Kompas.com - 30/03/2014, 12:54 WIB
Bus Transjakarta baru yang dibeli Pemprov DKI Jakarta dari China diduga bus bekas yang direkondisi. Beberapa bagian dari bus tidak menunjukkan alat transportasi itu adalah barang baru. (Kiri) Bus gandeng dengan nomor B7146 IX. (Kanan) Tabung oli power steering karatan. DOK. KOMPAS.comBus Transjakarta baru yang dibeli Pemprov DKI Jakarta dari China diduga bus bekas yang direkondisi. Beberapa bagian dari bus tidak menunjukkan alat transportasi itu adalah barang baru. (Kiri) Bus gandeng dengan nomor B7146 IX. (Kanan) Tabung oli power steering karatan.
|
EditorEgidius Patnistik

 

JAKARTA, KOMPAS.COM - Penetapan dua orang pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada kasus pengadaan bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) berkarat memunculkan berbagai spekulasi.

Koordinator Traffic Demand Management (TDM), Ahmad Syafrudin, mengatakan kasus tersebut tidak lepas dari kebijakan hulu. Menurut dia, dokumen pengadaan barang dan jasa yang bernilai di atas Rp 1 triliun pasti diketahui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Tidak mungkin proses tender sebesar itu tidak diketahui gubernur dan wakil gubernur," kata pria yang akrab disapa Puput itu kepada wartawan di Jakarta, Minggu (30/3/2014). 

 
Pengadaan bus Transjakarta dan BKTB sebagai salah satu program unggulan ibu kota seharusnya mendapat pengawasan intensif dari pimpinan daerah. Puput menjelaskan, apabila ada tim pengawas maupun gubernur dan wakil gubernur yang mengawasi proses pengadaan bus, mulai dari kegiatan lelang tender, maka tidak akan ada komponen bus yang berkarat.

Ia menengarai Jokowi-Basuki sengaja melakukan pembiaran proses tender berjalan begitu saja. Dengan itu, maka ada pembiaran terjadinya pelanggaran hukum.

Target pengadaan bus itu terbilang cepat dengan jumlah bus yang fantastis pula. Tahun ini, Jokowi-Basuki menargetkan pengadaan Transjakarta hingga 1.000 unit dan BKTB 3.000 unit. Dengan keadaan yang terdesak itu, proses pengadaan bus tidak sempurna dan terjadi penyalahgunaan anggaran.

Anggaran pengadaan bus itu, kata Puput, mencapai 2 persen dari total APBD DKI 2013, yang mencapai Rp 50,1 triliun.

Ia mengimbau Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyidik lebih dalam kasus tersebut. Sebab, di balik DA dan ST (dua tersangka) ada yang lebih mendapat keuntungan dari persoalan ini.

 
Hal senada disampaikan Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi. Ia menilai kasus korupsi yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun tidak mungkin hanya dilakukan pejabat eselon III. Pihak agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan makelar proyek yang sebelumnya mengaku sebagai tim sukses Jokowi juga harus diperiksa. Bahkan, Uchok menyebut dua tersangka itu sebagai "boneka" saja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bukan mereka yang mendesain korupsi, malah cuma jadi kambing hitam saja. Kalau Kejagung hanya menetapkan mereka bedua sebagai tersangka, seolah-olah Kejagung bermain mata dan melepas kasus itu," kata Uchok. 

 
Uchok lebih menunggu hasil penyidikan KPK. Sebab, kasus yang selama ini ditangani oleh Kejagung, banyak intervensi politiknya. Kasus ini mestinya tidak hanya berhenti di Dinas Perhubungan DKI saja. Soanya, pengadaan ribuan bus itu telah dirancang di DPRD DKI, bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, serta para pengusaha.

 



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua RT di Jakpus Diduga Lakukan Pungli Bansos, Kutip Rp 10.000 dari Tiap Penerima

Ketua RT di Jakpus Diduga Lakukan Pungli Bansos, Kutip Rp 10.000 dari Tiap Penerima

Megapolitan
Pengendara Moge yang Tabrak Pemotor hingga Tewas di Bintaro Jadi Tersangka

Pengendara Moge yang Tabrak Pemotor hingga Tewas di Bintaro Jadi Tersangka

Megapolitan
Pelaksanaan Vaksinasi Merdeka di Jakarta Barat Belum Capai Target Harian

Pelaksanaan Vaksinasi Merdeka di Jakarta Barat Belum Capai Target Harian

Megapolitan
Laporan Terhadap Anak Akidi Tio Dicabut, Polisi Akan Klarifikasi Pelapor

Laporan Terhadap Anak Akidi Tio Dicabut, Polisi Akan Klarifikasi Pelapor

Megapolitan
Polda Metro: Anak Akidi Tio Dilaporkan atas Dugaan Penipuan pada 2020, Kini Pelapor Ingin Cabut Laporan

Polda Metro: Anak Akidi Tio Dilaporkan atas Dugaan Penipuan pada 2020, Kini Pelapor Ingin Cabut Laporan

Megapolitan
Polisi Tangkap WN China di Ancol, 1 Kilogram Ketamine Diamankan

Polisi Tangkap WN China di Ancol, 1 Kilogram Ketamine Diamankan

Megapolitan
Insiden Ambulans dan Sedan di Pamulang Berujung Damai, Polisi Tak Selidiki Dugaan Penyebaran Berita Bohong

Insiden Ambulans dan Sedan di Pamulang Berujung Damai, Polisi Tak Selidiki Dugaan Penyebaran Berita Bohong

Megapolitan
BOR Pasien Covid-19 di Jakarta Kini Sentuh Angka 56 Persen, ICU 79 Persen

BOR Pasien Covid-19 di Jakarta Kini Sentuh Angka 56 Persen, ICU 79 Persen

Megapolitan
Desak Kejaksaan Ungkap Dugaan Korupsi Damkar Depok, Pengacara: Tersangka Jangan Hanya 'Ikan Teri'

Desak Kejaksaan Ungkap Dugaan Korupsi Damkar Depok, Pengacara: Tersangka Jangan Hanya "Ikan Teri"

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 pada Anak di Bekasi Dilakukan demi Menyongsong Pembelajaran Tatap Muka 2021

Vaksinasi Covid-19 pada Anak di Bekasi Dilakukan demi Menyongsong Pembelajaran Tatap Muka 2021

Megapolitan
Kasus Korupsi di Dinas Damkar Depok Mandek, Pengacara Desak Kejaksaan Segera Ungkap Tersangka

Kasus Korupsi di Dinas Damkar Depok Mandek, Pengacara Desak Kejaksaan Segera Ungkap Tersangka

Megapolitan
Tersangka Dugaan Korupsi Damkar Depok Tak Kunjung Diungkap, Kejaksaan Dipertanyakan

Tersangka Dugaan Korupsi Damkar Depok Tak Kunjung Diungkap, Kejaksaan Dipertanyakan

Megapolitan
Insiden di Pamulang, Polisi: Sopir Ambulans Bohong Jemput Pasien Kritis

Insiden di Pamulang, Polisi: Sopir Ambulans Bohong Jemput Pasien Kritis

Megapolitan
PPKM Level 4 Diperpanjang, Penjual Alat Listrik Kian Sulit Cari Barang Dagangan

PPKM Level 4 Diperpanjang, Penjual Alat Listrik Kian Sulit Cari Barang Dagangan

Megapolitan
Polisi Tangkap 4 Tersangka Kasus Narkotika, 3 Kg Sabu dan 9.984 Ekstasi Diamankan

Polisi Tangkap 4 Tersangka Kasus Narkotika, 3 Kg Sabu dan 9.984 Ekstasi Diamankan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X