Selalu Beda sejak 2020, Data Covid-19 Depok, Jawa Barat, dan Pusat Akan Sama Mulai Besok

Data per hari ini, Senin (16/8/2021), akan jadi basis rekonsiliasi data.

Kesepakatan itu dicapai oleh ketiga pihak rapat rekonsiliasi data pada Kamis (12/8/2021) lalu.

"Rapat itu dihadiri oleh pusat melalui Pusdatin Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, Provinsi (Jawa Barat) melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, dan pengelola (aplikasi) Pikobar," ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris melalui keterangan resmi.

"Dan Kota Depok (diwakili) Asisten Pemkesos Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Divisi Kebijakan Satgas, dan pengelola (aplikasi) PICODEP," jelasnya.

Idris mengatakan, forum tersebut menyepakati beberapa hal.

Pertama dan utama, para pihak sepakat bahwa perlu dilakukan integrasi data secara cepat dan tuntas melalui bridging data dengan cara replace data dari PICODEP Kota Depok dan Pikobar Jawa Barat ke data new all records (NAR) Kementerian Kesehatan.

Bridging data itu dilakukan dengan melengkapi kelengkapan data yang di dalamnya termuat nama, NIK, alamat, dan asal fasilitas kesehatan.

"Tindak lanjut bridging data dilakukan oleh tim secara bersama-sama, dengan basis data rekonsiliasi per tanggal 16 Agustus 2021," kata Idris.

"Sehingga mulai tanggal 17 Agustus 2021, data PICODEP dengan NAR secara keseluruhan sudah padu dan sama," lanjutnya.

Kesepakatan ini, ujar Idris, sudah dituangkan dalam berita acara kesepakatan rapat rekonsiliasi data yang ditandatangani para pihak terlibat.

"Mudah-mudahan para pihak dapat konsisten melaksanakan kesepakatan, sesuai yang dimuat dalam berita acara tersebut," ungkapnya.

Bermasalah berbulan-bulan

Masalah perbedaan data antara Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat dalam hal kasus Covid-19 sudah dilaporkan sejak tahun lalu hingga baru-baru ini.

Terakhir, masalah kembali menyeruak setelah Satgas Covid-19 RI menyebutkan bahwa Depok jadi wilayah dengan jumlah kasus aktif terbanyak di Indonesia melalui juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, pada Kamis (5/8/2021).

Wiku bilang, saat itu kasus aktif Covid-19 di Depok sebanyak 27.389 pasien. Padahal, dalam data real perkembangan kasus Covid-19 yang dihimpun Kompas.com dari laporan harian Satgas Kota Depok, tak sekali pun kasus aktif Covid-19 di Depok melebihi 15.000 pasien, bahkan pada saat puncak gelombang kedua pada Juli 2021.

Pernyataan Wiku pun langsung dibantah oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok. Dalam data di hari yang sama dengan pengumuman Wiku, jumlah kasus aktif Covid-19 di Depok tercatat "hanya" tersisa 9.519 pasien.

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, mengungkit masalah kesenjangan data antara daerah dan nasional yang sampai sekarang tak kunjung beres dan malah kian parah.

Tak hanya kasus aktif yang senjang antara data Depok dengan data Satgas Pusat.

Begitu pun kasus kesembuhan. Depok melaporkan sudah ada 81.198 pasien Covid-19 yang bebas isolasi, sedangkan versi pemerintah pusat baru 57.231.

Data kematian terkonfirmasi Covid-19 pun selisih. Depok sudah mencatat 1.792 korban, sedangkan pusat baru 1.169 orang.

"Kondisi ini (kesenjangan data) sudah saya sampaikan berkali-kali kepada Satgas Pusat, bahkan dari tahun 2020," ujar Dadang kepada Kompas.com pada Jumat (6/8/2021).

Masalah serupa dilaporkan oleh Depok sejak Oktober 2020, ketika kasus aktif/pasien Covid-19 di Depok lebih tinggi ketimbang yang dilaporkan oleh Satgas Pusat.

Laporan itu disebut tak digubris. Isu ini akhirnya mencuat ke permukaan pada Februari 2021 ketika situasi berbalik seperti sekarang--data versi pusat lebih tinggi.

Wiku Adisasmito pada 25 Februari 2021 mengungkapkan, kasus aktif Covid-19 di Depok mencapai 7.096 pasien, sedangkan Depok melaporkan tinggal 3.740 pasien.

"Masalah ini sudah disampaikan sejak lama, baik ke pusat maupun ke provinsi. Jadi, saya tuh meminta kepada satgas pusat untuk consent terkait data ini. Segera lakukan rekonsiliasi," ucap Dadang kala itu.

"Ini menjadi masalah utama dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, padahal data adalah basis utama kebijakan dan dijadikan input perhitungan zona risiko daerah. Bagaimana zona risiko daerah bisa valid hasilnya, jika diambil dari basis data yang salah," jelasnya.

Basis data, bagaimana pun, adalah kunci dari pengambilan kebijakan yang tepat untuk merespons tren perkembangan wabah.

"Ayo laksanakan rekonsiliasi data pusat dengan daerah agar ada kesesuaian data, karena data digunakan untuk perhitungan zonasi daerah dan kebijakan," jelas Dadang.

"PR Satgas Pusat saat ini, segera laksanakan rekonsiliasi data, karena ini tidak terjadi dengan Kota Depok saja, tapi juga terjadi dengan daerah lainnnya," ia menambahkan.