Warga Cawang Tolak Makelar Tanah Terkait Proyek Normalisasi Ciliwung

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga RT 15 RW 03 Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, dengan tegas menolak makelar tanah atau broker terkait proyek normalisasi Kali Ciliwung.

Bendahara RT 015 RW 03 Cawang, Fajri, tidak menampik bahwa ada makelar tanah yang datang ke warga untuk mempercepat kepengurusan pembebasan lahan terkait proyek normalisasi Kali Ciliwung.

"Dari pengurus RT sini pun enggak pernah menganjurkan ikut ke sana (makelar)," kata Fajri saat ditemui di lokasi, Jumat (17/9/2021).

Fajri mengatakan, pihaknya memiliki kepengurusan demi memfasilitasi warga terkait pembebasan lahan.

Namun, yang menjadi masalah, belum ada kejelasan lagi dari pihak kelurahan maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal kelanjutan proyek normalisasi.

Hal yang disayangkan dari warga, lanjut Fajri, munculnya makelar tanah.

"Kata mereka (makelar), pencairan dana pembebasan lahan cair Desember tahun ini. Kalau diurus sama mereka, dibagi 25 persen dan 75 persen, yang 25 persen untuk mereka," kata Fajri.

"(Warga) di sini menolak broker itu," tutur dia.

Fajri menambahkan, kabar penggusuran lahan di wilayahnya sudah ada sejak 2014.

"Tapi sampai sekarang belum juga terealisasi," tutur dia.

Terpisah, Ketua RT RT 015 RW 03 Cawang, Widodo mengatakan, pihaknya selalu mencari informasi soal kelanjutan pembebasan lahan ke kelurahan.

"Tapi kelurahan juga belum ada informasi lagi," kata Widodo.

LMK RW 03 Cawang, Yasmanlius mengatakan, setidaknya ada 48 keluarga di RT 15 yang terdampak proyek normalisasi Kali Ciliwung berdasarkan trase awal tahun 2016.

Namun, setelah itu, trase selalu berubah-ubah karena makelar tanah datang mengukur trase baru.

Makelar tanah dalam bentuk biro jasa diduga ikut berperan dalam proses pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung. Hal itu mencuat usai anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Untayana mengemukakan hal itu di Jakarta, Selasa (14/9/2021).

“Saat melakukan reses di RW 3 Kelurahan Cawang Jakarta Timur, saya dapat laporan bahwa ada biro jasa menyebarkan informasi yang membuat khawatir warga," kata Justin Untayana dalam keterangannya.

Informasi itu berupa kabar kesulitan-kesulitan warga untuk mengurus sendiri surat-surat pembebasan tanah.

"Kemudian biro jasa tersebut menawarkan bantuan untuk mengurus surat-surat tersebut dan meminta komisi sekitar 25 persen,” lanjut dia.

Justin telah meminta Pemprov DKI dan setiap instansi terkaitnya untuk aktif mengarahkan dan menyosialisasikan kepada warga agar mengurus warga sendiri surat-surat pembebasan tanah.

"Jika tidak, maka Pemprov DKI sama saja dengan sengaja memberi ruang bagi biro jasa untuk bermain dan mendulang untung dari rakyat kecil yang akan digusur,” ucap Justin.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ikut menanggapi terkait dugaan makelar tanah itu.

“Nanti ada BPN yang memimpin prosesnya semua, agar aspek legalitas dipastikan terjaga dengan baik,” kata Ariza di DPR DKI Jakarta, Rabu (15/9/2021), sebagaimana dilaporkan WartaKota.

Ariza mengatakan, koordinasi dilakukan untuk menghindari adanya campur tangan dari orang yang tidak berkepentingan dalam proses pembebasan lahan.