Komnas HAM Tuding Jokowi Ingkar Janji

Hal tersebut diungkapkannya dalam temu dialog antara warga Taman Burung dengan anggota Komnas HAM dan PBHI pada Selasa (17/12/2013) di masjid yang merupakan satu-satunya bangunan di Taman Burung yang masih bertahan.

Selain soal adanya kesepakatan yang diingkari, Komnas HAM juga menyorot adanya pendataan berdasarkan kepemilikan hak penguasaan yang berbeda-beda.

"Karena di sini berbeda-beda. Ada di sini yang sudah berpuluh-puluh tahun dan ada yang baru saja tinggal, punya KTP, KK, PBB, ada yang cuma kontrak," ujar Siane dalam dialog dengan warga Taman Burung Pluit, Selasa (17/12/2013) siang.

Menurut Komnas HAM, warga yang tinggal di sini bertahun-tahun berhak mendapatkan rusun. Sementara Jokowi, saat membuat kesepakatan dulu, menjanjikan semua bakal mendapat rusun.

Siane mempertanyakan mengapa Jokowi tidak berani menggusur lahan apartemen yang berada tepat di belakang Taman Burung, Pluit. Hingga kini, walau hujan, warga yang menjadi korban penggusuran masih tetap bertahan karena tak ada pilihan.

Warga bertahan di tenda-tenda yang seadanya dan di masjid, satu-satunya bangunan yang belum dirobohkan, sambil tetap setia menunggu Jokowi dan Ahok untuk berdialog tentang nasib mereka.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan waktu selama setahun kepada warga Taman Burung untuk mengosongkan lahan milik negara itu. Namun, warga malah menantang dan menolak diberi rusun.

Menurutnya, warga justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memolitisasi keadaan dengan memanfaatkan anak-anak dan kaum ibu untuk melawan para petugas agar tidak menggusur.

Memperkuat apa yang dikatakan Ahok, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga mengatakan, pihaknya selama ini telah melakukan sosialisasi kepada warga sebelum melakukan pembongkaran rumah. Hal yang dilakukan petugasnya juga sangat manusiawi karena tidak ada praktik kekerasan saat melakukan aksi itu.