Kompas.com - 26/07/2013, 13:41 WIB
Guberur DKI Jakarta, Joko Widodo menghantar Kapolda Metro Jaya, Irjen Putut Bayuseno menuju mobil usai mengadakan pertemuan di Balaikota Jakarta, Senin (5/11/2012). Gubernur dan Kapolda sepakat untuk mengatasi 70 titik kemacetan di Jakarta.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANGuberur DKI Jakarta, Joko Widodo menghantar Kapolda Metro Jaya, Irjen Putut Bayuseno menuju mobil usai mengadakan pertemuan di Balaikota Jakarta, Senin (5/11/2012). Gubernur dan Kapolda sepakat untuk mengatasi 70 titik kemacetan di Jakarta.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Apabila ada oknum pegawai negeri sipil (PNS) maupun DPRD DKI yang melindungi pedagang kaki lima (PKL) dan preman Tanah Abang, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyerahkan urusan tersebut kepada Polda Metro Jaya.

"Ya, nanti itu urusannya aparat. Siapa yang menerima uangnya, kemudian mengalir ke mana uangnya, apakah ke kelurahan atau aparat yang lebih di atasnya lagi, itu semua urusannya Polda," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (26/7/2013).

Kendati demikian, ia mengaku belum mendapat laporan lebih lanjut dari Polda Metro Jaya. Urusan seperti itu, kata dia, lebih kepada urusan ke pihak aparat hukum. Nantinya, polisi akan melihat apakah ada indikasi penindakan pelanggaran hukum di dalam penataan PKL dan preman di kawasan Tanah Abang.

Menurut Jokowi, tugas pokok fungsi (tupoksi) Pemprov DKI hanyalah untuk menata dan merelokasi PKL Tanah Abang ke dalam Blok G Pasar Tanah Abang. "Nanti setelah Lebaran kita lihat bagaimana perkembangannya. Yang jelas peta lapangannya sudah 100 persen kita pegang semuanya dan para pedagang kan juga sudah mau direlokasi ke dalam Blok G," kata Jokowi.

Setelah Lebaran nanti, Jokowi menjanjikan akan lebih sering turun ke lapangan dan bertemu dengan pedagang Tanah Abang. Ia ingin mengadopsi langkah-langkahnya di Solo merelokasi PKL untuk diterapkan di Jakarta.

Jokowi akan membicarakan lebih detail terkait solusi-solusi yang diinginkan oleh para PKL. Jokowi memberi waktu dua minggu kepada para PKL untuk tetap boleh berdagang di bahu jalan, tetapi PKL meminta waktu tenggang kembali hingga akhir Lebaran. Namun, hal tersebut jangan mengganggu lalu lintas setempat dan Dinas Perhubungan DKI akan terus mengawasi di lapangan.

Sementara untuk mengantisipasi preman Tanah Abang, kata dia, Pemprov DKI akan tetap mengedepankan komunikasi. Apabila permasalahan preman ini sudah rampung, ia merasa tak perlu untuk mengajak preman-preman itu makan siang seperti yang pernah ia lakukan kepada warga Waduk Pluit beberapa waktu lalu.

"Tergantung mereka maunya bagaimana. Kalau memang mau diajak bicara baik-baik, ya kita ajak baik-baik," kata alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Keempat Larangan Mudik, 100 Kendaraan Diputar Balik di Posko Penyekatan Kota Tangerang

Hari Keempat Larangan Mudik, 100 Kendaraan Diputar Balik di Posko Penyekatan Kota Tangerang

Megapolitan
Polisi Bubarkan Antrean Pengunjung Mal BTM Bogor yang Mengular hingga Jalan

Polisi Bubarkan Antrean Pengunjung Mal BTM Bogor yang Mengular hingga Jalan

Megapolitan
Cara Baru Penentuan Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021, Ini Penjelasannya

Cara Baru Penentuan Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021, Ini Penjelasannya

Megapolitan
Kodam Jaya Pastikan Kawal Proses Hukum Kasus Pengadangan Babinsa oleh Debt Collector

Kodam Jaya Pastikan Kawal Proses Hukum Kasus Pengadangan Babinsa oleh Debt Collector

Megapolitan
Jelang Lebaran, Ini Siasat Pemkot Jakpus Hadapi Lonjakan Pengunjung di Pasar Tanah Abang

Jelang Lebaran, Ini Siasat Pemkot Jakpus Hadapi Lonjakan Pengunjung di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Mudik Lebaran Dilarang, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Drastis hingga 90 Persen

Mudik Lebaran Dilarang, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Drastis hingga 90 Persen

Megapolitan
Polisi Buru Satu Buronan Terkait Kepemilikan Senjata Api di Kampung Ambon

Polisi Buru Satu Buronan Terkait Kepemilikan Senjata Api di Kampung Ambon

Megapolitan
Penggerebekan Kampung Ambon, Polisi Telusuri Kepemilikan Senpi hingga Peran Para Tersangka

Penggerebekan Kampung Ambon, Polisi Telusuri Kepemilikan Senpi hingga Peran Para Tersangka

Megapolitan
DKI Jakarta Masuk Zona Oranye, Warga Berpotensi Tak Bisa Shalat Id di Masjid dan Lapangan

DKI Jakarta Masuk Zona Oranye, Warga Berpotensi Tak Bisa Shalat Id di Masjid dan Lapangan

Megapolitan
400 Rumah di Kapuk Muara Terbakar, Warga Diungsikan ke Lapangan Bola

400 Rumah di Kapuk Muara Terbakar, Warga Diungsikan ke Lapangan Bola

Megapolitan
Bertahan dari Kebijakan Larangan Mudik, Maskapai Penerbangan Banting Setir Jadi Angkutan Kargo

Bertahan dari Kebijakan Larangan Mudik, Maskapai Penerbangan Banting Setir Jadi Angkutan Kargo

Megapolitan
Tiga Hari Larangan Mudik, 245.496 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Tiga Hari Larangan Mudik, 245.496 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Megapolitan
Kerumunan saat Malam Takbiran Dilarang, jika Melanggar Ada Sanksinya

Kerumunan saat Malam Takbiran Dilarang, jika Melanggar Ada Sanksinya

Megapolitan
Sejak Larangan Mudik, Hanya Satu Penerbangan Niaga dari Bandara Halim Perdanakusuma

Sejak Larangan Mudik, Hanya Satu Penerbangan Niaga dari Bandara Halim Perdanakusuma

Megapolitan
Pemprov DKI: Warga Jabodetabek Tak Perlu SIKM Keluar Masuk Jakarta

Pemprov DKI: Warga Jabodetabek Tak Perlu SIKM Keluar Masuk Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X