Kasus Transjakarta Berkarat Tak Lepas dari Peran Jokowi-Basuki

Kompas.com - 30/03/2014, 12:54 WIB
Bus Transjakarta baru yang dibeli Pemprov DKI Jakarta dari China diduga bus bekas yang direkondisi. Beberapa bagian dari bus tidak menunjukkan alat transportasi itu adalah barang baru. (Kiri) Bus gandeng dengan nomor B7146 IX. (Kanan) Tabung oli power steering karatan. DOK. KOMPAS.comBus Transjakarta baru yang dibeli Pemprov DKI Jakarta dari China diduga bus bekas yang direkondisi. Beberapa bagian dari bus tidak menunjukkan alat transportasi itu adalah barang baru. (Kiri) Bus gandeng dengan nomor B7146 IX. (Kanan) Tabung oli power steering karatan.
|
EditorEgidius Patnistik

 

JAKARTA, KOMPAS.COM - Penetapan dua orang pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada kasus pengadaan bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) berkarat memunculkan berbagai spekulasi.

Koordinator Traffic Demand Management (TDM), Ahmad Syafrudin, mengatakan kasus tersebut tidak lepas dari kebijakan hulu. Menurut dia, dokumen pengadaan barang dan jasa yang bernilai di atas Rp 1 triliun pasti diketahui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Tidak mungkin proses tender sebesar itu tidak diketahui gubernur dan wakil gubernur," kata pria yang akrab disapa Puput itu kepada wartawan di Jakarta, Minggu (30/3/2014). 

 
Pengadaan bus Transjakarta dan BKTB sebagai salah satu program unggulan ibu kota seharusnya mendapat pengawasan intensif dari pimpinan daerah. Puput menjelaskan, apabila ada tim pengawas maupun gubernur dan wakil gubernur yang mengawasi proses pengadaan bus, mulai dari kegiatan lelang tender, maka tidak akan ada komponen bus yang berkarat.

Ia menengarai Jokowi-Basuki sengaja melakukan pembiaran proses tender berjalan begitu saja. Dengan itu, maka ada pembiaran terjadinya pelanggaran hukum.

Target pengadaan bus itu terbilang cepat dengan jumlah bus yang fantastis pula. Tahun ini, Jokowi-Basuki menargetkan pengadaan Transjakarta hingga 1.000 unit dan BKTB 3.000 unit. Dengan keadaan yang terdesak itu, proses pengadaan bus tidak sempurna dan terjadi penyalahgunaan anggaran.

Anggaran pengadaan bus itu, kata Puput, mencapai 2 persen dari total APBD DKI 2013, yang mencapai Rp 50,1 triliun.

Ia mengimbau Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyidik lebih dalam kasus tersebut. Sebab, di balik DA dan ST (dua tersangka) ada yang lebih mendapat keuntungan dari persoalan ini.

 
Hal senada disampaikan Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi. Ia menilai kasus korupsi yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun tidak mungkin hanya dilakukan pejabat eselon III. Pihak agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan makelar proyek yang sebelumnya mengaku sebagai tim sukses Jokowi juga harus diperiksa. Bahkan, Uchok menyebut dua tersangka itu sebagai "boneka" saja.

"Bukan mereka yang mendesain korupsi, malah cuma jadi kambing hitam saja. Kalau Kejagung hanya menetapkan mereka bedua sebagai tersangka, seolah-olah Kejagung bermain mata dan melepas kasus itu," kata Uchok. 

 
Uchok lebih menunggu hasil penyidikan KPK. Sebab, kasus yang selama ini ditangani oleh Kejagung, banyak intervensi politiknya. Kasus ini mestinya tidak hanya berhenti di Dinas Perhubungan DKI saja. Soanya, pengadaan ribuan bus itu telah dirancang di DPRD DKI, bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, serta para pengusaha.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Dihukum Berdoa di Makam Khusus Covid-19, Epidemiolog: Justru Risiko Tertular

Warga Dihukum Berdoa di Makam Khusus Covid-19, Epidemiolog: Justru Risiko Tertular

Megapolitan
UPDATE Covid-19:  Muncul 46 Kasus Baru di Kota Tangerang, Total 5.214 Kasus

UPDATE Covid-19: Muncul 46 Kasus Baru di Kota Tangerang, Total 5.214 Kasus

Megapolitan
Kurir Sabu yang Ditangkap di Padang Dapat Upah Rp 50 Juta per Kilogram

Kurir Sabu yang Ditangkap di Padang Dapat Upah Rp 50 Juta per Kilogram

Megapolitan
Satu Minggu PSBB Ketat, Satpol PP Kumpulkan Rp 22,5 Juta Denda Pelanggar Prokes

Satu Minggu PSBB Ketat, Satpol PP Kumpulkan Rp 22,5 Juta Denda Pelanggar Prokes

Megapolitan
Modus Dua Jambret di JPO Kalideres, Pepet Pejalan Kaki dan Tak Segan Lukai Korban

Modus Dua Jambret di JPO Kalideres, Pepet Pejalan Kaki dan Tak Segan Lukai Korban

Megapolitan
Kurir Sabu Berbalut Teh yang Ditangkap di Padang Jaringan Malaysia

Kurir Sabu Berbalut Teh yang Ditangkap di Padang Jaringan Malaysia

Megapolitan
Pemkot Tangsel Tak Tahu Ada Kendala Pengelolaan Sampah Medis di TPU Jombang

Pemkot Tangsel Tak Tahu Ada Kendala Pengelolaan Sampah Medis di TPU Jombang

Megapolitan
Dinkes Tangsel Akui Kecolongan Soal Pembakaran Sampah Medis di TPU Jombang

Dinkes Tangsel Akui Kecolongan Soal Pembakaran Sampah Medis di TPU Jombang

Megapolitan
Polsek Cipondoh Tangkap 3 Pelaku Pencurian Motor Antar Provinsi

Polsek Cipondoh Tangkap 3 Pelaku Pencurian Motor Antar Provinsi

Megapolitan
Kalideres, Kecamatan dengan Kasus Covid-19 Harian Tertinggi di Jakbar

Kalideres, Kecamatan dengan Kasus Covid-19 Harian Tertinggi di Jakbar

Megapolitan
Pemkot Bekasi Berupaya Tambah Ruang ICU untuk Pasien Covid-19

Pemkot Bekasi Berupaya Tambah Ruang ICU untuk Pasien Covid-19

Megapolitan
Dua Polisi Terluka Saat Lerai Tawuran di Manggarai

Dua Polisi Terluka Saat Lerai Tawuran di Manggarai

Megapolitan
Satu Wanita yang Diduga Penyuplai Batu Saat Tawuran di Manggarai Diamankan Polisi

Satu Wanita yang Diduga Penyuplai Batu Saat Tawuran di Manggarai Diamankan Polisi

Megapolitan
90 Kasus Baru di Bogor Tertinggi Selama Pandemi, Wali Kota Bogor: Kondisi Sangat Darurat!

90 Kasus Baru di Bogor Tertinggi Selama Pandemi, Wali Kota Bogor: Kondisi Sangat Darurat!

Megapolitan
Beroperasi 3 Hari, Lahan Baru di TPU Jombang Langsung Terisi 11 Jenazah Covid-19

Beroperasi 3 Hari, Lahan Baru di TPU Jombang Langsung Terisi 11 Jenazah Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X