Kompas.com - 14/10/2013, 16:00 WIB
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah menyasar salah satu BUMD Pemprov DKI Jakarta, PD Dharma Jaya, yang diduga merugikan negara hingga Rp 4,9 miliar, kini BPK RI kantor perwakilan Jakarta akan menelusuri pertanggungjawaban sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov DKI. Dana yang diteliti mencapai Rp 298 miliar.

Kepala BPK Kantor Perwakilan Jakarta Blucer Rajagukguk menyatakan, pihaknya saat ini tengah mengejar soal kekurangan pembayaran sejumlah SKPD DKI Jakarta dalam penyelenggaraan keuangan daerah Pemprov DKI.

"Nilainya mencapai Rp 298 miliar. Itu harus dikembalikan, atau berpotensi melanggar hukum. Setiap tahun, kita juga serahkan hasil-hasil pemeriksaan  ini ke penegak hukum," kata Blucer tanpa mengungkap SKPD yang dimaksud.

Blucer menjelaskan, BPK tidak hanya memeriksa keuangan BUMD yang kondisinya tidak sehat. BPK juga memeriksa BUMD yang sehat yang aktif memberikan pendapatan asli daerah (PAD) ke Pemprov DKI Jakarta.

BUMD lain

Blucer menerangkan, fungsi BPK membantu pemerintahan daerah melakukan pengelolaan keuangan daerah yang benar dan sesuai peraturan.

"Kita bukan cuma memeriksa PD Dharma Jaya, tapi juga BUMD lainnya. Sekarang masih berjalan untuk pemeriksaan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Jaya Ancol," ujar Blucer, Sabtu (12/10/2013).

Blucer mengatakan, BUMD DKI sering disuntik modal oleh Pemprov DKI sehingga pertanggunjawaban atas modal itu harus jelas. Blucer mengatakan, BPK berharap hasil pemeriksaan menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan profesional. Terlebih lagi, BUMD memang dituntut agar memberikan pendapatan bagi Pemprov DKI.

Menurut Blucer, BPK Perwakilan DKI Jakarta terus mendorong Pemprov DKI untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara tepat dan benar. Menurutnya, sejak 2005 hingga semester I tahun 2013, BPK Perwakilan DKI berhasil mengejar keuangan yang berpotensi hilang sebesar Rp 534 miliar.

"Total uang itu berada di tubuh Pemprov dan juga BUMD di DKI Jakarta. Artinya, dengan pengelolaan yang benar, negara diuntungkan," kata Blucer.

Blucer berharap Pemprov DKI bisa tetap mempertahankan opini BPK wajar tanpa pengecualian (WTP).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Korsleting, 1 Mobil Terbakar di Tol JORR Cakung

Diduga Korsleting, 1 Mobil Terbakar di Tol JORR Cakung

Megapolitan
Jakarta Miliki Lahan Sempit untuk Bertani, Wagub: Pekarangan Rumah hingga Kafe Bisa Dimanfaatkan

Jakarta Miliki Lahan Sempit untuk Bertani, Wagub: Pekarangan Rumah hingga Kafe Bisa Dimanfaatkan

Megapolitan
Festival Teater Jakarta Kembali Digelar, 15 Pertunjukan Digelar 1-9 Oktober 2022

Festival Teater Jakarta Kembali Digelar, 15 Pertunjukan Digelar 1-9 Oktober 2022

Megapolitan
Di Hadapan Anies, Kapolri Ingatkan Bahaya Politik Identitas

Di Hadapan Anies, Kapolri Ingatkan Bahaya Politik Identitas

Megapolitan
Anies Baswedan Tanggapi Isu Kriminalisasi di KPK terkait Dugaan Korupsi Formula E

Anies Baswedan Tanggapi Isu Kriminalisasi di KPK terkait Dugaan Korupsi Formula E

Megapolitan
Petugas Damkar Kena Tipu, Seseorang Laporkan Kebakaran Palsu di Tambora

Petugas Damkar Kena Tipu, Seseorang Laporkan Kebakaran Palsu di Tambora

Megapolitan
Perda Penyelenggaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Bapemperda DPRD Depok: Dari Awal Sudah Polemik

Perda Penyelenggaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Bapemperda DPRD Depok: Dari Awal Sudah Polemik

Megapolitan
Dapat Dukungan Suara Pemuda Pancasila untuk Pemilu 2024, Anies Baswedan: Saya Tuntaskan Dulu Jakarta

Dapat Dukungan Suara Pemuda Pancasila untuk Pemilu 2024, Anies Baswedan: Saya Tuntaskan Dulu Jakarta

Megapolitan
Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Berharap Bisa Berikan Manfaat untuk Rakyat

Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Berharap Bisa Berikan Manfaat untuk Rakyat

Megapolitan
Japto Perintahkan Anggota Pemuda Pancasila Coblos Anies jika Nyapres 2024

Japto Perintahkan Anggota Pemuda Pancasila Coblos Anies jika Nyapres 2024

Megapolitan
Oven Bengkel Mobil di Jelambar Terbakar, 50 Personel Pemadam Diterjunkan

Oven Bengkel Mobil di Jelambar Terbakar, 50 Personel Pemadam Diterjunkan

Megapolitan
Gubernur Anies Ajukan Diri Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Japto: Itu Permintaan Sendiri...

Gubernur Anies Ajukan Diri Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Japto: Itu Permintaan Sendiri...

Megapolitan
Pengurus Wihara di Kebon Jeruk Mengaku Dipaksa Keluar dengan Kekerasan

Pengurus Wihara di Kebon Jeruk Mengaku Dipaksa Keluar dengan Kekerasan

Megapolitan
Gubernur Anies Baswedan Resmi Jadi Anggota Ormas Pemuda Pancasila

Gubernur Anies Baswedan Resmi Jadi Anggota Ormas Pemuda Pancasila

Megapolitan
Operasi Zebra 2022, Polisi Bakal Tindak Kendaraan 'Pelat Dewa' yang Langgar Lalu Lintas

Operasi Zebra 2022, Polisi Bakal Tindak Kendaraan "Pelat Dewa" yang Langgar Lalu Lintas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.