Viral Transaksi Pakai Dirham di Depok, Apakah Melanggar Hukum?

DEPOK, KOMPAS.com - Media sosial baru-baru ini dihebohkan kabar adanya transaksi jual beli dengan menggunakan koin dinar dan dirham.

Setelah ditelusuri, transaksi tersebut terjadi di sebuah pasar muamalah di Jalan Raya Tanah Baru, Beji, Depok, Jawa Barat.

Lurah Tanah Baru Zakky Fauzan mengonfirmasi, aparat pemerintah langsung meninjau lokasi dugaan praktik jual beli tanpa menggunakan rupiah sebagai alat transaksi.

"Saat ini di lokasi sedang ada peninjauan oleh aparat kejaksaan, didampingi oleh kasi pemerintahan kelurahan," kata Lurah Tanah Baru, Zakky Fauzan, Kamis (28/1/2021) siang.

Dari hasil penelusuran, lanjut Zakky, pihaknya membenarkan kabar yang beredar luas di media sosial tersebut.

"Hasil penelusuran dengan Babinsa dan Bimaspol serta informasi dari lingkungan, terindikasi memang ada transaksi secara muamalah di situ," ujar Zakky ketika dikonfirmasi Kompas.com.

Zakky menambahkan, pasar tersebut beroperasi setiap dua pekan sekali oleh seorang pria bernama Zaim di halaman ruko.

Pasar muamalah itu, papar Zakky, beroperasi tanpa izin ke pihak kelurahan ataupun pengurus lingkungan setempat.

"Kurang lebih seperti itu, karena memang tidak berizin dan tidak diketahui aktivitasnya oleh pengurus lingkungan setempat dan kelurahan," ucap Zakky.

Di pasar yang buka pukul 07.00 WIB dan tutup pada 11.00 WIB itu memperjualbelikan sejumlah barang seperti sandal nabi", parfum, makanan ringan, kue, madu, dan pakaian.

Terkait transaksi menggunakan dinar dan dirham di pasar muamalah Depok tersebut, ada potensi pelakunya melanggar hukum.

Kemungkinan adanya pelanggaran hukum itu berdasarkan Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Pada Bab X Pasal 33 poin 1a UU tersebut tertulis bahwa setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam bertransaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dapat dikenakan pidana.

Pidana tersebut antara lain berupa kurungan penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.

Peraturan BI

Di sisi lain, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 17/3/PBI/2015 yang mengatur tentang kewajiban transaksi menggunakan rupiah yang berlaku sejak 1 Juli 2015.

Beleid tersebut bertujuan untuk menegakkan penggunaan rupiah serta mendukung stabilitas ekonomi makro.

Hanya ada beberapa transaksi yang dikecualikan dari wajib rupiah, dilansir dari Kontan, yakni:

1) transaksi-transaksi dalam pelaksanaan APBN
2) perdagangan internasional
3) pembiayaan internasional yang dilakukan oleh para pihak yang salah satunya berkedudukan di luar negeri
4) kegiatan usaha bank dalam valuta asing yang dilakukan sesuai undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah
5) transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder yang sudah diatur dengan undang-undang
6) transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan undang-undang.