Modus "Salam Tempel" ke Dishub DKI

Kompas.com - 01/08/2013, 06:49 WIB
Polisi dari polsek Kebayoran Baru mendata identitas pengemudi Metromini yang menunggu penumpang di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (13/12/12). Kegiatan yang juga diisi dengan menempelkan stiker informasi nomor telepon kantor polisi itu ditujukan untuk mencegah dan menekan kejahatan yang biasa terjadi di angkutan umum. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPolisi dari polsek Kebayoran Baru mendata identitas pengemudi Metromini yang menunggu penumpang di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (13/12/12). Kegiatan yang juga diisi dengan menempelkan stiker informasi nomor telepon kantor polisi itu ditujukan untuk mencegah dan menekan kejahatan yang biasa terjadi di angkutan umum.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyak faktor yang membuat pengusaha metromini terbiasa melakukan "salam tempel" kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam proses uji kendaraan bermotor atau uji kir. Menurut Azas Tigor Nainggolan, yang merupakan pengusaha metromini, Dishub-lah yang menciptakan kondisi seperti itu.

"Salam tempel sudah dikondisikan. Mobil dengan asap hitam, lampu enggak nyala, bannya botak, jalannya oleng, sama Dishub enggak ditindak cuma didiamin aja. Kalapun ditindak, dimintai uang," keluh pria yang juga menjadi Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu saat dihubungi Kompas.com, Rabu (31/7/2013).

Azas menegaskan, pengusaha metromini tidak bisa disalahkan terkait adanya upaya untuk menyuap aparat untuk melanggar hukum. Kebobrokan uji kir di Jakarta sudah berlangsung lama dan hal inilah yang memaksa pengusaha melakukan "salam tempel".

"Persoalan bobroknya uji kir di Jakarta sudah lama. Jadi, kalau ada yang mengelak bilang ini enggak ada, itu enggak, segala macam, itu bohong. Kalau sistem udah benar, pengusaha juga enggak mau salam tempel," ujarnya.

Azas menerangkan, jika mengikuti alur resmi uji kir, metromini tidak akan beroperasi selama tiga hari. Dua hari digunakan untuk bongkar mesin, melakukan perawatan dan perbaikan. Sementara hari ketiga digunakan untuk ikut uji kir di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur.

"Tiga hari enggak beroperasi sudah rugi berapa? Itu juga kalau enggak salam tempel pasti enggak lolos, mobil enggak beroperasi rugi dong," katanya.

Sebelumnya, Azas mengakui bahwa di setiap uji kir setiap enam bulan sekali tersebut, dia membayar hingga Rp 200.000 per unit bus setiap melakukan uji kir. Padahal, jika mencermati Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012, metromini tergolong dalam bus sedang yang membayar retribusi hanya sebesar Rp 71.000. Adapun untuk bus kecil dikenakan tarif Rp 62.000 dan bus besar dikenakan tarif Rp 87.000.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang telah mencium adanya korupsi di tubuh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, terutama menyangkut uji kir dan izin trayek angkutan umum.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polres Jakarta Utara Pakai Water Cannon Untuk Semprot Cairan Disinfektan di Jalanan

Polres Jakarta Utara Pakai Water Cannon Untuk Semprot Cairan Disinfektan di Jalanan

Megapolitan
Kekhawatiran DKI jika Bus AKAP Tetap Beroperasi Angkut Warga ke Luar Jakarta

Kekhawatiran DKI jika Bus AKAP Tetap Beroperasi Angkut Warga ke Luar Jakarta

Megapolitan
Tewas Ditabrak Mobil saat Sedang Jogging di Karawaci, Andre Sempat Selamatkan Anaknya

Tewas Ditabrak Mobil saat Sedang Jogging di Karawaci, Andre Sempat Selamatkan Anaknya

Megapolitan
Cegah Covid-19, Puluhan Titik Jalan di Jakarta Timur Disemprotkan Disinfektan

Cegah Covid-19, Puluhan Titik Jalan di Jakarta Timur Disemprotkan Disinfektan

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Bawaslu Tangsel Tunda Tahapan Pilkada 2020

Pandemi Covid-19, Bawaslu Tangsel Tunda Tahapan Pilkada 2020

Megapolitan
Perempuan yang Tabrak Pria Paruh Baya di Karawaci Konsumsi Soju Sebelum Kejadian

Perempuan yang Tabrak Pria Paruh Baya di Karawaci Konsumsi Soju Sebelum Kejadian

Megapolitan
Kualitas Udara Jakarta Tak Membaik Selama Masa Social Distancing

Kualitas Udara Jakarta Tak Membaik Selama Masa Social Distancing

Megapolitan
Keluarga Korban Tabrakan di Karawaci: Setelah Tabrak, Pelaku Aniaya Istri Korban

Keluarga Korban Tabrakan di Karawaci: Setelah Tabrak, Pelaku Aniaya Istri Korban

Megapolitan
Karena Covid-19, Taman Margasatwa Ragunan Revisi Target Pengunjung Tahun 2020

Karena Covid-19, Taman Margasatwa Ragunan Revisi Target Pengunjung Tahun 2020

Megapolitan
Wacana Karantina Wilayah di Jakarta, Warga Minta Ada Bantuan Pemerintah karena Mata Pencaharian Hilang

Wacana Karantina Wilayah di Jakarta, Warga Minta Ada Bantuan Pemerintah karena Mata Pencaharian Hilang

Megapolitan
Kualitas Udara di Jakarta Disebut Akan Semakin Membaik jika Karantina Wilayah Diterapkan

Kualitas Udara di Jakarta Disebut Akan Semakin Membaik jika Karantina Wilayah Diterapkan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Perpanjang Penutupan Tempat Hiburan, Bioskop, hingga Apartemen Harian

Pemkot Bekasi Perpanjang Penutupan Tempat Hiburan, Bioskop, hingga Apartemen Harian

Megapolitan
Cegah Penyebaran Covid-19, Warga Jati Pulo dan Kota Bambu Utara Pasang Pagar Besi di Perbatasan Wilayah

Cegah Penyebaran Covid-19, Warga Jati Pulo dan Kota Bambu Utara Pasang Pagar Besi di Perbatasan Wilayah

Megapolitan
Cegah Corona, PT MRT Jakarta Bagikan Paket Masker dan Hand Sanitizer ke Penumpang

Cegah Corona, PT MRT Jakarta Bagikan Paket Masker dan Hand Sanitizer ke Penumpang

Megapolitan
UPDATE RSD Wisma Atlet 31 Maret: 413 Pasien Dirawat, 1 PDP Meningal

UPDATE RSD Wisma Atlet 31 Maret: 413 Pasien Dirawat, 1 PDP Meningal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X