Akui Banyak Jalur Tikus Selundupkan Pakaian Bekas, Mendag: Kerja Sama Kepala Daerah Dibutuhkan

BEKASI, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta pemerintah daerah bersedia ikut menindak secara tegas para penyeludup bal pakaian bekas.

Hal itu ia sampaikan setelah pihak Bea Cukai bersama Bareskrim Polri menyita dan memusnahkan 7.363 bal pakaian bekas.

Ia menilai, perlu kerja sama seluruh pemerintah daerah karena banyaknya "jalan tikus" untuk menyelundupkan pakaian bekas ilegal dari luar negeri.

"Karena ini kan, jalan tikusnya kecil, setelah dikumpulkan, jadi banyak (ribuan bal) seperti ini. Jadi, kata kuncinya itu kerja sama bareng-bareng, para penegak hukum. Baik jaksa, bea cukai, dan pemerintah daerah juga," kata Zulkifli di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) DJBC, Kawasan Industri Jababeka III, Kabupaten Bekasi, Selasa (28/3/2023).

Zulkifli menyebut, hasil penyitaan yang dimusnahkan hari ini merupakan sebuah Kerja sama komprehensif yang berhasil mereka lakukan.

Untuk ke depannya, penegak hukum dan kepala daerah diminta lebih tegas dan konsisten untuk mengambil langkah pencegahan barang-barang selundupan.

"Kita tahu bahwa tangkapan ini (penyitaan bal segel) bukan hanya sekarang. Sejak beberapa tahun yang lalu kami terus konsisten, jumlah tangkapannya juga mencapai puluhan milyar, yang tentunya akan bisa diperkuat lagi pada tahun ini dan pada tahun-tahun ke depannya," jelas dia.

Adapun ia menegaskan, impor pakaian bekas memang dilarang oleh pemerintah.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

"Impor barang bekas itu dilarang Undang-undang, turunannya Peraturan Menteri Perdagangan," kata dia.

Pemerintah gencar melakukan penyitaan dan pemusnahan terhadap impor ballpress yang bersifat ilegal, karena dinilai merugikan perekonomian nasional.

Selain pengaruhnya terhadap kondisi industri tekstil dalam negeri, larangan ini diterapkan pemerintah sebagai upaya pencegahan dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan, karena komoditas ini dikategorikan sebagai limbah.