Satpol PP DKI Hibah Land Cruiser ke Kodam Jaya, Komisi A: Pemberian Mobil Mewah Bukan Prioritas!

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Thopaz Nugraya Syamsul menilai hibah kendaraan dinas operasional (KDO) dari Satpol PP DKI Jakarta kepada Komando Daerah Militer Jayakarta (Kodam Jaya) bukanlah prioritas.

Kepada Kodam Jaya, Satpol PP DKI Jakarta memberi hibah Rp 11 miliar dengan peruntukkan pengadaan Toyota Land Cruiser, Toyota Prado, Toyota Fortuner, dan Toyota Innova.

Thopaz menyebut penerima hibah seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat Ibu Kota.

Ia mencontohkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberi hibah berupa perahu karet kepada TNI Angkatan Laut (AL).

"Misalkan, kepada AL, (diberikan) perahu karet, mereka sering turun memang. Jadi, berhak dikasih, diprioritaskan," ucap Thopaz di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2023).

"Tapi ketika masuk ke KDO, pemberian mobil mewah, saya rasa itu bukan prioritas," sambungnya.

Ia menekankan, pemberian hibah sejatinya sah-sah saja untuk dilakukan. Namun, Thopaz menilai bahwa dana hibah untuk membeli sederet mobil itu tidak tepat.

"Untuk pembelian kendaraan operasional itu kan kurang tepat lah. Bukan tidak benar, tapi kurang tepat. Karena itu boleh-boleh saja, sah-sah dilakukan," ujar Thopaz.

Politisi Gerindra itu mengimbau Satpol PP DKI Jakarta agar melibatkan legislatif Jakarta saat menyusun penerima hibah.

Hal ini dilakukan agar kejadian serupa tak terulang kembali.

"Saya imbau kepada Satpol PP DKI, pembahasan berikutnya harus melibatkan DPRD, enggak boleh mereka yang tentukan," urai dia.

Ketua Satpol PP DKI Jakarta Arifin sebelumnya berujar, pihaknya memberikan dana hibah Rp 11 Miliar ke jajaran TNI di Kodam Jaya untuk kepentingan pengamanan Ibu Kota.

Dia menekankan, pemberian hibah itu sudah diperhitungkan secara matang dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat Jakarta.

"Ini kan untuk layanan pengamanan juga kan, untuk keamanan, dan menyangkut keamanan Jakarta. Kan dukungan sarana prasarana untuk satuan yang ada," kata Arifin.

Arifin mengeklaim, tujuan pemberian hibah untuk layanan pengamanan Ibu Kota itu tercantum dalam proposal pengajuan hibah yang diberikan Kodam Jaya kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Sesuai dengan usulan pemohon yang disampaikan kepada kami. Kan kebutuhannya yang disampaikan kepada kami kan," ujarnya.

Untuk diketahui, dana hibah sebesar Rp 11 miliar itu dialokasikan dari total anggaran milik Satpol PP DKI Jakarta dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023.