Penerbitan SPPT PBB untuk NJOP di Bawah Rp 2 Miliar Gratis, Wagub: Kami Berikan Keringanan bagi Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan insentif terkait pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pemprov menggratiskan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat kecil di ibu kota.

"PBB ini kan besar biayanya, dan kami memberikan keringanan bagi warga yang (NJOP) di bawah Rp 2 miliar digratiskan," kata Riza, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/6/2022).

"Itu kebijakan untuk kepentingan masyarakat kecil," ujar dia.

Adapun kemudahan pembayaran pajak itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.

"Seperti diketahui, pajak daerah memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran daerah," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (12/6/2022).

"Terlebih, di era pandemi, pemerintah memerlukan anggaran yang tidak sedikit sebagai upaya menanggulangi penyebaran wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi, termasuk di DKI Jakarta," ujar dia.

Adapun isi kebijakan insentif fiskal dan kemudahan yang diberikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerbitan SPPT PBB 2022

a) Objek rumah tinggal milik Orang Pribadi.

1) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) < Rp 2 Miliar: dibebaskan 100 persen.

2) NJOP > Rp 2Miliar: diberikan faktor pengurang (berdasarkan kebutuhan luas minimum lahan dan bangunan untuk Rumah Sederhana Sehat, yaitu seluas 60 meter persegi untuk bumi dan 36 meter persegi untuk bangunan) dan pembebasan 10 persen.

b) Selain rumah tinggal, dibebaskan sebesar 15 persen.

2. Kebijakan Pembayaran PBB 2022

a) Keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi

1) Tahun Pajak 2022:

- Diberikan potongan 15 persen apabila membayar pada bulan Juni-Agustus 2022.

- Diberikan potongan 10 persen apabila membayar pada bulan September-Oktober 2022.

- Diberikan potongan 5 persen apabila membayar pada bulan November 2022.

- Sanksi dihapus 100 persen untuk pembayaran 1 bulan setelah jatuh tempo.

2) Tahun Pajak 2013-2021:

- Diberikan potongan 10 persen apabila membayar pada bulan Juni-Oktober 2022.

- Diberikan potongan 5 persen apabila membayar pada bulan November-Desember 2022.

- Sanksi dihapus 100 persen.

b) Angsuran pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi untuk wajib pajak dengan ketetapan PBB di atas Rp 100 Juta.

1) Tahun Pajak 2022:

- Diberikan potongan 15 persen apabila membayar pada bulan Juni-Agustus 2022.

- Diberikan potongan 10 persen apabila membayar pada bulan September-Oktober 2022.

- Diberikan potongan 5 persen apabila membayar pada bulan November 2022.

- Sanksi dihapus 100 persen untuk pembayaran 1 bulan setelah jatuh tempo.

2) Tahun Pajak 2013-2021:

- Diberikan potongan 10 persen apabila membayar pada bulan Juni-Oktober 2022.

- Diberikan potongan 5 persen apabila membayar pada bulan November-Desember 2022.

- Sanksi dihapus 100 persen.