Dihantui Ancaman Gelombang PHK, Apindo Tolak Rekomendasi Kenaikan UMK Kota Bekasi 7,09 Persen

BEKASI, KOMPAS.com - Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bekasi direkomendasikan naik sebesar 7,09 persen pada 2023 mendatang.

Rekomendasi kenaikan 7,09 persen itu keluar setelah Dewan Pengupahan Kota (Depeko) menggelar rapat dan mendapatkan formulasi perhitungan data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat.

Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi tumbuh sebesar 3,22 persen, sedangkan inflasi 6,12 persen.

Dari formulasi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan UMP tahun 2022, keluar angka kenaikan upah minimum untuk tahun 2023 sebesar 7,09 persen.

Apabila terjadi, maka upah di Kota Bekasi akan naik Rp 341.327 atau dari yang semula Rp 4,7 juta menjadi Rp 5,1 juta.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun langsung mengambil sikap.

Mereka menolak rekomendasi kenaikan UMK Bekasi sebesar 7,09 persen tersebut.

Ketua Apindo Kota Bekasi Farid Elhakamy beralasan, Permenaker 18 Tahun 2022 yang dijadikan acuan untuk merekomendasikan kenaikan UMK dinilai menyalahi aturan di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja jo PP Nomor 36 tahun 2021.

"Jika menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021, maka kenaikan UMK untuk Kota Bekasi berkisar 3-3,2 persen," kata Farid kepada wartawan, Rabu (30/11/2022).

Perhitungan kenaikan 7,09 persen pun dianggap menyalahi aturan dan tak sesuai dengan apa yang ada di PP nomor 36 Tahun 2021.

Pihaknya akan berpegang teguh pada perhitungan tersebut hingga putusan terkait uji materi yang diajukan di Mahkamah Agung (MA) telah diputus.

Jika memang dalam putusan MA dimenangi oleh Apindo, maka dasar perhitungan yang dilakukan akan dikembalikan ke PP 36 Tahun 2021.

"Apabila nanti hasil uji materi memenangkan Apindo, maka kenaikan 3,09 persen akan berlaku selama 2023. Bila Apindo kalah, maka perusahaan wajib merapel kekurangan yang 4 persennya," kata Farid.

Khawatir gelombang PHK

Farid mengungkapkan, kenaikan 7,09 persen akan dirasa berat, terlebih situasi ekonomi perusahaan di Kota Bekasi belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi Covid-19.

Ia khawatir akan ada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran apabila kenaikan upah 7,09 persen itu terjadi.

"Kalau upahnya naik tinggi, mereka (pengusaha) akan melakukan berbagai cara. Yang kami khawatirkan malah justru terjadi PHK," tambah Farid.

Selain gelombang PHK, ada hal kekhawatiran lain yang juga ikut membayangi seluruh pekerja, perusahaan dan kondisi perekonomian Kota Bekasi.

Dampak itu antara lain PHK dalam gelombang yang besar, relokasi pabrik, pengurangan jam kerja hingga upah separuh.

"Ada sekitar 300 anggota industri. Kalau itu dilakukan oleh banyak perusahaan, akan sangat merugikan. Itu justru jadi problem perusahaan, Pemda, dan pekerja. Itu yang tidak kami inginkan," jelas dia.