Pengamat Sebut Ada 7 Titik Kemacetan Jakarta yang Harus Diurai, Ini Daftarnya

Hal itu disampaikan Yayat dalam acara focus group discussion (FGD) uji coba pengaturan jam kerja di kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta, Cideng, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2022).

"Ada tujuh simpul yang menjadi bottle neck besar, mulai dari Cawang, Pancoran, Kuningan, Semanggi, Slipi, Tomang, dan Grogol, itu merupakan crossing semua," ujar Yayat.

Ketujuh wilayah itu, lanjut Yayat, merupakan tempat bertemunya para pekerja dari penjuru Jakarta atau wilayah penyangga.

Yayat menambahkan, sekitar 40 hingga 60 persen pola pergerakan pekerja menuju ke Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

"Selatan dan pusat menjadi sumber permasalahan besar penyebab kemacetan, karena secara struktur ditempatkan perkantoran pemerintahan, jasa investasi, termasuk enam sektor yang disebutkan, properti, perdagangan, jasa, dan lain-lain," kata Yayat.

Oleh karena itu, Yayat mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan pergerakan orang ke kantor-kantor di kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Sebab, menurut Yayat, banyak pekerja berasal dari Bekasi dan Depok menuju perkantoran di dua wilayah tersebut saat jam kerja.

"Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan itu kantong perkantoran. Data yang paling banyak (warga yang) menggunakan mobil itu dari Kota Bekasi dan Depok. Kelas menengah ke atas," ujar dosen Universitas Trisakti itu.

Sehingga, lanjut Yayat, terjadi kemacetan di Tol Jagorawi karena banyak mobil dari Bekasi atau Depok menuju Jakarta saat jam kerja.

"Jadi banyak macet di Jagorawi," kata Yayat.

Yayat mengusulkan perkantoran di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan menerapkan work from home (WFH) bagi sebagian pekerjanya.

"Karena bukan (kantor atau perusahaan) manufaktur. Satu lagi, pembagian waktu antara tenaga operasional dan tenaga fungsional, itu yang WFH," ujar Yayat.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI hendak mengujicobakan pengaturan jam kerja untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI akan mengadakan dialog publik berupa FGD terlebih dulu guna membahas pengaturan jam kerja.

"Jadi kami akan mengundang stakeholder seperti asosiasi-asosiasi antara management building, pekerja, dan lain-lain, untuk mendapatkan masukan yang komprehensif," kata Syafrin saat dihubungi, Jumat (28/10/2022).

Syafrin menyatakan, proses pembuatan desain uji coba itu harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, pemerintah pusat turut terlibat dalam program pengaturan jam kerja tersebut.