Kritik Proyek Angkot Ber-AC Jakarta, Fraksi PSI: PT Transjakarta Berpotensi Bayar Rp 1 Juta Lebih Tiap Hari

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan proyek pengadaan unit armada angkot berpendingin udara atau ber-AC (air conditioner) yang terintegrasi Jak Lingko karena dinilai terlalu mahal.

Anggota Fraksi PSI Eneng Milianasari mengatakan mahalnya program angkot ber-AC bisa terlihat dari E-Katalog LKPP yang memuat harga rata-rata jasa angkot ber-AC Rp 5.339 per kilometer untuk jarak tempuh 180 kilometer per hari dan Rp 5.826 per kilometer untuk jarak tempuh 200 kilometer per hari.

Eneng mengatakan, setiap hari PT Transjakarta berpotensi membayar tiap angkot sebesar Rp Rp 1.048.640 untuk jarak tempuh 180 kilometer dan Rp 1.067.833 untuk jarak tempuh 200 kilometer.

"Mobilnya pakai Daihatsu Granmax dan Suzuki Carry tapi biayanya lebih dari Rp 1 juta per hari, rasanya kok tidak logis. Sebagai perbandingan, sewa mobil Kijang Innova termasuk sopir dan BBM biasanya tidak sampai Rp 1 juta per hari. Padahal harga beli mobil, fitur, dan konsumsi BBM Kijang Innova jauh di atas Daihatsu Granmax dan Suzuki Carry," kata Eneng dalam keterangan tertulis, Minggu (29/8/2021).

Politikus PSI ini juga membandingkan harga jasa angkot ber-AC dan non-AC. Untuk harga angkot non-AC Daihatsu Granmax dengan jarak tempuh 180 kilometer per hari dikenakan Rp 3.666 per kilometer atau Rp 659.880 per hari.

Sedangkan untuk spesifikasi mobil yang sama menggunakan AC sebesar Rp 5.852 per kilometer atau Rp 1.053.360 per hari.

"Selisih biaya antara angkot AC dan non-AC mencapai Rp 2.186 per kilometer atau totalnya Rp 393.480 per hari. Rasanya tidak wajar jika hanya tambah AC lalu harganya naik sampai 60 persen," ucap Eneng.

Dia kemudian meminta Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk meneliti ketidakwajaran pengadaan proyek tersebut.

Eneng mengingatkan bahwa anggaran yang dipakai untuk program angkot ber-AC ini sangat besar.

Apabila terdapat 3.000 unit angkot AC, maka nilainya Rp 3,16 miliar per hari atau mencapai Rp 1,09 triliun per tahun.

"Nilai anggarannya sangat besar. Untuk mencegah temuan kerugian negara di kemudian hari, kami minta Dinas Perhubungan membuka rincian biaya jasa operator angkot AC ini. Kalau benar tidak ada masalah, maka tidak perlu takut untuk membuka data," tutur Eneng.