Tarif KRL Orang Kaya Dinilai Tak Adil, Berkontribusi Kurangi Macet tapi Harus Bayar Lebih Mahal

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa tarif KRL Jabodetabek tidak akan mengalami kenaikan hingga 2023 mendatang.

Akan tetapi, saat ini Kemenhub tengah mengkaji penggunaan kartu bayar KRL yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

Jika sistem ini diterapkan, maka nantinya penumpang yang dianggap golongan mampu harus membayar lebih mahal untuk naik KRL.

Seorang penumpang KRL bernama Tiwi (32) mengaku tidak setuju dengan rencana Kemenhub tersebut.

Ia berharap tarif KRL disamaratakan bagi seluruh pengguna baik yang mampu maupun yang tidak mampu.

"Kurang setuju. Enggak usah dibedain, samain aja," kata Tiwi saat ditemui Kompas.com di Stasiun Rawa Buntu, Tangerang Selatan, Kamis (29/12/2022).

Daripada menghukum orang kaya yang naik KRL dengan tarif lebih mahal, Tiwi menyarankan agar pemerintah lebih berfokus pada mereka yang naik kendaraan pribadi. 

Sebab, golongan mampu yang menggunakan KRL sejatinya sudah berkontribusi dalam mengurangi kemacetan dan pencemaran udara. 

Sebaliknya, para orang kaya yang menggunakan mobil pribadi justru menyumbang kemacetan dan merusak lingkungan. 

Namun, ia menyayangkan orang-orang kaya dengan mobil mewahnya justru masih kerap menikmati bahan bakar minyak bersubsidi. 

"Kan yang sudah-sudah tidak tepat sasaran juga seperti BBM subsidi. Orang naik Pajero aja bisa pakai pertalite," kata Tiwi.

Tiwi yang berprofesi sebagai pegawai swasta itu biasanya naik KRL dari Stasiun Rawa Buntu ke Stasiun Sudirman.

Ia memilih menggunakan KRL dibanding transportasi jenis lainnya lantaran dinilai lebih cepat sampai, lebih murah, dan praktis.

Tarif KRL saat ini yakni Rp 3.000 untuk 25 km pertama, dan ditambahkan Rp 1.000 untuk perjalanan setiap 10 kilometer berikutnya.

Jika penyesuaian tarif benar-benar berlaku nantinya, Tiwi mengaku tetap akan naik KRL dan tidak akan beralih.

"Mau enggak mau tetap naik karena butuh. Berapa pun kenaikannya tetap naik KRL, kalau bisa enggak usah dinaikin," lanjut dia.

Perbaikan Fasilitas

Penumpang lainnya bernama Olga (21) mengatakan, tidak masalah jika terjadi penyesuaian tarif.

Akan tetapi ia menekankan pada perbaikan fasilitas oleh pengelola KRL agar pengguna tidak merasa kecewa telah membayar lebih.

"Sebenarnya bagus kalau ada kayak gitu, asal fasilitasnya lebih memadai. Jumlah gerbongnya ditambah karena bayarnya ditambah, masih kurang padahal penggunanya bejibun," jelas Olga.

"Kasian yang mampu bayar lebih, naik KRL tapi fasilitasnya sama saja," lanjut dia.

Mahasiswa UI itu mengaku lebih memilih menggunakan KRL dibanding transportasi umum lainnya karena bisa terhindar dari macet.

"Gak macet, terus lebih cepat nyampenya. Daripada transportasi yang lain kayak bis, itu kan kejebak macet," kata Olga.

Penumpang KRL bernama Tria (30) mengatakan bahwa ia belum tahu dengan rencana kajian tersebut.

Ia mengaku tak masalah jika ada penyesuaian tarif asalkan kenaikannya tidak terlalu tinggi.

"Belum tahu. Enggak apa-apa sih, biar ada perubahan. Lagian masih murah, kalau kata saya di bawah Rp 10.000 dibanding naik angkot dan lain-lain," kata Tria saat ditemui di Stasiun Rawa Buntu, Tangsel, Kamis (29/12/2022).

Ia mengaku tidak keberatan sama sekali dengan rencana Kemenhub.

Tria bakal tetap setia menggunakan KRL dan tidak akan beralih ke transportasi umum lainnya nantinya.

Pegawai swasta itu biasa naik KRL dari Stasiun Depok Baru ke Stasiun Rawa Buntu. Setiap hari, ia naik KRL ke tempat kerjanya di BSD.

"Alasan naik KRL karena murah, enggak macet dan bebas banjir. Wajar untuk penyesuaian tarif karena banyak pembaharuan (fasilitas), banyak eskalator sama lift, jadi wajar," jelas Tria.