Banyak Bangunan Liar, Pembangunan NCICD Fase A di Jakut Terhambat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelanjutan pembangunan Proyek Tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A di Jakarta Utara terhambat banyaknya bangunan liar.

Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menjelaskan, proyek NCICD Fase A adalah pembangunan tanggul pantai yang membentang sepanjang 37 kilometer.

Pada 2022, telah terbangun 17 kilometer tanggul pantai yang menjadi bagian dari NCICD Fase A.

Tahun ini, sedang dilanjutkan pembangunan sembilan kilometer tanggul oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Yang 11 kilometer itu sisanya, itu sedikit masih ada yang dari Dinas Sumber Daya Air (SDA). Terutama yang masuk ke dalam muara-muara itu SDA. Contoh yang di kali adem, itu kan ada tuh," ujar Ali kepada wartawan di Jakarta Utara, Rabu (4/10/2023).

Menurut Ali, pembangunan 11 kilometer tanggul pantai ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Proyek ini pun ditargetkan rampung pada 2027.

Namun, Ali mengakui bahwa proses pengerjaan tanggul pantai ini mengalami sejumlah kendala. Salah satunya karena banyaknya bangunan liar yang didirikan oleh masyarakat.

"Memang harus ada sedikit penataan kawasan banyak penduduk liar di situ. Itu kita kendala di situ. Pembebasannya sih sudah enggak. Bukan pembebasan, mungkin nanti relokasi warga yang di pinggiran," kata Ali.

"Kalau pembebasan kan itu asetnya aset orang, dibebaskan lalu dibayar. Ini memang aset Pemda," pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, NCICD Fase A yang dibangun telah mencapai 17 kilometer pada 2022, dari totalnya yang sepanjang kurang lebih 37 kilometer.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi DKI Jakarta Hendri menjelaskan, masih ada sisa 20 kilometer lagi yang harus dikerjakan dan ditargetkan akan selesai pada 2027.

"(Target pembangunan NCICD) dengan rincian kurang lebih sembilan kilometer merupakan kewenangan pemerintah pusat yang ditargetkan selesai pada 2024. Sedangkan sisa sebelas kilometer lainnya merupakan kewenangan Pemprov DKI yang harus rampung pada 2027," ungkap Hendri.

Menurut Hendri, kehadiran NCICD sudah memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Wilayah yang tadinya terancam terdampak banjir rob menjadi terlindungi.

Selain itu, wilayah yang sebelumnya tampak kumuh menjadi tertata dan rapi.

"Wilayah ini pun (menjadi) berpotensi untuk dikembangkan," tutur Hendri.