Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prediksi Jokowi Meleset, Pengesahan APBD DKI 2014 Molor

Kompas.com - 23/12/2013, 16:25 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 dipastikan molor dari target awal, 27 Desember 2013. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berkeyakinan pengesahan APBD 2014 tepat waktu, yakni akhir 2013.

Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ferrial Sofyan memperkirakan, pengesahan baru dapat dilakukan pada Januari 2014 mendatang.

"Enggak mungkin tahun ini, enggak mungkin tanggal 27 ini," kata Ferrial kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/12/2013).

Molornya pengesahan APBD DKI 2014 itu disebabkan oleh masih adanya proses pengisian nomor rekening dan nomenklatur (rincian anggaran) 30.000 mata anggaran yang membutuhkan waktu kurang lebih dua pekan. Meski berjanji akan terus membahas pengesahan APBD, Ferrial menegaskan, dirinya tidak ingin mengesahkan APBD secara terburu-buru.

Politisi Partai Demokrat itu mengharapkan semua proses pembahasan selesai dengan baik meski terlambat. Upaya tersebut untuk mencegah timbulnya dana-dana siluman.

Jika pengisian RAPBD sudah beres diselesaikan pihak eksekutif, DPRD DKI Jakarta berjanji akan segera mengesahkannya. "Kita ingin ketok palu kalau semua clear. Jangan sampai ketok palu tapi masih ada masalah," ujar Ferrial.

Di samping itu, molornya pengesahan anggaran tersebut ialah lantaran adanya penambahan anggaran sebesar Rp 2 triliun. Awalnya, nilai Rancangan APBD yang diajukan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran (KUAPPAS) adalah sebesar Rp 67,7 triliun. Setelah Pemprov DKI mengajukan penambahan tersebut, nilai anggaran bertambah menjadi Rp 69,7 triliun. Penambahan itu untuk anggaran penambahan bus oleh Dinas Perhubungan DKI dan pembebasan lahan waduk oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

Setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyampaikan RAPBD pada paripurna, Selasa (3/12/2013) lalu, RAPBD 2014 tersebut akan dibahas di setiap fraksi sebelum ditetapkan. Setelah melalui proses sistem e-budgeting, ia mengharapkan proses pembahasan di setiap fraksi bisa lebih cepat dan praktis.

"Sistem e-budgeting ini saya yakin lebih akurat," kata Ferrial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Prabowo-Gibran Belum Dilantik, Pedagang Pigura: Belum Berani Jual, Presidennya Masih Jokowi

Prabowo-Gibran Belum Dilantik, Pedagang Pigura: Belum Berani Jual, Presidennya Masih Jokowi

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Sendiri Pakai Senpi

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Sendiri Pakai Senpi

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi Online di Jakbar, Leher Sopir Dijerat dan Ditusuk

2 Pria Rampok Taksi Online di Jakbar, Leher Sopir Dijerat dan Ditusuk

Megapolitan
Polisi Periksa Kejiwaan Orangtua yang Buang Bayi ke KBB Tanah Abang

Polisi Periksa Kejiwaan Orangtua yang Buang Bayi ke KBB Tanah Abang

Megapolitan
Golkar Buka Peluang Lanjutkan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada DKI 2024

Golkar Buka Peluang Lanjutkan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Di Tanah Tinggi Hampir Mustahil Menyuruh Anak Tidur Pukul 10 Malam untuk Cegah Tawuran

Di Tanah Tinggi Hampir Mustahil Menyuruh Anak Tidur Pukul 10 Malam untuk Cegah Tawuran

Megapolitan
Cekoki Remaja dengan Narkoba hingga Tewas, Pelaku: Saya Tidak Tahu Korban Masih Dibawah Umur

Cekoki Remaja dengan Narkoba hingga Tewas, Pelaku: Saya Tidak Tahu Korban Masih Dibawah Umur

Megapolitan
Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kasus Begal Mobil di Tajur Bogor

Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kasus Begal Mobil di Tajur Bogor

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, Petugas: Mereka Keukeuh Ingin Gunakan Alamat Tak Sesuai Domisili

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, Petugas: Mereka Keukeuh Ingin Gunakan Alamat Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi, Korban Tewas Kebakaran Cinere Depok Langsung Dimakamkan

Keluarga Tolak Otopsi, Korban Tewas Kebakaran Cinere Depok Langsung Dimakamkan

Megapolitan
Beberapa Warga Tanah Tinggi Terpaksa Jual Rumah karena Kebutuhan Ekonomi, Kini Tinggal di Pinggir Jalan

Beberapa Warga Tanah Tinggi Terpaksa Jual Rumah karena Kebutuhan Ekonomi, Kini Tinggal di Pinggir Jalan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com