Kompas.com - 27/10/2014, 17:36 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di rumah dinas gubernur, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaPelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di rumah dinas gubernur, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengubah mekanisme pemilihan Ketua RT/RW dari pemilihan langsung ke penunjukan langsung melalui wali kota dipastikan tak dapat dilaksanakan.

Kepala Bagian Bina Pemerintahan di Biro Organisasi dan Tata Laksana DKI Jakarta, Premi Lasari mengatakan, rencana itu tidak sejalan dengan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

"Sekarang ini dasar hukum kita masih SK Nomor 36 Tahun 2001, sementara dasar hukum tingkatan atasnya Permendagri Nomor 5 Tahun 2007," kata Premi di Jakarta, Senin (27/10/2014).

Meski demikian, Laksmi menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi DKI tengah tengah menggodok Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pedoman organisasi RT/RW di Ibu Kota. Pergub itu dibuat untuk merevisi Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Tahun 2001 yang mengatur organisasi RT/RW.

Menurut Laksmi, penyusunan pergub itu bertujuan memperbaiki kelemahan di SK Nomor 36 Tahun 2001. Hal tersebut, di antaranya, tidak adanya campur tangan unsur pemerintah dalam pengawasan dan juga pembinaan organisasi RT/RW; ketentuan dan persyaratan menjadi Ketua RT/RW; serta pengawasan terhadap uang operasional dan intensif RT/RW setiap bulan.

Premi berharap, setelah Pergub ini diterbitkan, pengawasan dan pembinaan organisasi RT/RW di ibu kota dapat menjadi lebih baik tanpa harus mengubah mekanisme pemilihan ketua RT/RW.

Beberapa bulan lalu, Ahok memang pernah mengungkapkan bahwa ia ingin mengubah mekanisme pemilihan langsung Ketua RT/RW. Ahok menilai penunjukan langsung Ketua RT/RW akan membuat jabatan tersebut steril dari para preman. Ia ingin jabatan Ketua RT/RW diisi oleh orang-orang yang ia nilai baik, seperti kader-kader PKK, Posyandu, pensiunan, tokoh-tokoh masyarakat.

Meski demikian, ia mengakui, untuk dapat mewujudkan hal tersebut harus didukung dengan adanya lurah dan camat yang baik, yang pastinya, tidak akan berkongkalikong untuk hal negatif dengan para Ketua RT/RW.

"Makanya saya ingin punya lurah, punya camat yang baik dulu. Sekarang lurah dan camat kami belum semuanya baik," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa TNI di Jakarta Utara

Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa TNI di Jakarta Utara

Megapolitan
Kadisdik: PPDB DKI 2021 Jalur Prestasi Tidak Menggunakan Batas Usia

Kadisdik: PPDB DKI 2021 Jalur Prestasi Tidak Menggunakan Batas Usia

Megapolitan
Lebih dari Seribu Permohonan SIKM di Jakarta Ditolak Karena Alasan Ini

Lebih dari Seribu Permohonan SIKM di Jakarta Ditolak Karena Alasan Ini

Megapolitan
Hari Keempat Larangan Mudik, 100 Kendaraan Diputar Balik di Posko Penyekatan Kota Tangerang

Hari Keempat Larangan Mudik, 100 Kendaraan Diputar Balik di Posko Penyekatan Kota Tangerang

Megapolitan
Polisi Bubarkan Antrean Pengunjung Mal BTM Bogor yang Mengular hingga Jalan

Polisi Bubarkan Antrean Pengunjung Mal BTM Bogor yang Mengular hingga Jalan

Megapolitan
Cara Baru Penentuan Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021, Ini Penjelasannya

Cara Baru Penentuan Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021, Ini Penjelasannya

Megapolitan
Kodam Jaya Pastikan Kawal Proses Hukum Kasus Pengadangan Babinsa oleh Debt Collector

Kodam Jaya Pastikan Kawal Proses Hukum Kasus Pengadangan Babinsa oleh Debt Collector

Megapolitan
Jelang Lebaran, Ini Siasat Pemkot Jakpus Hadapi Lonjakan Pengunjung di Pasar Tanah Abang

Jelang Lebaran, Ini Siasat Pemkot Jakpus Hadapi Lonjakan Pengunjung di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Mudik Lebaran Dilarang, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Drastis hingga 90 Persen

Mudik Lebaran Dilarang, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Drastis hingga 90 Persen

Megapolitan
Polisi Buru Satu Buronan Terkait Kepemilikan Senjata Api di Kampung Ambon

Polisi Buru Satu Buronan Terkait Kepemilikan Senjata Api di Kampung Ambon

Megapolitan
Penggerebekan Kampung Ambon, Polisi Telusuri Kepemilikan Senpi hingga Peran Para Tersangka

Penggerebekan Kampung Ambon, Polisi Telusuri Kepemilikan Senpi hingga Peran Para Tersangka

Megapolitan
DKI Jakarta Masuk Zona Oranye, Warga Berpotensi Tak Bisa Shalat Id di Masjid dan Lapangan

DKI Jakarta Masuk Zona Oranye, Warga Berpotensi Tak Bisa Shalat Id di Masjid dan Lapangan

Megapolitan
400 Rumah di Kapuk Muara Terbakar, Warga Diungsikan ke Lapangan Bola

400 Rumah di Kapuk Muara Terbakar, Warga Diungsikan ke Lapangan Bola

Megapolitan
Bertahan dari Kebijakan Larangan Mudik, Maskapai Penerbangan Banting Setir Jadi Angkutan Kargo

Bertahan dari Kebijakan Larangan Mudik, Maskapai Penerbangan Banting Setir Jadi Angkutan Kargo

Megapolitan
Tiga Hari Larangan Mudik, 245.496 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Tiga Hari Larangan Mudik, 245.496 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X