Penyemprotan Air ke Jalan untuk Kurangi Polusi Jakarta, Epidemiolog: Tidak Ada Manfaatnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI) Pandu Riono, menyoroti pengendalian polusi dengan menyemprotkan air di jalanan Jakarta.

Menurut Pandu, menyemprotkan air bertekanan tinggi memicu pembentukan aerolisasi yang justru berdampak pada kesehatan.

"Tidak ada manfaatnya, bahkan potensial merugikan," ungkap Pandu saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/8/2023).

"Karena cairan dengan tekanan tinggi pada udara polusi, maka polutan akan alami aerolisasi yang memudahkan berdampak pada kita kalau terhirup" lanjut dia.

Dia berpandangan, penanganan polusi di Ibu Kota harus difokuskan pada sumber pencemarannya.

"Agar mengurangi emisi bahan-bahan toksik ke udara," imbuh Pandu.

Pandu menjelaskan, polusi udara yang terhirup oleh manusia dapat memengaruhi kesehatan. Tak hanya sistem pernapasan, melainkan sistem kesehatan lain juga berisiko terdampak.

"Bukan hanya sistem pernapasan tetapi juga sistem jantung dan pembuluh darah, imunitas tubuh, juga kesehatan mental," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penyemprotan di sejumlah ruas jalan Ibu Kota. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, penyiraman menggunakan mobil damkar dilakukan dua kali dalam sehari, yakni pada pagi pukul 10.00 WIB dan siang pukul 14.00 WIB.

"Yang akan dilakukan penyiraman itu dari Patung Kuda, Blok M, lalu dari Cawang hingga Slipi. Itu setiap hari. Selain damkar, ada dari dinas lain, SDA dan Lingkungan Hidup supaya mengurangi polusi di jalan-jalan utama," ucap Heru, Sabtu (26/8/2023).

Kendati demikian, menurut Heru, apabila tidak dapat mengurangi polusi udara di DKI Jakarta, penyemprotan jalan akan dihentikan.

Ia akan berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya untuk membahas efektivitas penyiraman jalan terhadap penurunan polusi.

"Kalau hasil itu positif, kami jalankan terus, tapi kalau ada negatifnya, kami hentikan," kata Heru.

Beberapa waktu belakangan ini, DKI Jakarta masuk dalam urutan teratas kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Dalam mengatasi polusi udara, pemerintah berupaya mengurangi emisi dari sektor transportasi.

Berdasarkan data Kementerian LHK dua tahun lalu, sektor transportasi menjadi penyumbang terbanyak polusi udara, yakni 44 persen, diikuti sektor industri 31 persen, manufaktur 10 persen, perumahan 14 persen, dan komersial 1 persen.

Guna mengurangi emisi kendaraan, Pemprov DKI Jakarta menetapkan sistem work from home (WFH) untuk 50 persen ASN mulai 21 Agustus-21 Oktober 2023. Pemprov DKI juga mengawasi aktivitas industri dan menyemprot jalan dengan air.