Kompas.com - 14/04/2014, 21:30 WIB
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta menemukan 18.000 mata anggaran ganda. Sebagian anggaran ini dialihkan ke alokasi anggaran lain. Jika penganggaran ganda ini tidak segera dibenahi, potensi kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2014 mencapai Rp 1,8 triliun.

Duplikasi tersebut terjadi karena buruknya perencanaan. Begitu pun dengan pembahasan berikutnya.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Endang Widjajanti, sebelumnya ada 70.000 mata anggaran. Namun, setelah dipangkas kini tinggal 52.000 mata anggaran.

”Seharusnya ini tidak perlu terjadi. Unit pengguna anggaran kurang teliti dan mungkin ada kesengajaan menduplikasi anggaran. Jika lolos, duplikasi anggaran ini bisa memboroskan keuangan daerah,” kata Endang, Minggu (13/4), di Jakarta.

Nilai duplikasi anggaran bisa jadi bertambah setelah dinas pendidikan menemukan kasus serupa. Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun telah melaporkan duplikasi anggaran senilai Rp 700 miliar ke Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Kini, dinas pendidikan sedang meneliti kembali anggaran Rp 500 miliar yang diduga tidak perlu.

”Kami minta dalam pembahasan berikutnya, usulan bisa lebih ketat. Jika tidak diperketat, anggaran dobel bisa lolos,” kata Endang.

Lembaga yang berwenang memeriksa kelayakan program kegiatan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI.
Telusuri

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan akan segera menelusuri oknum yang memasukkan anggaran tidak produktif dalam mata anggaran Dinas Pendidikan DKI. Hingga saat ini, jumlah anggaran tidak produktif yang akan dicoret dan sudah dilaporkan ke Jokowi hampir mencapai Rp 1 triliun.

Tahun ini, Dinas Pendidikan DKI menerima alokasi anggaran Rp 13 triliun. ”Jumlah anggaran yang dilaporkan akan dicoret saya perkirakan hampir Rp 1 triliun. Siapa pengusulnya dan untuk apa anggarannya, akan kami telusuri,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan tidak mungkin dirinya memeriksa satu per satu dari ribuan mata anggaran. Namun, berangkat dari masalah ini, Jokowi akan memeriksa kembali secara detail. Ia juga menegaskan semestinya kepala dinas mengontrol perencanaan anggaran karena penggunanya adalah dinas terkait.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Sumber KOMPAS
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Kasus Pencabulan yang Terjadi di Jakarta Pekan Ini...

Sejumlah Kasus Pencabulan yang Terjadi di Jakarta Pekan Ini...

Megapolitan
Cegah PMK, Peternak Sapi di Depok Semprotkan Disinfektan hingga 'Lockdown' Kandang

Cegah PMK, Peternak Sapi di Depok Semprotkan Disinfektan hingga "Lockdown" Kandang

Megapolitan
Ini Alasan Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Ini Alasan Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Megapolitan
Oknum Polisi Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan, Warga: Kami Ketakutan...

Oknum Polisi Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan, Warga: Kami Ketakutan...

Megapolitan
Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Megapolitan
Antisipasi PMK, Berikut Syarat Masuk Hewan Ternak ke Banten

Antisipasi PMK, Berikut Syarat Masuk Hewan Ternak ke Banten

Megapolitan
Antisipasi PMK, Pemprov Banten Minta Pemkab-Pemkot Data dan Awasi Hewan Ternak

Antisipasi PMK, Pemprov Banten Minta Pemkab-Pemkot Data dan Awasi Hewan Ternak

Megapolitan
Polisi Lacak Penyebar Video Hoaks Perampokan di Kalideres

Polisi Lacak Penyebar Video Hoaks Perampokan di Kalideres

Megapolitan
Kapasitas KRL Jadi 80 Persen, Jumlah Penumpang Belum Naik Signifikan

Kapasitas KRL Jadi 80 Persen, Jumlah Penumpang Belum Naik Signifikan

Megapolitan
Diduga Tersambar Petir, Bangunan Khas Minangkabau di Kebon Jeruk Kebakaran

Diduga Tersambar Petir, Bangunan Khas Minangkabau di Kebon Jeruk Kebakaran

Megapolitan
Pemprov Banten Minta Bupati-Wali Kota Bentuk Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK

Pemprov Banten Minta Bupati-Wali Kota Bentuk Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK

Megapolitan
Kolong Flyover Taman Cibodas Tergenang 70 Sentimeter, Akses Pengendara Terputus

Kolong Flyover Taman Cibodas Tergenang 70 Sentimeter, Akses Pengendara Terputus

Megapolitan
Antisipasi Penumpukan Penumpang, KAI Commuter Terapkan Penyekatan di Stasiun

Antisipasi Penumpukan Penumpang, KAI Commuter Terapkan Penyekatan di Stasiun

Megapolitan
Antisipasi Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Dinkes Kota Bekasi Berencana Bentuk Komite Ahli

Antisipasi Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Dinkes Kota Bekasi Berencana Bentuk Komite Ahli

Megapolitan
Reaksi Beragam Warga terkait Kebijakan Lepas Masker...

Reaksi Beragam Warga terkait Kebijakan Lepas Masker...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.