Kompas.com - 25/11/2013, 07:45 WIB
Jakarta macet KOMPAS / LASTI KURNIAJakarta macet
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Daerah Bali diketahui mewacanakan penerapan moratorium kendaraan bermotor. Mengingat situasi kemacetan di Bali dan di Jakarta tidak jauh berbeda, bahkan lebih parah, apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melirik kebijakan serupa di Jakarta?

"Jakarta tidak perlu melakukan itu, orang sebenarnya bebas aja beli mobil kayak gimana," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Grand Indonesia, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Meski demikian, Pemprov DKI akan tetap mengendalikan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta dengan beragam cara. Mulai dari meminta pemerintah pusat untuk mencabut subsidi bahan bakar minyak bagi kendaraan di Jakarta, penerapan jalan berbayar, penyediaan transportasi massal, penerapan pajak progresif, hingga sterilisasi jalur transjakarta, serta sejumlah kebijakan lainnya.

Dari sejumlah kebijakan itu, hanya sterilisasi jalur transjakarta yang telah dilaksanakan, sementara sisanya belum terlaksana. Penyediaan transportasi massal akan dilakukan bertahap. Pada Desember 2013, akan datang 650 bus. Adapun sistem transportasi massal lainnya, seperti mass rapid transit (MRT) dan monorel, tengah dalam tahap pembangunan awal konstruksi.

Untuk permintaan mencabut subsidi BBM bagi kendaraan roda dua dan roda empat di Jakarta, electronic road pricing, dan pajak progresif, lanjut Ahok, hal itu masih dalam proses.

"Pak Gubernur itu maunya serentak langsung dimulai barengan. ERP, bus murah, pajak progresif, sterilisasi busway. Belum lagi nanti ditambah parkir zonasi. Itu karena situasi di Jakarta tergolong sudah darurat (dalam hal jumlah kendaraan)," lanjut Ahok.

Tak hanya oleh Pemprov DKI, Ahok pun minta pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan transportasi massal. Beberapa yang sempat diwacanakan adalah monorel Tangerang ke Bekasi. Jika semua fasilitas dan peraturan mendukung, maka politisi Partai Gerindra itu yakin bahwa Jakarta tidak perlu seperti Bali, yang pemerintah daerahnya membatasi jumlah kendaraan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Gubernur Bali I Made Mangku Pastika menggagas moratorium kendaraan bermotor demi mengurangi kemacetan di Bali. Selama lima tahun ke depan, pemerintahnya mengupayakan pertumbuhan kendaraan mencapai nol persen. Di dalamnya termasuk menghentikan mutasi dari pelat nomor luar Bali ke dalam serta meregistrasi setiap kendaraan yang masuk dan keluar Bali.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Megapolitan
Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Megapolitan
PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

Megapolitan
UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Megapolitan
Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Megapolitan
Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Megapolitan
Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Megapolitan
Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Megapolitan
Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Megapolitan
Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Megapolitan
Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Megapolitan
PPKM Level 2, Kapasitas Penumpang Angkutan Umum di Kota Tangerang Boleh 100 Persen

PPKM Level 2, Kapasitas Penumpang Angkutan Umum di Kota Tangerang Boleh 100 Persen

Megapolitan
Kasus Remaja Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang, Polisi: Diselesaikan Kekeluargaan

Kasus Remaja Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang, Polisi: Diselesaikan Kekeluargaan

Megapolitan
Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.