Robohnya Bangunan SMAN 96 dan Minimnya Anggaran Rehabilitasi Sekolah di Jakarta

ANDA tentu tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya nasib siswa, guru, dan petugas administrasi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 96 Jakarta Barat andai saat belajar tatap muka, tiba-tiba gedung sekolahnya roboh.

Untungnya, rehabilitasi gedung SMAN 96 berlangsung saat tidak ada kegiatan belajar. Pembelajaran tatap muka masih berlangsung terbatas. 

Ambruknya sebagian gedung SMAN 96 di Jalan Jati Raya, Kapuk, Cengkareng terjadi Rabu (17/11/2021) siang saat para pekerja PT Adhi Karya dan PT Penta Rekayasa tengah melakukan renovasi total. Empat pekerja proyek terluka. 

Renovasi SMAN 96 merupakan bagian dari program Rehab Total Gedung Sekolah dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta di tahun 2021.

Selain SMAN 96, sejumlah sekolah lain juga direnovasi dengan program serupa seperti SDN Duren Sawit 14, SDN Grogol Selatan 09, SDN Ragunan 08 Pagi, SDN Ragunan 09 Pagi, dan SDN Ragunan 011 Petang.

Mirisnya, jika rehabilitasinya rampung, gedung baru SMAN 96 nantinya akan dijadikan sekolah percontohan unggulan sebagai green building di DKI Jakarta.

Polres Jakarta Barat menghentikan sementara proses pembangunan untuk memudahkan penyelidikan pasca-ambruknya bangunan itu.

Dugaan sementara, gedung roboh akibat kesalahan konstruksi bangunan.

Ke mana dana pendidikan?

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sebesar Rp 16,54 triliun.

Dari dana sebanyak itu, yang diperuntukkan untuk renovasi sekolah hanya sejumlah Rp 21,2 miliar. Pada 2021 teralokasikan Rp 33 miliar untuk biaya rehabilitasi.

Ingat, Jakarta tidak saja memiliki wilayah administratif di empat arah mata angin serta pusat, tetapi juga mencakup Kepulauan Seribu.

Jumlah sekolah yang ada di Jakarta pada 2020 tercatat ada 6.421 sekolah yang terdiri dari satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.420 adalah sekolah swasta dan 2.001 sekolah negeri (Statistik.jakarta.go.id).

Melihat jumlah sekolah negeri yang banyak serta kondisi bangunan yang memerlukan perawatan rutin, harusnya dana untuk renovasi mengambil porsi yang cukup besar.

Walau bagaimanapun, keselamatan anak didik, staf pengajar, tenaga administrasi, dan kebersihan sekolah serta lingkungan di sekitar sekolah harus mendapat prioritas selama proses pendidikan berlangsung.

Menurut hitung-hitungan anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Ima Mahdiah, Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta setidaknya perlu menganggarkan Rp 500 miliar untuk program rehabilitasi sekolah.

DPRD pun sudah kerap menyuarakan perlunya penambahan alokasi anggaran untuk rehabilitasi gedung sekolah tetapi tidak pernah digubris oleh Gubernur Anies Baswedan (Kompas.com, 18 November 2021).

Mengutip catatan Kompas.com, Pemrov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan justru memotong dana rehab sekolah.

Menurut Mantan Menteri Pendidikan di periode pertama pemerintahan Joko Widodo itu, fokus Pemrov DKI terhadap bidang pendidikan tidak hanya soal pembangunan fisik semata.

Anies pernah berujar, seringkali yang dianggap perhatian kepada pendidikan itu diukur dari infrastruktur fisik saja yang dilihat dari rehab sekolah. Padahal dalam kenyataannya, sekolah yang direhab adalah sekolah yang sudah baik.

Anies berkeinginan Dinas Pendidikan DKI Jakarta lebih fokus kepada pembangunan mutu sumber daya manusia (SDM).

Sekali lagi yang ditekankan Anies adalah porsi yang lebih tinggi dan lebih baik untuk peningkatan mutu pendidikan. Sebaliknya, orang seringkali melihatnya semata-mata dari jumlah sekolah yang direhab.

Bagi Mantan Rektor Universitas Paramadina itu, peningkatan mutu SDM bisa dilakukan dengan membuat pelatihan-pelatihan.

Kualitas para pendidik juga harus ikut ditingkatkan. Pembangunan yang harus dilakukan di Jakarta tidak selalu bersifat fisik. Yang sering terjadi, yang didorong adalah hal-hal fisik karena inilah yang terlihat. 

Setidaknya 30 gedung sekolah di Jakarta batal direhab total pada 2020. Dana rehab ke-30 gedung sekolah tersebut dicoret dari Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 karena angggaran sempat defisit (Kompas.com, 18 November 2021).

Mengolah APBD mirip dengan mengurus keuangan keluarga

Menilik kebijakan alokasi anggaran rehabilitasi sekolah di tengah anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang cukup besar, tidak salah dan tidak perlu malu jika beleid Anies harus direvisi meski masa jabatan Anies kian mendekati akhir. 

Kejadian ambruknya SMAN 96 menunjukkan kualitas pembangunan yang dilakukan secara sembrono tanpa fungsi pengawasan.

Sedikitnya porsi dari Dinas Pendidikan untuk anggaran rehabilitasi memang harus ditingkatkan dengan melihat komposisi sekolah mana yang memang perlu direhabilitasi dan mana yang masih layak.

Kekhawatiran Gubernur Anies yang tidak ingin gedung sekolah yang kondisinya masih layak mendapat program rehabilitasi sebetulnya cukup mudah dilakukan jika jenjang cek, re-cek, cross-cek serta triple-cek berjalan baik.

Buat apa gubernur punya Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) jika kehadirannya hanya untuk menampung tim sukses ketimbang berfungsi nyata membantu tugas dan pekerjaan gubernur?

Proposal usulan rehabilitasi sekolah tentu saja tidak semua harus dipenuhi. Ada pertimbangan anggaran yang terbatas. Pembangunan bisa diprioritaskan pada gedung sekolah yang benar-benar butuh rehabilitasi segera.

Kerap saya membandingkan mengolah APBD mirip dengan mengurus finansial keluarga dalam skala komparasi yang terkecil.

Skala prioritas menjadi pegangan utama dan tentu diselaraskan dalam visi misi yang diusung keluarga.

Jika keluarga kecil ingin memiliki rumah sederhana dengan skema Kredit Pemilikan Rumah tentu durasi angsuran harus disesuaikan dengan kemampuan alokasi dana bulanan dengan mempertimbangkan pengeluaran rutin untuk biaya kehidupan bulanan, biaya sekolah dan kuliah anak-anak, menabung serta dana antisipasi untuk kesehatan dan pengeluaran tidak terduga.

Tidak boleh kita lupakan, harus kita sisihkan rutin 2,5 persen dari pendapatan untuk sedekah.

Mengolah APBD untuk pembangunan bagi perbaikan dan kesejahteraan warga suatu provinsi memang tidak bisa memuaskan semua kalangan. Harus ada skala prioritas. 

Di masa pandemi, fokus peruntukkan anggaran harus ditujukan untuk kegiatan yang bisa mengungkit ekonomi masyarakat bawah yang sangat terdampak wabah.

Jika gelaran lomba balap mobil formula listrik hanya membuat utang dan beban bagi gubernur berikutnya, mengapa juga harus ngotot diteruskan? Sementara, urusan rehabilitasi gedung sekolah tempat penyemaian generasi penerus bangsa malah diabaikan.

Ketika diminta memimpin tim transisi dan sinkronisasi gubernur dan wakil gubernur baru usai memenangkan Pilkada 2020 di sebuah provinsi, saya harus merombak APBD yang telanjur disusun oleh petahana yang kalah dalam kontestasi.

APBD yang telah disusun tentu sudah disesuaikan dengan “selera” dan “keinginan” pejabat lama. Bahan telaah dari tim yang saya pimpin menjadi pijakan dalam proses pembahasan APBD Perubahan.

Pencoretan saya lakukan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi yang menghendaki refocusing anggaran. APBD juga diselaraskan dengan janji kampanye serta visi misi kepala daerah baru.

Fokus APBD baru terarah pada bidang pendidikan, kebangkitan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kesehatan, dan selektivitas pengerjaan infrastruktur yang tidak terkait dengan daya ungkit untuk rakyat kecil seperti penundaan pembangunan gedung DPRD dan aula pertemuan yang tidak begitu mendesak dilakukan di tahap awal kepemimpinan kepala daerah baru.

Sasaran pencoretan yang saya lakukan bersama empat anggota tim yang semuanya bergelar doktor dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang beragam juga menyasar alokasi hibah untuk yayasan-yayasan yang “tidak jelas”.

Sudah bukan rahasia umum, yayasan-yayasan yang mendapat bantuan hibah provinsi adalah terkait imbal budi dukungan politik untuk pejabat lama.

Bantuan hibah Rp 100 juta untuk organisasi menembak menurut saya tidak relevan sementara hibah untuk panti asuhan dan rumah jompo milik swasta tidak ada dalam anggaran bantuan hibah dan tidak dianggarkan di dinas sosial.

Dana rehab sekolah kurang sementara dana hibah diobral

Saat ambruknya SMAN 96 menjadi sorotan publik, warga Jakarta juga tengah dihebohkan oleh "kemurahan hati" Pemrov DKI memberi hibah ke berbagai yayasan.

Alokasi danah hibah Dinas Sosial DKI dengan tajuk program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial yang tertuang dalam KUA-PPAS untuk APBD 2022 tercatat akan disebar untuk 78 lembaga nirlaba.

Sebagian besar dari 78 penerima dana hibah ini mendapat bantuan antara Rp 18 hingga 50 juta.

Yayasan Sekolah RA Al Alifiyah mendapat hibah Rp 25 juta. Yayasan Putra-Putri Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan anak berkebutuhan khusus hanya mendapat dana hibah Rp 50 juta. Paling rendah yang mendapat dana hibah adalah Yayasan Cheshire Indonesia sebesar Rp 18 juta.

Sementara yang “mengejutkan” adalah Yayasan Pondok Karya Pembangunan milik ayah Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mendapat dana hibah sebanyak Rp 486 juta dan Yayasan Bunda Pintar Indonesia mendapat dana hibah Rp 900 juta.

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani dari Partai Amanat Nasional tercatat pernah menjadi pembina Yayasan Bunda Pintar Indonesia.

Murah hati untuk hibah, kikir untuk rehabilitasi sekolah.  Menjadi tugas anggota Dewan untuk mengkoreksi KUA-PPAS dalam APBD Perubahan.

Sangat disayangkan, anggaran ini sudah disetujui DPRD DKI beberapa waktu lalu. Warga Jakarta tetap berharap anggota Dewan menjadi penjaga terakhir pemanfaatan dan peruntukkan APBD Perubahan yang pro-rakyat walau saat ini DPRD DKI juga tengah “getol” meminta kenaikan dana daerah pemilihan.

Urusan duit memang membuat banyak pihak menjadi susah berbuat adil.

Jika Pemrov DKI dan DPRD DKI pun tidak bisa diharapkan, kita hanya bisa berdoa agar bangunan-bangunan sekolah di Jakarta yang berusia tua tidak roboh dan yayasan-yayasan yang mendapat dana hibah benar-benar amanah.

Semoga.