Usul Pemberian Makanan Cegah "Stunting" Ditunda, Anggota DPRD Depok: Siapkan Dulu yang Benar!

DEPOK, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD Depok Ikravany Hilman menyarankan program pemberian makanan tambahan (PMT) dari Dinas Kesehatan Kota Depok ditunda.

Menurut dia, penting untuk memastikan para kader di bawahnya siap menjadi agen pembawa informasi gizi bagi masyarakat.

"Kalau saya sih minta dari rapat kemarin agar ini di-postpone (ditunda) dulu. Persiapkan dengan benar kemampuan kader di bawah untuk menjelaskan setiap makanan, koordinasi yang bagus dan go lagi," kata Ikra saat berbincang dengan Kompas.com, Senin (20/11/2023).

Menurut Ikra, dengan jumlah anggaran yang terbilang besar, yakni Rp 4,9 miliar, akan sia-sia jika program PMT tidak memiliki hasil yang nyata bagi penerimanya.

"Rp 4,9 miliarnya buat makanan, ini kalau cuma bagi makanan lalu setelah itu orang-orang kembali ke mie instan, dan makanan enggak bernutrisi, ya percuma Rp 4,9 miliar itu. Harus dipertanggungjawabkan," ucap dia.

Oleh karena itu, dalam setiap kali pembagian makanan, para kader harus memberikan edukasi dan informasi dari makanan tersebut hingga cara mengolahnya kepada penerima.

"Bukan cuma nilai gizi dari makanan, tapi bahkan sampai cara memasaknya. Karena kan kalau dijelaskan, 'Bu di tahu itu ada telur, ada ayam, ada macam-macam bukan cuma tahu', warga kan jadi paham," ujar Ikra.

Inilah mengapa, PMT yang disediakan juga berupa makanan lokal guna mempermudah para ibu mengikuti edukasi yang disampaikan kader.

"Makanya syaratnya harus pangan lokal, alat-alat masaknya harus yang tersedia di rumah tangga, mudah dikerjakan," kata Ikra.

Dengan begitu, setelah 28 hari, ibu rumah tangga di Kota Depok diharapkan memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan untuk menyediakan nutrisi bagi keluarganya.

"Makanya setiap pembagian makanan harus. Bukan diupayakan lagi. Harus disertai dengan edukasi dan informasi. Bukan cuma nilai gizi dari makanan, tapi bahkan sampai cara memasaknya," ujar dia.