Basuki Pilih Naik Mobil demi Lobi DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali mengungkapkan alasannya tetap menggunakan kendaraan pribadi pada hari pertama penerapan Instruksi Gubernur Nomor 150 Tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan umum, Jumat (3/1/2014) pekan lalu. Menurut Basuki, ia harus datang ke kantor pada pagi hari karena harus mengurus Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2014 yang tak kunjung disahkan oleh DPRD DKI.

"Itu alasan kenapa kemarin Jumat aku harus masuk pagi karena ada lobi-lobi beberapa fraksi (DRPD)," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (6/1/2014).

Basuki mengatakan, pada hari uji coba tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengizinkannya menggunakan kendaraan pribadi atau dinas. Menurut Basuki, Jokowi khawatir sebab sudah hampir pertengahan Januari, Rancangan APBD 2014 belum juga disahkan. Jokowi sudah tidak mau lagi melakukan pendekatan dengan DPRD untuk mempercepat pengesahan APBD.

Sebelumnya, Jokowi telah melakukan pendekatan dengan menyelenggarakan jamuan makan siang di kediaman dinas Gubernur pada November lalu. Melihat suasana yang cair dan keakraban tersebut, Jokowi-Basuki optimistis bahwa pengesahan APBD akan tepat waktu, yakni 30 November 2013. Namun, DPRD kembali memastikan kalau pengesahan APBD 2014 mundur menjadi 27 Desember 2013 dan mundur kembali menjadi pekan kedua Januari 2014. Molornya pengesahan APBD itu membuat Jokowi dan Basuki khawatir jika program-program yang telah diajukan dalam RAPBD tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana.

"Kemarin sudah seizin Pak Gubernur, kok. Kalau enggak seizin beliau, mana mungkin gue lakuin hal gila itu," ujar Basuki.

Saat uji coba penerapan sehari tanpa mobil pekan lalu, Jokowi dan pegawai negeri sipil (PNS) DKI ramai-ramai menggunakan alternatif kendaraan pribadi menuju kantor masing-masing. Ada yang bersepeda, menggunakan bus, transjakarta, ojek, taksi, dan bajaj. Namun, Basuki tetap menggunakan kendaraan dinasnya lengkap dengan mobil pengawal dan motor voorijder Dinas Perhubungan DKI Jakarta.