Diskominfotik Jakarta Juara Umum AMH Ketiga Kali, Sabet Enam Penghargaan

KOMPAS.com -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) berhasil meraih Juara Umum dalam Anugerah Media Humas (AMH) 2023.

Juara Umum diraih setelah  Diskominfotik Jakarta dinobatkan sebagai Juara Terbaik 1 Kategori Kampanye Komunikasi Publik, Media Internal, dan Website serta Terbaik 2 Kategori Media Sosial,  Siaran Pers, dan Audio Visual. 

Prestasi tersebut sangat disyukuri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfotik Provinsi FKI Jakarta Sigit Wijatmoko. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran humas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Ia pun berharap, apresiasi ini dapat menjadi pemacu semangat Humas Pemprov DKI untuk bekerja secara prima dalam memberikan layanan informasi yang optimal kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, Pemprov DKI Jakarta bisa mempertahankan posis juara umum tiga kali berturut-turut. Terima kasih atas arahan, bimbingan, dan support luar biasa dari Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono kepada tim humas dalam mengikuti ajang ini,” kata Sigit, seperti dikutip dari BeritaJakarta, Selasa (31/10/2023).

Lebih lanjut, Sigit berharap, humas di lingkup Pemprov DKI Jakarta dapat terus menyampaikan konten informasi yang  bermanfaat dan mudah diakses oleh publik.

Ia juga meminta humas untuk memperkuat sinergi dengan rekan-rekan pers, agar informasi yang diberikan dapat tersampaikan ke masyarakat.

“Kami akan terus berupaya mendengar dan melayani aspirasi publik dengan optimal. Tentu, penghargaan ini sangat mendorong kami untuk memberikan pelayanan informasi dan komunikasi melalui kanal dan website dengan lebih baik pada masa mendatang,” jelas Sigit.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan, kehadiran AMH 2023 dapat menjadi peluang bagi humas di lingkup pemerintahan untuk berefleksi dan mengukur diri.

Usman juga menilai, AMH 2023 akan menjadi momentum yang baik untuk menilai kemampuan dan kualitas kerja yang telah dihasilkan humas pemerintahan dalam kurun waktu satu tahun.

“Harapannya, akan ada pemerataan peningkatan kualitas kehumasan dapat terwujud. Tujuannya, agar karya emas kehumasan dapat dihasilkan oleh sebanyak mungkin instansi pemerintahan seluruh Indonesia. Sebab, sesungguhnya citra baik pemerintah dan negara berada di tangan humasnya,” ujar Usman.

AMH 2023 diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) dan Kemenkominfo di Surabaya pada Senin (30/10/2023). AMH merupakan ajang yang secara rutin digelar setiap tahun.

Terdapat total enam kategori yang dilombakan dalam AHM 2023, yaitu Kampanye Komunikasi Publik, Siaran Pers, Media Sosial, Media Internal, Website, dan Audio Visual. Setiap kategori dinilai oleh juri yang ahli di bidangnya.

Adapun juri yang terlibat dalam AMH 2023 adalah Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (LPPS FISIP UI) Ummi Salamah sebagai juri kampanye komunikasi publik; Direktur Pemberitaan Media Indonesia Ade Alawi sebagai juri siaran pers; dan Praktisi Media Sosial Wicaksono selaku juri media sosial.

Penilaian per kategori juga dijurikan oleh Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y Benyamin sebagai juri penerbitan media internal; Pemimpin Redaksi RTV Yulia Supadmo sebagai juri media audio visual; dan Pemimpin Redaksi Katadata Yura Syahrul l sebagai juri website.

Sebagai salah satu juri yang terlibat, Ummi memberikan apresiasi untuk pelaksanaan AMH 2023 yang telah dilaksanakan dengan baik. Menurutnya, ajang ini merupakan wadah yang tepat bagi humas pemerintahan untuk belajar memberikan produk dan layanan terbaik.

“Event ini merupakan showcasing dan pemberian apresiasi untuk kinerja humas pemerintah. Belajar dari tiga ajang sebelumnya, humas pemerintah harus memiliki benchmark untuk produk humas, seperti siaran pers, majalah internal, dan lainnya,” ungkap Ummi kepada Kompas.com, Kamis (2/11/2023).

Apalagi, lanjut Ummi, humas pemerintah memegang tugas penting dalam menyelenggarakan komunikasi publik yang meliputi penyampaian informasi, penjelasan informasi, promosi nilai, dan peningkatan partisipasi masyarakat. 

Sebab, sesuai dengan nature lembaga pemerintah, tujuan dari komunikasi publik bukanlah untuk komersial, tetapi pemenuhan hak-hak warga negara, pelayanan publik, dan bagian dari pelaksanaan program pemerintah.

“Dalam kondisi normal, komunikasi publik sudah banyak mengalami tantangan, baik dari aspek sumber daya, proses, input, maupun output. Tugas humas bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjalin komunikasi serta membangun hubungan dua arah,” urai Ummi.

Dengan tugas tersebut, Ummi berharap, pelaksanaan AMH pada tahun berikutnya dapat mempertimbangkan rasio antara input dengan output yang diprogramkan oleh humas. Misalnya, dampak kampanye terhadap perubahan masyarakat yang dikaitkan dengan target. 

“Juara umum tahun ini (Diskominfotik Jakarta) sudah menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas dari aspek perencanaan, monitoring, serta evaluasi. Tidak mudah mengelola kampanye dengan begitu banyak dimensi yang harus dipertimbangkan. Meski memerlukan waktu dan cukup banyak untuk bisa dikatakan sukses, kampanye yang dilakukan adalah yang terbaik,” ucap Ummi.

Di sisi lain, Ummi juga berharap, humas pemerintahan dapat melihat impact dari informasi yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini agar humas dapat menilai efektivitas perannya dalam membangun reputasi lembaga pemerintah.

Terlebih, humas merupakan boundary spanner atau pihak yang berada paling luar, sekaligus di antara organisasi dengan lingkungannya. Jadi, menurut Ummi, perlu ada penjelasan, promosi, dan membangun partisipasi yang dapat menggerakkan atau mengubah perilaku masyarakat dari informasi yang diberikan.

“Jalan humas pemerintah dalam meraih partisipasi masyarakat masih panjang. Oleh karena itu, humas perlu memiliki kemampuan untuk mengecek realitas masyarakat melalui riset yang berkualitas demi meningkatkan kualitas antara lembaga pemerintah dengan publiknya,” tutur Ummi. (Rindu Pradipta Hestya)