Jokowi Serahkan Urusan Hukum Pelindung PKL ke Polda Metro

Kompas.com - 26/07/2013, 13:41 WIB
Guberur DKI Jakarta, Joko Widodo menghantar Kapolda Metro Jaya, Irjen Putut Bayuseno menuju mobil usai mengadakan pertemuan di Balaikota Jakarta, Senin (5/11/2012). Gubernur dan Kapolda sepakat untuk mengatasi 70 titik kemacetan di Jakarta.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANGuberur DKI Jakarta, Joko Widodo menghantar Kapolda Metro Jaya, Irjen Putut Bayuseno menuju mobil usai mengadakan pertemuan di Balaikota Jakarta, Senin (5/11/2012). Gubernur dan Kapolda sepakat untuk mengatasi 70 titik kemacetan di Jakarta.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Apabila ada oknum pegawai negeri sipil (PNS) maupun DPRD DKI yang melindungi pedagang kaki lima (PKL) dan preman Tanah Abang, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyerahkan urusan tersebut kepada Polda Metro Jaya.

"Ya, nanti itu urusannya aparat. Siapa yang menerima uangnya, kemudian mengalir ke mana uangnya, apakah ke kelurahan atau aparat yang lebih di atasnya lagi, itu semua urusannya Polda," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (26/7/2013).

Kendati demikian, ia mengaku belum mendapat laporan lebih lanjut dari Polda Metro Jaya. Urusan seperti itu, kata dia, lebih kepada urusan ke pihak aparat hukum. Nantinya, polisi akan melihat apakah ada indikasi penindakan pelanggaran hukum di dalam penataan PKL dan preman di kawasan Tanah Abang.

Menurut Jokowi, tugas pokok fungsi (tupoksi) Pemprov DKI hanyalah untuk menata dan merelokasi PKL Tanah Abang ke dalam Blok G Pasar Tanah Abang. "Nanti setelah Lebaran kita lihat bagaimana perkembangannya. Yang jelas peta lapangannya sudah 100 persen kita pegang semuanya dan para pedagang kan juga sudah mau direlokasi ke dalam Blok G," kata Jokowi.

Setelah Lebaran nanti, Jokowi menjanjikan akan lebih sering turun ke lapangan dan bertemu dengan pedagang Tanah Abang. Ia ingin mengadopsi langkah-langkahnya di Solo merelokasi PKL untuk diterapkan di Jakarta.

Jokowi akan membicarakan lebih detail terkait solusi-solusi yang diinginkan oleh para PKL. Jokowi memberi waktu dua minggu kepada para PKL untuk tetap boleh berdagang di bahu jalan, tetapi PKL meminta waktu tenggang kembali hingga akhir Lebaran. Namun, hal tersebut jangan mengganggu lalu lintas setempat dan Dinas Perhubungan DKI akan terus mengawasi di lapangan.

Sementara untuk mengantisipasi preman Tanah Abang, kata dia, Pemprov DKI akan tetap mengedepankan komunikasi. Apabila permasalahan preman ini sudah rampung, ia merasa tak perlu untuk mengajak preman-preman itu makan siang seperti yang pernah ia lakukan kepada warga Waduk Pluit beberapa waktu lalu.

"Tergantung mereka maunya bagaimana. Kalau memang mau diajak bicara baik-baik, ya kita ajak baik-baik," kata alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begal di Bawah Umur Diduga Berkomplot dengan Pembegal Tentara di Bekasi

Begal di Bawah Umur Diduga Berkomplot dengan Pembegal Tentara di Bekasi

Megapolitan
BMKG: Jakarta Diprediksi Hujan dengan Intensitas Bervariasi

BMKG: Jakarta Diprediksi Hujan dengan Intensitas Bervariasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Muncul King of The King di Tangerang | Alasan Batalnya Donny Saragih Jadi Bos Transjakarta

[POPULER JABODETABEK] Muncul King of The King di Tangerang | Alasan Batalnya Donny Saragih Jadi Bos Transjakarta

Megapolitan
Polisi Tangkap Komplotan yang Peras Korbannya dengan Menuduh Curi Motor, Satu Orang Buron

Polisi Tangkap Komplotan yang Peras Korbannya dengan Menuduh Curi Motor, Satu Orang Buron

Megapolitan
Terpidana Jadi Dirut Transjakarta, Ketua DPRD DKI Sindir Uji Kelayakan Pemprov DKI

Terpidana Jadi Dirut Transjakarta, Ketua DPRD DKI Sindir Uji Kelayakan Pemprov DKI

Megapolitan
Terpeleset ke Waduk Giri Kencana, Bocah di Cilangkap Tewas Tenggelam

Terpeleset ke Waduk Giri Kencana, Bocah di Cilangkap Tewas Tenggelam

Megapolitan
Perempuan Muda Mau Lompat dari Atas JPO Antasari, Warga Ramai-ramai Menggagalkan

Perempuan Muda Mau Lompat dari Atas JPO Antasari, Warga Ramai-ramai Menggagalkan

Megapolitan
Hakim Tolak Eksepsi Enam Aktivis Papua

Hakim Tolak Eksepsi Enam Aktivis Papua

Megapolitan
Pakar: Beraksi Depan Bocah, Ekshibisionis Bisa Ditangkap Tanpa Laporan

Pakar: Beraksi Depan Bocah, Ekshibisionis Bisa Ditangkap Tanpa Laporan

Megapolitan
Muncul 'Raja' Baru King of The King, Klaim Kuasai Rp 60.000 T dan Akan Lantik Presiden di Dunia

Muncul 'Raja' Baru King of The King, Klaim Kuasai Rp 60.000 T dan Akan Lantik Presiden di Dunia

Megapolitan
Polemik Pengangkatan Dirut Transjakarta, Fraksi PSI Ingatkan Tim Seleksi Harus Independen

Polemik Pengangkatan Dirut Transjakarta, Fraksi PSI Ingatkan Tim Seleksi Harus Independen

Megapolitan
Bajing Loncat di Cilincing Incar Truk-Truk dari Luar Kota

Bajing Loncat di Cilincing Incar Truk-Truk dari Luar Kota

Megapolitan
Belum Punya Ruang Isolasi, RSU Tangsel Bakal Rujuk Pasien Suspect Virus Corona

Belum Punya Ruang Isolasi, RSU Tangsel Bakal Rujuk Pasien Suspect Virus Corona

Megapolitan
Ditinggal Meliput, Mobil TVOne Dibobol Maling di Duren Sawit

Ditinggal Meliput, Mobil TVOne Dibobol Maling di Duren Sawit

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Monas Bukan Milik Jakarta Sendiri, tapi Enggak Ada Koordinasinya

Ketua DPRD DKI: Monas Bukan Milik Jakarta Sendiri, tapi Enggak Ada Koordinasinya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X