Kompas.com - 14/10/2013, 16:00 WIB
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah menyasar salah satu BUMD Pemprov DKI Jakarta, PD Dharma Jaya, yang diduga merugikan negara hingga Rp 4,9 miliar, kini BPK RI kantor perwakilan Jakarta akan menelusuri pertanggungjawaban sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov DKI. Dana yang diteliti mencapai Rp 298 miliar.

Kepala BPK Kantor Perwakilan Jakarta Blucer Rajagukguk menyatakan, pihaknya saat ini tengah mengejar soal kekurangan pembayaran sejumlah SKPD DKI Jakarta dalam penyelenggaraan keuangan daerah Pemprov DKI.

"Nilainya mencapai Rp 298 miliar. Itu harus dikembalikan, atau berpotensi melanggar hukum. Setiap tahun, kita juga serahkan hasil-hasil pemeriksaan  ini ke penegak hukum," kata Blucer tanpa mengungkap SKPD yang dimaksud.

Blucer menjelaskan, BPK tidak hanya memeriksa keuangan BUMD yang kondisinya tidak sehat. BPK juga memeriksa BUMD yang sehat yang aktif memberikan pendapatan asli daerah (PAD) ke Pemprov DKI Jakarta.

BUMD lain

Blucer menerangkan, fungsi BPK membantu pemerintahan daerah melakukan pengelolaan keuangan daerah yang benar dan sesuai peraturan.

"Kita bukan cuma memeriksa PD Dharma Jaya, tapi juga BUMD lainnya. Sekarang masih berjalan untuk pemeriksaan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Jaya Ancol," ujar Blucer, Sabtu (12/10/2013).

Blucer mengatakan, BUMD DKI sering disuntik modal oleh Pemprov DKI sehingga pertanggunjawaban atas modal itu harus jelas. Blucer mengatakan, BPK berharap hasil pemeriksaan menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan profesional. Terlebih lagi, BUMD memang dituntut agar memberikan pendapatan bagi Pemprov DKI.

Menurut Blucer, BPK Perwakilan DKI Jakarta terus mendorong Pemprov DKI untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara tepat dan benar. Menurutnya, sejak 2005 hingga semester I tahun 2013, BPK Perwakilan DKI berhasil mengejar keuangan yang berpotensi hilang sebesar Rp 534 miliar.

"Total uang itu berada di tubuh Pemprov dan juga BUMD di DKI Jakarta. Artinya, dengan pengelolaan yang benar, negara diuntungkan," kata Blucer.

Blucer berharap Pemprov DKI bisa tetap mempertahankan opini BPK wajar tanpa pengecualian (WTP).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PT MRT Jakarta Targetkan Buka 5 Taman Literasi di Ibu Kota Tahun 2023

PT MRT Jakarta Targetkan Buka 5 Taman Literasi di Ibu Kota Tahun 2023

Megapolitan
JXB Berencana Bangun Dermaga di Kali Ciliwung

JXB Berencana Bangun Dermaga di Kali Ciliwung

Megapolitan
4 Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan terhadap Prada Indra Ditahan

4 Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan terhadap Prada Indra Ditahan

Megapolitan
Heru Budi Aktifkan Lagi Jabatan Deputi Gubernur, Fraksi PKS: Pasti Ada Unsur Politis

Heru Budi Aktifkan Lagi Jabatan Deputi Gubernur, Fraksi PKS: Pasti Ada Unsur Politis

Megapolitan
Ancam Sebarkan Data Nasabah, Kantor Pinjol di Manado Digerebek Polda Metro Jaya

Ancam Sebarkan Data Nasabah, Kantor Pinjol di Manado Digerebek Polda Metro Jaya

Megapolitan
Festival Warga Bantu Warga, Ajang Komunitas Galang Dana untuk Menolong Sesama...

Festival Warga Bantu Warga, Ajang Komunitas Galang Dana untuk Menolong Sesama...

Megapolitan
Polda Metro Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Manado Usai Warga Melapor Diancam

Polda Metro Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Manado Usai Warga Melapor Diancam

Megapolitan
Fraksi PKS Sebut Deputi Gubernur DKI Selama Ini Cuma Jabatan 'Parkir'

Fraksi PKS Sebut Deputi Gubernur DKI Selama Ini Cuma Jabatan "Parkir"

Megapolitan
Serunya Beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Bermain dengan Cucu hingga Baca Buku...

Serunya Beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Bermain dengan Cucu hingga Baca Buku...

Megapolitan
Dukung Heru Budi Angkat Deputi Gubernur daripada TGUPP, F-PDIP: Ini Formal, Amanat UU

Dukung Heru Budi Angkat Deputi Gubernur daripada TGUPP, F-PDIP: Ini Formal, Amanat UU

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di Manado Digerebek, 'Debt Collector' dan Bosnya Jadi Tersangka

Kantor Pinjol Ilegal di Manado Digerebek, "Debt Collector" dan Bosnya Jadi Tersangka

Megapolitan
Heru Budi Disarankan Tak Cuma Angkat 1 Deputi Gubernur untuk Bantu Tugasnya

Heru Budi Disarankan Tak Cuma Angkat 1 Deputi Gubernur untuk Bantu Tugasnya

Megapolitan
Beredar Video Tarif Parkir Motor Liar di Sekitar Grand Indonesia Rp 10.000, Fakta: Di Pasar Lebih Ngeri Lagi

Beredar Video Tarif Parkir Motor Liar di Sekitar Grand Indonesia Rp 10.000, Fakta: Di Pasar Lebih Ngeri Lagi

Megapolitan
Polda Metro Jaya Gerebek Kantor Pinjol Ilegal Berkedok Koperasi di Manado

Polda Metro Jaya Gerebek Kantor Pinjol Ilegal Berkedok Koperasi di Manado

Megapolitan
Bendungan Ciawi-Sukamahi Diresmikan Desember, PUPR: Kami Operasikan untuk Musim Hujan

Bendungan Ciawi-Sukamahi Diresmikan Desember, PUPR: Kami Operasikan untuk Musim Hujan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.