Heru Budi Apresiasi Peran BPK dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan, Keuangan, dan Aset

Dalam sambutannya, Heru yang mewakili Pemerintah Daerah di wilayah kerja Pimpinan V BPK RI, mengapresiasi pelaksanaan entry meeting tersebut.

"Dengan pelaksanaan entry meeting yang lebih awal, diharapkan akan memberikan waktu yang cukup bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan penyajian laporan keuangan," ungkap Heru dalam keterangannya, Selasa.

"Hal ini juga dalam rangka meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian, sebagai pemenuhan persyaratan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik," lanjut Heru.

Heru menegaskan, seluruh Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengoptimalkan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI dengan menyelesaikan berbagai evaluasi dalam proses tata kelola keuangan dan aset.

Dengan begitu, tidak terjadi permasalahan yang berulang pada tahun selanjutnya.

"Kami, Pemerintah Daerah, menyadari bahwa pencapaian selama ini masih perlu ditingkatkan, agar terus menjadi lebih baik," ujar Heru.

Oleh karena itu, kata Heru, kami masih butuh bimbingan, saran, masukan, maupun koreksi yang membangun dari BPK RI.

"Sehingga, akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dapat dipertahankan dan ditingkatkan," ucap Heru.

Selain itu, Heru juga mengapresiasi profesionalitas jajaran BPK RI dalam menjalankan peran dan tugas, melalui pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan.

Sehingga, Pemerintah Daerah merasa terbantu dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

"Kami berkomitmen untuk kooperatif dalam menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan, serta kami siap menjaga integritas selama pemeriksaan berlangsung. Semoga upaya kami dilancarkan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," pungkas Heru.

Sebagai informasi, pelaksanaan entry meeting dilaksanakan oleh BPK RI sebagai acuan evaluasi bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dengan melakukan pengawasan atas laporan keuangan dan pengelolaan aset, agar menciptakan good governance dan pemerintahan yang akuntabel.