Kasus Transjakarta Berkarat Tak Lepas dari Peran Jokowi-Basuki

Kompas.com - 30/03/2014, 12:54 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

 

JAKARTA, KOMPAS.COM - Penetapan dua orang pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada kasus pengadaan bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) berkarat memunculkan berbagai spekulasi.

Koordinator Traffic Demand Management (TDM), Ahmad Syafrudin, mengatakan kasus tersebut tidak lepas dari kebijakan hulu. Menurut dia, dokumen pengadaan barang dan jasa yang bernilai di atas Rp 1 triliun pasti diketahui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Tidak mungkin proses tender sebesar itu tidak diketahui gubernur dan wakil gubernur," kata pria yang akrab disapa Puput itu kepada wartawan di Jakarta, Minggu (30/3/2014). 

 
Pengadaan bus Transjakarta dan BKTB sebagai salah satu program unggulan ibu kota seharusnya mendapat pengawasan intensif dari pimpinan daerah. Puput menjelaskan, apabila ada tim pengawas maupun gubernur dan wakil gubernur yang mengawasi proses pengadaan bus, mulai dari kegiatan lelang tender, maka tidak akan ada komponen bus yang berkarat.

Ia menengarai Jokowi-Basuki sengaja melakukan pembiaran proses tender berjalan begitu saja. Dengan itu, maka ada pembiaran terjadinya pelanggaran hukum.

Target pengadaan bus itu terbilang cepat dengan jumlah bus yang fantastis pula. Tahun ini, Jokowi-Basuki menargetkan pengadaan Transjakarta hingga 1.000 unit dan BKTB 3.000 unit. Dengan keadaan yang terdesak itu, proses pengadaan bus tidak sempurna dan terjadi penyalahgunaan anggaran.

Anggaran pengadaan bus itu, kata Puput, mencapai 2 persen dari total APBD DKI 2013, yang mencapai Rp 50,1 triliun.

Ia mengimbau Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyidik lebih dalam kasus tersebut. Sebab, di balik DA dan ST (dua tersangka) ada yang lebih mendapat keuntungan dari persoalan ini.

 
Hal senada disampaikan Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi. Ia menilai kasus korupsi yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun tidak mungkin hanya dilakukan pejabat eselon III. Pihak agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan makelar proyek yang sebelumnya mengaku sebagai tim sukses Jokowi juga harus diperiksa. Bahkan, Uchok menyebut dua tersangka itu sebagai "boneka" saja.

"Bukan mereka yang mendesain korupsi, malah cuma jadi kambing hitam saja. Kalau Kejagung hanya menetapkan mereka bedua sebagai tersangka, seolah-olah Kejagung bermain mata dan melepas kasus itu," kata Uchok. 

 
Uchok lebih menunggu hasil penyidikan KPK. Sebab, kasus yang selama ini ditangani oleh Kejagung, banyak intervensi politiknya. Kasus ini mestinya tidak hanya berhenti di Dinas Perhubungan DKI saja. Soanya, pengadaan ribuan bus itu telah dirancang di DPRD DKI, bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, serta para pengusaha.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aksi Pasutri Cetak Rp 300 Juta Uang Palsu untuk Belanja ke Pasar, Harapkan Uang Kembalian

Aksi Pasutri Cetak Rp 300 Juta Uang Palsu untuk Belanja ke Pasar, Harapkan Uang Kembalian

Megapolitan
Link Live Streaming Misa Kenaikan Isa Almasih di Gereja Katedral Jakarta

Link Live Streaming Misa Kenaikan Isa Almasih di Gereja Katedral Jakarta

Megapolitan
UPDATE 25 Mei 2022: Tambah 10 Kasus Covid-19 di Tangsel, 7 Pasien Sembuh

UPDATE 25 Mei 2022: Tambah 10 Kasus Covid-19 di Tangsel, 7 Pasien Sembuh

Megapolitan
Tewasnya Preman di Tangan Pedagang Es Buah di Cikarang yang Kesal Gerobaknya Ditabrak

Tewasnya Preman di Tangan Pedagang Es Buah di Cikarang yang Kesal Gerobaknya Ditabrak

Megapolitan
Digelar Online dan Offline, Ini Jadwal Misa di Gereja Katedral pada Hari Kenaikan Isa Almasih

Digelar Online dan Offline, Ini Jadwal Misa di Gereja Katedral pada Hari Kenaikan Isa Almasih

Megapolitan
Ketika Beli Minyak Goreng Harus Sertakan Data Diri...

Ketika Beli Minyak Goreng Harus Sertakan Data Diri...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Komisaris Ancol Undang Giring Tonton Formula E | Pengendara Motor yang Ditusuk di Cikarang Seorang Preman

[POPULER JABODETABEK] Komisaris Ancol Undang Giring Tonton Formula E | Pengendara Motor yang Ditusuk di Cikarang Seorang Preman

Megapolitan
Panitia: Sesi Foto Pebalap Formula E di Monas Tidak untuk Umum

Panitia: Sesi Foto Pebalap Formula E di Monas Tidak untuk Umum

Megapolitan
Tabrakan Beruntun di MT Haryono, 2 Tewas, 4 Orang Dirawat di RS

Tabrakan Beruntun di MT Haryono, 2 Tewas, 4 Orang Dirawat di RS

Megapolitan
Ganjil Genap di 25 Ruas Jalan di Jakarta Berlaku Mulai 6 Juni

Ganjil Genap di 25 Ruas Jalan di Jakarta Berlaku Mulai 6 Juni

Megapolitan
Cara Mengganti e-KTP Yang Rusak

Cara Mengganti e-KTP Yang Rusak

Megapolitan
Tahap dan Jadwal Pendaftaran PPDB PAUD, SLB dan PKBM DKI Jakarta 2022

Tahap dan Jadwal Pendaftaran PPDB PAUD, SLB dan PKBM DKI Jakarta 2022

Megapolitan
Cara ke Asemka Naik Kereta KRL Commuter Line dan Transjakarta

Cara ke Asemka Naik Kereta KRL Commuter Line dan Transjakarta

Megapolitan
Cara Beli Minyak Goreng Rp 14.000

Cara Beli Minyak Goreng Rp 14.000

Megapolitan
Pemkot Depok Akan Rehab Jembatan dan Perbaiki Jalan Rusak di GDC

Pemkot Depok Akan Rehab Jembatan dan Perbaiki Jalan Rusak di GDC

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.