Buntut Rafael Alun Ogah Bayar Restitusi, Mario Dandy Bisa Dituntut Korban dan Lama Hukuman Bertambah

Menurut Fickar, ada sejumlah dampak yang bisa didapat oleh Mario Dandy jika restitusi tidak dibayarkan.

Korban bisa menuntut

Fickar berpendapat, ayah atau keluarga Mario Dandy perlu bertanggung jawab untuk membayar restitusi yang dibebankan kepada sang anak.

"Seharusnya ayah atau keluarga Mario Dandy punya tanggung jawab untuk membayar restitusi pada kerugian yang diderita korban, meskipun secara pidana tanggung jawab restitusi ini ada pada pelaku, apalagi pelaku sudah dewasa," kata Abdul kepada Kompas.com, Kamis (27/7/2023).

Karena itu, lanjut Abdul, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyediakan ruang kepada korban untuk menuntut ganti rugi bersama-sama dengan jaksa penuntut umum (JPU) pada acara penuntutan (requisitoir) yang kemudian akan diputus oleh hakim bersama perkara pidananya.

Jika kemudian Mario Dandy atau ayahnya tidak mau memberi ganti rugi, keluarga korban bisa mengajukan gugatan ganti rugi bersama-sama jaksa pada acara penuntutan.

"Jika korban tidak menggunakan kesempatan itu, maka bisa mengajukan secara tersendiri sebagai gugatan PMH (perbuatan melawan hukum) kepada Mario Dandy dan ayahnya," terang Abdul.

Atas dasar pelanggaran asas kepatuhan, kata Fickar, ayah Mario Dandy bisa dihukum bertanggung jawab membayar ganti rugi pada korban.

"Jika sudah ada putusan pengadilan, maka putusan sudah bersifat memaksa yang pelaksanaan atau eksekusinya bisa secara paksa, yaitu dengan eksekusi lelang oleh pengadilan yang hasilnya diserahkan pada korban," jelas Abdul.

Fickar menjelaskan, jika restitusi tidak dibayarkan, itu bisa berpengaruh pada penambahan masa hukuman Mario Dandy.

"Bisa (bertambah masa hukuman) karena tidak punya niat baik, tapi itu hak korban untuk menentukan besarnya ganti rugi," ujar Fickar.

"KUHP membentuk batasan maksimal dari tindak pidana, dalam konteks penganiayaan berat dengan perencanaan lebih dahulu maksimal hukumannya 12 tahun," sambungnya.

Namun, kata Abdul, ini baru bisa dilakukan setelah putusan pidana mempunyai kekuatan hukum tetap

"Persoalannya gugatan PMH itu baru bisa diajukan setelah putusan pidana mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya membutuhkan waktu yang cukup lama, dari banding, kasasi hingga putusan kasasi atau PK," pungkas dia.

Sebelumnya, Rafael Alun Trisambodo, ayah dari terdakwa Mario Dandy Satriyo, tidak bersedia untuk menanggung restitusi yang dibebankan kepada sang anak lantaran menganiaya remaja berinisial D (17) hingga koma.

Penolakan itu tertuang dalam sebuah surat yang dibuat Rafael dari balik jeruji besi rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat itu kemudian dibacakan oleh penasihat hukum Mario, Andreas Nahot, dalam sidang lanjutan kasus penganiayaan D oleh Mario Dandy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (25/7/2023).

"Selanjutnya tentang restitusi, yang disampaikan pihak keluarga korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), menjadi keputusan keluarga kami, apabila nanti ada putusan dalam hukum anak kami Mario Dandy Satriyo untuk membayar restitusi, maka kami mohon agar dapat diputus sesuai hukum yang berlaku, yang utama terkait kesediaan kami sebagai orang tua untuk menanggung restitusi," kata Andreas ketika membacakan surat dari Rafael.

"Kami menyampaikan bahwa dengan berat hati kami tidak bersedia untuk menanggung restitusi tersebut, dengan pemahaman bahwa bagi orang yang telah dewasa maka kewajiban membayar restitusi ada pada pelaku tindak pidana," ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Rafael Alun Trisambodo mengaku tidak bisa menanggung biaya restitusi karena seluruh asetnya telah disita KPK.

"Bahwa benar sikap kami pada awal kejadian perkara ini berkehendak membantu tanggungan biaya pengobatan korban, sehingga kami memberanikan diri untuk menawarkan bantuan biaya pengobatan korban, namun saat ini kami mohon untuk dipahami kondisi keuangan teraktual keluarga kami yaitu sudah tidak ada kesanggupan serta tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan dari segi finansial," kata Andreas membacakan surat tersebut.

"Aset-aset kami sekeluarga dan rekening sudah diblokir oleh KPK dalam rangka penetapan saya sebagai tersangka sebuah tindak pidana dugaan gratifikasi," ujarnya melanjutkan isi surat.

(Penulis: Wasti Samaria Simangunsong | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Irfan Maullana).