Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi: Tawuran Bukan Lagi Kenakalan Remaja...

Kompas.com - 10/12/2014, 14:45 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan pelajar terlibat tawuran di atas rel kereta api Stasiun Universitas Pancasila, Jakarta Selatan. Mereka tak lagi membawa buku, melainkan senjata untuk melukai pelajar sekolah lain, seperti gir yang diikat dan diputar-putar untuk menyabet lawannya dan bambu panjang untuk memukul lawan.

Satu pelajar terlihat terjatuh dan senjata lawan mendarat di tubuhnya. Beruntung ia selamat ditolong teman-temannya.

Cerita tadi adalah cuplikan video tayangan berita yang dipaparkan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, dalam acara 'Workshop Peran Kepala Sekolah SMA/SMK Upaya Mencegah Tawuran Pelajar Akibat Provokasi Melalui Media Sosial", di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Rabu (12/10/2014).

Melihat tayangan tersebut, sebagian peserta workshop yang merupakan kepala sekolah negeri dan swasta di Jakarta Selatan itu bersorak ngeri.

Rikwanto melanjutkan, tawuran yang masih terjadi hingga kini bukan lagi dianggap sebagai kenakalan remaja. "Kita lihat betapa yang terjadi itu seperti itu. Terus kita masih anggap kenakalan remaja?. Padahal, sudah masuk kategori kejahatan remaja," kata Rikwanto, Rabu siang.

Rikwanto mengatakan, penanganan tawuran memang membutuhkan kerja sama semua pihak. Ketika anak keluar dari rumah untuk bersekolah, orangtua beranggapan sekolah bertanggung jawab terhadap anak. Sementara sekolah, ketika tawuran terjadi di jalan, sekolah beralasan itu bukan tanggung jawab mereka lagi.

Rikwanto bertanya, jika demikian, siapa yang bertanggung jawab terhadap anak pada saat anak berada di luar sekolah.

"Polisi," ucap salah satu hadirin, yang disambut tawa.

Pihaknya mengakui bahwa kepolisian memang berperan melakukan pengamanan. Namun, tanpa peran pihak lainnya, hal tersebut menjadi sulit. Pasalnya, jumlah polisi terbatas untuk mengawasi secara keseluruhan.

"Siapa yang peduli terhadap mereka kalau bukan kita. Bayangkan kalau itu terjadi pada saudara kita, atau ade kita. Siapa yang peduli," ujarnya.

Walikota Jakarta Selatan Syamsudin Noor mengakui tawuran semakin meningkat. Kini, para pelajar menggunakan fasilitas media sosial seperti Twitter untuk mengkoordinir aksi tawuran.

"Dilihat kualitas dan kuantitas aksi tawuran sudah semakin meningkat. Kita tidak bisa tinggal diam. Berbagai upaya harus dilakukan sebelum menimbulkan korban lebih banyak lagi. Agar ke depan kader bangsa berkembang dengan baik," pesan Syamsudin.

Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Wahyu Hadiningrat mengatakan, aksi tawuran yang sudah merambat melalui provokasi di dunia maya sudah bukan lagi hal sederhana. Untuk itu, dia meminta masyarakat dapat menggunakan nomor polisi yang ada dan melaporkan kasus tawuran.

"Hotline semua sudah tahu, melalui nomor polisi yang ada. Ketika dapat informasi, bagaimana tindak lanjut secepatnya. Bukan dia datang ke kantor polisi terus bikin laporan," ujar Wahyu.

Provokasi tawuran yang merembet ke media sosial juga bukan hal sepele. Kepala Subdit Cyber Crime Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, AKBP Hilarius Duha mengatakan, dampak provokasi tawuran di media sosial pengaruhnya besar.

"Kalau kejahatan di dunia maya bukan hanya yang melihat penduduk DKI, atau Jawa, tapi seluruh dunia. Makanya cukup dasyat. Dan juga mempengaruhinya tidak seperti individu ke individu tapi kelompok ke kelompok, dan mempengaruhi jutaan orang, bahkan miliaran orang," ujar Hilarius.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com