dikonsumsi.

"Apakah yakin bawa vaksin ini efektif dan aman? Mana bukti ilmiahnya? Itu kan tidak pernah dibicarakan secara terbuka," ungkap epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono dilansir GridHealth, Senin (12/10/2020) sore.

"Yang bicara kan malah orang-orang bukan ilmu kesehatan, Kemenko Maritim, (menteri) Airlangga. Kita dunia kesehatan harus diajak bicara. Tidak bisa dipaksakan, memangnya (vaksin) ini efektif dan aman? Tidak ada efek samping? Mana studinya? Mana hasilnya?" sambung Pandu.

Meski masih dipertanyakan dari segi kesehatan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menjamin hal yang sama, bahwa Depok akan diprioritaskan untuk vaksinasi Covid-19.

Pria yang akrab disapa Emil itu menggarisbawahi, vaksinasi akan dilakukan secara bertahap dengan menyasar beberapa kalangan rentan terlebih dulu.

"Saya sudah mengusulkan ke pemerintah pusat bahwa pertama warganya yang dapat vaksin itu adalah warga Depok," kata pria yang akrab disapa Emil itu dalam lawatannya ke Depok, Selasa (12/10/2020).

"Cuma tetap tidak bisa langsung 100 persen, harus bertahap dulu dari kelompok yang paling riskan, seperti tenaga kesehatan, TNI/Polri, wartawan, kemudian masuk ke kelompok kedua, dan seterusnya," jelasnya.

Emil melanjutkan, vaksin yang ia maksud barusan adalah vaksinasi tahap 1 yang direncanakan pemerintah dengan membeli vaksin dari mancanegara.