KSPI Kecewa Kenaikan UMP DKI Tak Cukup untuk Bayar Toilet Umum, Anies Jadi Sasaran

Seperti yang sudah diduga, kebijakan ini membuat serikat pekerja meradang.

Sebagai informasi, sejumlah serikat pekerja sudah beberapa kali berunjuk rasa di Balai Kota meminta kenaikan UMP sebesar 7-10 persen.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pun menyindir Anies Baswedan.

"Jakarta yang gubernurnya digadang-gadang mau jadi presiden, naik upahnya, katakanlah hampir Rp 40.000, dibagi 30 hari, rata rata Rp 1.500 per hari," ucap Ketua KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Senin (22/11/2021).

"Yang bekerja upah minimum di Toyota, Freeport, Yamaha, Panasonic, Standard Chartered, Hotel Mulia, dihargai naik upahnya dari Gubernur DKI kurang dari Rp 1.500 per hari. Itu yang dibilang mau menaikkan kesejahteraan rakyat," imbuhnya.

Kenaikan yang jauh dari signifikan itu akibat perubahan formula penghitungan upah sejak terbitnya Undang-undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya soal pengupahan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Melalui beleid itu, penghitungan UMP sudah baku. Pintu negosiasi antara pengusaha, pemerintah, dan buruh, seperti yang selama ini dilakukan otomatis tertutup.

Sebab, dalam menentukan UMP, data-data yang dipakai sebagai dasar penghitungan bersifat tunggal, yakni dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga berwenang.

Pemerintah daerah juga secara praktis kehilangan keleluasaan karena segalanya telah bersifat baku dari aturan yang diteken pemerintah pusat.

Said menilai Anies tak berpihak pada buruh, sekalipun orang nomor satu di Ibu Kota itu menawarkan tujuh program biaya hidup murah untuk pekerja.

"Kan takut saja ke pemerintah pusat, karena ada surat edaran mendagri. Memangnya gubernur bawahannya mendagri? Kalau berani, lawan dong, kalau itu kebenaran, kasih argumentasi seperti (Gubernur) Maluku Utara, Gubernur Yogya. Ini bukan hanya berani atau tidak berani, ini tentang keberpihakan, katanya mau jadi presiden?" ujar  Said.

"Ibu Kota naik upahnya di bawah Rp 1.500 perhari, kalau hitungan dolar 10 sen, mau ditaruh di mana ini muka? Ke toilet saja tidak cukup, Pak Gubernur. Bapak naikkan upah rakyat Jakarta Rp 1.500, untuk ke toilet saja tidak cukup," kata dia.

Anies dianggap bohong

Salah satu dari tujuh program yang ditawarkan Anies adalah perluasan penerima Kartu Pekerja Jakarta. Dalam program Kartu Pekerja Jakarta yang diluncurkan sejak 2018, ada sejumlah manfaat yang dapat diterima oleh penerimanya, termasuk Kartu Jakarta Plus (KJP) untuk anak-anak mereka.

"Sudahlah enggak usah bohong terus, Pak Gubernur. (Bilangnya) 'kami akan terus bantu dengan program-program lain, KJP (Kartu Jakarta Pintar) anak-anak buruh grartis, naik Transjakarta anak-anak buruh gratis," kata Said Iqbal, Senin lalu.

"Bapak cek saja, tahun lalu yang janjinya sama, ini juga berlaku buat semua gubernur yang lain, kan Bapak janji begitu juga itu sudah tahun kemarin. Berapa yang dapat KJP? Tidak lebih dari 10.000 buruh. Buruh di Jakarta Rp 5 juta, berarti ada 4.990.000 buruh yang tidak dapat KJP," ujar dia.

Jakarta sebagai ibu kota akan menjadi salah satu titik aksi utama dalam unjuk rasa yang rencananya digelar pada 29 dan 30 November 2021.

"Tanggal 29 dan 30 November 2021 akan dilaksanakan gabungan aksi unjuk rasa nasional di Istana Negara, Balai Kota DKI, dan ketiga super super biang kerok dari semua masalah adalah Kemenaker," kata Said.

"Aksi ini akan diikuti puluhan ribu buruh se-Jawa Barat, DKI, Banten," lanjutnya.

Said mengklaim, massa buruh berdatangan dari enam konfederasi serikat pekerja dan 60 federasi serikat pekerja.

"Tentu nanti akan diatur teknis unjuk rasanya, mungkin 10.000 di Istana, 10.000 di Balai Kota, 10.000 di Kemenaker. Ini nggak main-main. Ini sungguh-sungguh ini," ujar Said.

"Aksi ini tentu mempertimbangkan protokol keseahatan PPKM level 1 dan arahan-arahan dari aparat keamanan agar tidak menggangu," kata dia.

Said menyatakan, serikat-serikat pekerja menolak keras kenaikan UMP yang telah ditetapkan gubernur se-Indonesia dan upah minimum kota/kabupaten (UMK) yang akan segera ditetapkan dengan persentase kenaikan yang diprediksi juga tak signifikan.

Menurutnya, rencana unjuk rasa itu berbeda dengan agenda mogok kerja yang juga direncanakan serikat-serikat pekerja pada 6, 7, dan 8 Desember 2021.

"Ada dua juta buruh akan terlibat dalam mogok nasional tanggal 6, 7, 8 Desember 2021 yang melibatkan dan berasal dari lebih dari 100.000 pabrik dan perusahaan. Akan bergabung kawan-kawan sopir, sopir truk trailer dan pelabuhan, di 34 provinsi," kata Said yang juga Presiden Partai Buruh.