Dishub DKI Tak Beri Toleransi untuk Angkot Tak Laik Jalan

Kendaraan yang ditahan itu terdiri dari 45 metromini, 9 kopaja, serta 48 angkutan umum berbagai jenis meliputi bajaj, taksi, mikrolet, dan bus besar. ”Demi keamanan pelayanan penumpang, tidak ada toleransi lagi. Operasi penertiban terus berlanjut walaupun memasuki Lebaran,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono, Selasa (6/8/2013).

Selain melakukan penertiban di jalan, Dinas Perhubungan Provisi DKI Jakarta juga memperketat uji kir angkutan umum. Petugas tidak menoleransi kendaraan yang tidak memenuhi syarat beroperasi. Bukan hanya itu, pemilik yang kedapatan memalsukan dokumen masa uji akan dipidanakan petugas.

Terkait hal ini, ratusan pengemudi dan pemilik angkutan sempat melakukan protes. Mereka meminta keringanan materi uji kir yang dinilai memberatkan. ”Kami benar-benar tidak ada toleransi kepada mereka yang mengabaikan kelaikan kendaraan,” kata Pristono.

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terkait hal itu. Ada pemahaman kesepakatan bersama antara kepolisian dan petugas Dinas Perhubungan mengenai hal itu.

”Dalam waktu dekat, seluruh dokumen pemilik yang memalsukan data masa uji kelaikan kendaraan kami serahkan ke Polda. Sudah ada kerja sama soal itu,” kata Pristono.

Kepala Bidang Pengendalian Operasi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Sunardi Sinaga mengatakan, penertiban justru perlu ditingkatkan saat Lebaran. Banyak pemilik memanfaatkan situasi ini untuk mengoperasikan kendaraan tidak laik jalan.

”Mereka (pemilik) mengira tidak ada operasi penertiban, makanya masih banyak kendaraan yang tidak laik jalan nekat beroperasi. Karena itu, kami menurunkan tim ke semua wilayah untuk mengawasi pergerakan mereka,” kata Sunardi.

Dari seluruh angkutan yang ditertibkan, sebagian besar habis masa ujinya. Di Terminal Tanjung Priok, sejumlah bus antarkota antarprovinsi tetap jalan meski masa berlaku surat kir-nya habis. Kepala Terminal Tanjung Priok ML Pattikawa mengatakan, petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengecek bus yang masuk ke terminal sejak H-7 atau Kamis (1/8). Beberapa bus masa berlaku kir-nya habis, tetapi kendaraan dinilai masih laik jalan.

”Bus tetap jalan karena memang laik jalan. Kekurangannya hanya masalah administrasi antara lain karena pemilik belum memperpanjang kir. Namun, mayoritas bus yang masuk ke Tanjung Priok laik jalan dan melayani rute jarak pendek, terutama beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat dan Banten,” kata Pattikawa.

Sekitar 150 bus antarkota antarprovinsi masuk ke Terminal Tanjung Priok dalam sehari menjelang Lebaran. Bus-bus itu melayani 22 tujuan, antara lain Rangkasbitung, Balaraja, Serang, Sukabumi, Bogor, Tasikmalaya, Bandung, Cikarang, Wonosobo, Cilacap, Surabaya, dan Madura.

Khusus metromini, sedikitnya enam bus dikandangkan di Tanah Merdeka, Cilincing, Jakaarta Utara. Tiga di antaranya masa berlaku izin kir-nya habis. Sisanya tak laik karena faktor usia dan dinilai tak aman antara lain karena tidak ada spion dan lampu sen, kaca jendela dan pintu pecah, serta bodi keropos.

Manajemen terminal

Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta penertiban angkutan umum tak laik jalan terus berlangsung selama mudik Lebaran. Namun, dia meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan kecukupan angkutan umum yang memadai dan bisa beroperasi mengangkut penumpang.

”Jika razia angkutan bobrok terus-menerus dan memastikan hanya yang laik yang bisa beroperasi, ini bisa menjadi kampanye bagus agar orang beralih memakai angkutan umum,” kata Tulus.

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menambahkan, upaya penertiban angkutan umum bobrok hendaknya diiringi dengan pembenahan manajemen di terminal-terminal di Jakarta.

”Terminal telah lama menjadi sarang segala bentuk kriminal. Aksi calo tiket yang cukup meresahkan membuat penumpang tidak nyaman masuk terminal,” kata Djoko.

Djoko berharap segera ada kerja sama antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiganya bisa membimbing para kepala daerah agar paham pentingnya mengembangkan transportasi umum.(MKN/NEL/NDY)